Politik Uang Masih Dianggap Wajar

PRAKTIK politik uang hingga saat ini rupanya masih dianggap wajar oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal itu diketahui berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Charta Politika.

Beradasarkan survei yang dilakukan ke dua ribu responden pada 19-25 Maret di 34 provinsi, diketahui sebanyak 45,6% masyarakat masih menganggap wajar dan dapat memaklumi praktik politik uang. Sebanyak 39,1% berpendapat politik uang salah dan tidak dapat dimaklumi. Sementara itu, sisanya sebanyak 15,4% tidak menjawab.

"Ini angka cukup mencengangkan karena hampir separuh mengatakan money politic dapat dimaklumi, sikap permisif publik cukup tinggi terhadap politik uang," ujar Direktur Riset Charta Politika, Muslimin, dalam rilis hasil survei nasional Charta Politika, di Jakarta, Kamis, (4/4).

Muslimin mengatakan, meski begitu masyarakat tidak sepenuhnya bisa disalahkan. Politik uang menjadi suatu kebiasaan di masyarakat karena peran dari kader parpol peserta pemilu yang selama ini kerap melakukan pembagian uang.

Baca juga: Antisipasi Politik Uang dan Kecurangan Penghitungan Suara

"Itu di samping sifat pragmatisme publik, harus dikritik ke parpol bahwa ternyata mereka juga belum maksimal berikan pendidikan politik di masyarakat," ujar Muslimin.

Ia mengatakan pendidikan politik untuk mencegah politik uang mendesak dilakukan. Bila tidak, toleransi masyarakat itu bisa menjadi hal yang berbahaya bagi demokrasi.

Temuan lain dari survei tersebut, ialah masyarakat saat ini cenderung lebih pintar dalam memanfaatkan praktik politik uang. Sebanyak 40,8% responden mengatakan bahwa mereka akan menerima pemberian uang oleh peserta pemilu, tapi enggan memberikan jaminan akan memilih sosok pemberi uang tersebut.

"Ini jadi pelajaran bagi parpol bahwa money politic tidak begitu saja bisa memengaruhi pilihan publik. Masyarakat sudah pintar. Walaupun perilaku itu juga sebenarnya tidak bisa terus ditolerir," ujar Muslimin.

Pada saat yang sama, politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, mengatakan bahwa sosialisasi pada masyarakat akan pemilu memang masih sangat minim. Baik soal aturan dan larangan, atau terkait teknis pemilu.

"Ini jadi tantangan bagi caleg untuk bisa terjun langsung ke masyarakat menjelaskan banyak hal terkait pemilu ini," ujar Masinton.

Sementara itu, politikus Demokrat, Syarief Hasan, mengatakan bahwa dalam hal sikap masyarakat pada politik uang, berbagai kondisi memengaruhi. Salah satunya kondisi masyarakat Indonesia yang masih kekurangan secara ekonomi.

"Soal money politic kita tidak bsa juga menyalahkan rakyat. Ada dua hal persoalan sebenarnya, pertama sistem pemilihan itu sendiri dan eknomi rakyat yang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi," ujar Syarief. (OL-7)