Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Usman Kansong menanggapi perihal peretasan terhadap akun media sosial juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean.
Ia mengatakan pihak BPN jangan menyimpulkan terlalu dini perihal pelaku peretasan akun tersebut. Sebaiknya, lanjut Usman, pihak BPN harus menahan diri.
"Mari kita tahan diri dulu untuk tidak mengeluarkan jurus dewa mabuk, ke sana, ke mari, sabar," kata Usman, ketika diskusi dengan tema 'Musim Retas Jelang Pemilu' di d'Consulate Resto & Lounge, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/4).
Menurutnya, jangan terlalu cepat menyimpulkan pelaku peretasan tersebut. Ia menilai akan terjadi salah paham antara kedua pihak dari TKN dan BPN. Ia menegaskan kejadian ini akan merugikan keduanya jika ada pihak yang terlalu cepat menyematkan tuduhan kepada pihak lainnya.
Usman mengatakan pelakunya bisa saja berasal dari pihak ketiga yang ingin mengambil keuntungan dengan menciptakan kisruh. Bahkan, Usman menilai bisa saja dilakukan oleh pihak dari BPN sendiri.
Baca juga : Klaim akan Menang dengan Selisih 25%, Prabowo Dinilai Halusinasi
"Saat ini kan TKN dan BPN jadi sasaran. Jangan-jangan ada kemungkinan lain, bisa lawan, bisa kawan. Kalau dia sendiri, kan ada yang namanya musim playing victim," kata Usman.
Maka dari itu, ia belum bisa berkomentar lebih jauh soal tersebut. Menurutnya, segala kemungkinan masih terjadi. Ia mengatakan lebih baik diserahkan kepada kepolisian untuk mengungkap kasus ini, sehingga diketahui duduk perkara dan pelakunya.
"Sebelum kita mengetahui pelaku dan motifnya apa dari kepolisian, kita tidak bisa menyimpulkan, siapa tau yang dilakukan bukan oleh politisi, siapa tau dilakukan oleh orang yang ingin mendapatkan keuntungan material," kata Usman.
Menanggapi hal tersebut, dalam kesempatan yang sama, Anggota Direktorat Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi Indra menganggap apa yang disampaikan terkait dengan playing victim tersebut sebagai sebuah fitnah.
Indra mengatakan peretasan ini dilakukan oleh pihak yang memiliki sumber daya dan infrastruktur yang memadai, sehingga motif pelakunya adalah politik, bukan mencari keuntungan materil.
Ia menegaskan, pihaknya jelas dirugikan dengan peretasan akun tersebut, lantaran kontennya berisi adu domba antarpendukung Prabowo-Sandi.
"Karena dampak dari retasan ini konten-konten yang berada di sosmed itu terdapat konten hoaks dan ada dugaan adu domba yang mengkreditkan Prabowo-Sandiaga," kata Indra.
Seperti diketahui, akun WhatsApp politisi Demokrat yang juga anggota BPN, Imelda Sari, diretas dengan mengirimkan gambar tidak senonoh ke grup WA yang dimilikinya. Kasus ini sudah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri.
Tak lama berselang, akun media sosial politisi Demokrat Ferdinand Hutahaean juga diretas oleh pihak tidak bertanggung jawab. Akibatnya foto-foto syur Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi itu tersebar ke lini massa media sosial.
Ferdinand telah melaporkan kasus ini ke Bareskrim Mabes Polri. (OL-8)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved