Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bicara soal peretasan akun media sosial sejumlah pendukung Prabowo. Tanpa disertai bukti, mereka menuduh itu ulah kubu pendukung Jokowi.
"Ini bentuk kemunduran demokrasi," kata jubir BPN Andre Rosiade.
Menanggapi hal itu, juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Irma Chaniago, menilai sikap BPN yang main tuduh justru adalah kemunduran demokrasi yang sesungguhnya.
Seolah-olah apapun yang terjadi pada pendukung 02 adalah akibat pendukung Jokowi meski tanpa didukung alat bukti yang kuat.
Baca juga: Jokowi Kenalkan Bobby Saat Kampanye di Sumut
"Pernyataan BPN terkait peretasan akun pendukung Prabowo di Twitter merupakan kemunduran Demokrasi. Kami sepakat dengan itu. Namun, menuduh tanpa bukti lebih parah dari sekedar memundurkan demokrasi, malah akan mematikan demokrasi itu sendiri," tegas Irma dalam rilisnya, Jumat (5/4).
"Kami melihat ada gejala itu. Ada narasi kuat yang sedang dibangun seolah-olah peretasan itu dilakukan pihak kami. Kami sarankan sebaiknya BPN fokus menginvestigasi dan mengungkap faktanya, bukan bermain opini dengan terus-menerus mengarahkan tuduhan kepada kami," imbuh politisi Partai NasDem tersebut.
Menurut Irma, pihaknya mendukung BPN menginvestigasi peretasan akun pendukung mereka di Twitter.
"Kami mendukung langkah tersebut karena kami tidak ingin ada opini yang terus bergulir yang menuduh pendukung 01. Ini penting agar tidak ada fitnah yang tujujan ke kami. Kami juga gerah dengan tuduh-tuduhan ini dan menurut kami suasana seperti ini sangat tidak baik bagi iklim demokrasi kita," tutup Irma.(OL-2).
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved