Penyelenggara Pemilu Jamin Pemilu 2019 Ramah Disabilitas

JELANG pelaksanaan Pemilu 2019 yang kurang dari dua minggu lagi, Migrant Care, Koalisi Perempuan Indonesia, dan Institut KAPAL Perempuan melakukan simulasi pemilu dengan tajuk Perempuan Memilih yang dihadiri kelompok perempuan yang terdiri dari ibu-ibu, penyandang disabilitas, lansia, dan pemilih pemula se-jabodetabek.

Perihal pemilih disabilitas yang pada pemilu tahun ini cukup tinggi angka partisipasinya, Ketua KPU DKI Jakarta 2018-2023, Betty Epsilon Idroos yang turut hadir dalam acara tersebut mengatakan bahwa pihak penyelenggara pemilu telah memfasilitasinya dan telah diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) KPU RI dalam buku saku Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Kami sudah melakukan penetapan terhadap data pemilih termasuk pemilih yang disabilitas dengan berbagai jenis disabilitasnya, tentu perlakuan terhadap mereka sudah ada," ujar Betty saat ditemui seusai acara di GOR Bulungan, Jakarta Selatan pada Sabtu (6/4).

Betty lalu memberi contoh, misalnya terhadap pemilih yang tunanetra telah disiapkan template braille, sedangkan untuk pemilih yang tunarungu dan tunawicara ada perlakuan khusus misalnya ketika memanggil mereka ke TPS.

Baca juga : Koalisi Migrant Care Gelar Simulasi Perempuan Memilih

Untuk pemilih yang menggunakan kursi roda, juga telah dimohonkan kepada semua KPPS agar pintu masuk ke alamat TPS minimum 100 cm sehingga memudahkan mereka yang memiliki keterbatasan dengan kursi roda.

Ketua KPU RI, Arief Budiman pun juga menegaskan terkait hal tersebut, menurutnya pihak penyelenggara pemilu telah meregulasi terkait TPS yang ramah disabilitas.

"Regulasi kita sebenarnya sudah mengatur semua, mulai dari mendirikan TPS, bentuk TPS, itu harus ramah disabilitas. Termasuk proses penggunaan hak pilihnya, ada template huruf braille. Ada juga yang disediakan pemilih yang tidak mampu melalukan hak pilihnya sendiri, itu boleh menujuk orang untuk membantu dia. Jadi sebenarnya mekanisme yang sudah kita buat sangat ramah disabilitas," pungkas Arief.

Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia, Supriyatmi mengakui penanganan pemilu saat ini untuk disabilitas memang sudah lebih baik. Namun, ia menegaskan agar pendampingan di TPS dikhususkan untuk disabilitas dan bukan buta aksara.

"Menurut kami sudah lebih baik memang, tapi ada satu yang ingin kami sampaikan kepada KPU karena mereka berkesulitan huruf dan angka tidak boleh didampingi, hanya disabilitas, " pungkas Supriyatmi. (OL-8)