Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Maruf Amin memiliki sikap sama dengan KPK, tidak ingin berspekulasi soal temuan cap jempol pada amplop yang ditemukan saat pengembangan kasus OTT Bowo Sidik Pangarso.
Juru bicara TKN Ace Hasan Syadzily mengatakan TKN menunggu perkembangan dari KPK terkait hasil OTT Bowo.
"Ini untuk menghidari spekulasi, karena meskipun partai Bowo merupakan koalisi, namun kepentingannya belum tentu untuk pilpres. Cap jempol tidak bisa langsung diafiliasikan dengan kandidat pilpres tertentu," ujar Ace di Jakarta, Rabu (3/4).
Baca juga: TKN Bantah Dana OTT Bowo Untuk Serangan Fajar Pilpres
Sebelumnya, jubir KPK Febri Diansyah menyatakan pihaknya tak ingin berspekulasi dengan temuan cap tersebut. Ia juga meminta kepada publik agar memisahkan proses hukum terhadap Bowo dengan kepentingan politik Pemilu 2019.
Lebih lanjut, Ace menegaskan publik memang perlu memisahkan proses hukum terhadap Bowo dan kepentingan politik seperti yang dikemukakan KPK.
"Meskipun partai Bowo merupakan koalisi, namun kepentingannya belum tentu untuk pilpres," tandasnya.(RO/OL-5)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp1 miliar setelah melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
OTT KPK terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rahman dan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono menambah deretan kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Sejak Oktober 2024 hingga Maret 2026, sedikitnya sembilan kepala daerah terjaring operasi serupa dengan pola perkara suap, gratifikasi, hingga pengumpulan dana proyek.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali menegaskan pentingnya integritas kepala daerah serta ASN dalam pemerintahan.
Mendagri tunjuk Wabup Hendri Praja jadi Plt Bupati Rejang Lebong usai Muhammad Fikri kena OTT KPK. Roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved