Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
JURU bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Ace Hasan Syadzily menilai politik tidak seharusnya di capai dengan menghalalkan segala cara, termasuk cara-cara yang tidak demokratis dan provokasi.
Ace mencontohkan sikap premanisme yang ditunjukkan oleh pendukung kubu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 yang menghadang Ma'ruf Amin yang akan beribadah dan ziarah tidak sepatutnya dilakukan. Menurut dia, perbuatan seperti itu tidak dapat ditolelir.
"Ini menunjukkan kubu 02 terbiasa dengan cara cara intimidatif, provokatif dan menghalalkan segala cara," tutur Ace saat dihubungi Rabu (3/4).
Dengan upaya menghalangi kegiatan ibadah dan ziarah tersebut Ace menilai hal tersebut dapat tergolong sebagai penistaan kepada ulama. Meski begitu Ace mengimbau agar umat yang mencintai ulama tidak terprovokasi oleh aksi-aksi seperti itu.
"Jangan sampai hanya untuk kepentingan politik, ulama justru dinistakan," tutur Ace.
Ace juga menilai perbuatan penghinaan terhadap ulama dilakukan kepada KH Mustafa Bisri dengan mengedit video yang seolah-olah dilakukan oleh Kiai Mustafa dalam mengomentari Ma'ruf Amin.
Baca juga: Soliditas Koalisi Partai Pendukung Paslon 02 di Ujung Tanduk
"Inilah perilaku tidak beradab yang akan menimbulkan perpecahan bangsa. Sungguh mereka ini tidak siap berdemokrasi dan menghalalkan segala cara," jelas Ace.
Lebih lanjut politikus Partai Golkar ini melihat perkembangan manuver yang dilakukan oleh kubu 02 yang terus membangun framing pemilu curang.
Menurutnya, framing tersebut merupakan bagian dari skenario besar deligitimasi hasil pemilu, bahkan Amien Rais juga ambil bagian dengan mengancam melakukan people power jika kubu 02 kalah.
Ace melihat ada sejumlah cara yang dilakukan dalam framing deligitimasi hasil pemilu. Misalnya dengan menyebarkan fitnah aparat tidak netral, menyebar fitnah penyelenggara pemilu dibayar, membangun konstruksi cerita kertas suara siluman tercoblos sekian kontainer, hingga finah adanya pemilih siluman dari warga negara asing maupun dramatisasi e-KTP bekas.
Ia menilai berbagai langkah tersbeut dilakukan karena melihat sejumah hasil survei elektabilitas yang sulit dikejar oleh kubu 02. Padahal, di sisi lain, Jokowi telah menegaskan bahwa pemilu harus disambut dengan riang gembira dan bermartabat.
"Jangan sampai untuk kepentingan politik sesaat, justru dilakukan dengan menebar fitnah. Apalagi provokasi dan fitnah itu ditebar dari Tanah Suci," pungkas Ace. (OL-1)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved