TPS Luar Negeri Paling Banyak di Malaysia

MALAYSIA menjadi negara terbanyak yang memiliki tempat pemungutan suara (TPS) Pemilu 2109 di luar negeri. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengungkapkan, ada 1,1 juta WNI pemilik hak pilih dalam Pemilu 2019 di negeri jiran itu.

Selain memilih presiden dan wakil presiden periode 2019-2024, WNI di luar negeri juga akan disodrokan daftar calon anggota legislatif DPR Ri dari daerah pemilihan DKI Jakarta II.

"Pasti di Malaysia (TPS terbanyak), hampir setengah (pemilih di luar negeri) berada disitu. Kemudian Taiwan, ketiga di Arab Saudi," ujarnya di Gedung KPU, Selasa (2/4).

Diketahui data pemilih di luar negeri sebanyak 2.058.191 jiwa yang tersebar di 98 negara. Komisi Pemilihan Umum bersama Kemenlu juga membentuk 130 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

Lebih lanjut, Lalu menerangkan untuk sosialisasi Pemilu Serentak 2019, hambatan terjadi karena faktor besarnya jarak persebaran WNI yang berada di satu negara. Miisalnya saja di Rusia yang memiliki 11 zona perbedaan waktu.

Baca juga : Dituding Dukung Salah Satu Capres, Kemlu tak Akan Laporkan Rizieq

"Saya kira hambatan yang paling besar jarak ya karena sebaran WNI kita dan yang kedua bahwa kita tidak punya akses sebagaimana ketua RT/RW di dalam negeri karena jaraknya jauh," ucapnya.

"Tapi kita nggak menjamin itu akan sampai (sosialisasi) ke semua WNI kita di luar negeri. Banyak juga WNI kita yang tidak teridentifikasi disana statusnya undocumented gitu jadi kita tidak bisa memastikan.Namun yang penting kita sudah sampaikan dengan baik," sambung Lalu.

Lalu menjelaskan, yang menjadi penyelenggara pemilu di luar negeri ialah PPLN bukan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Mengenai segala macam yang terjadi menyangkut teknis kepemiluan, PPLN berkoordinasi dengan KPU.

"Tugas KJRI (Konsulat Jenderal RI) dan KBRI memberi perlindungan semaksimal mungkin agar PPLN menjalankan tugasnya dengan lancar dan secara profesional dan berintegritas. Kemudian TPS didirikan tidak hanya di KBRI, tergantung kondisi beberapa perwakilan kita cukup atau tidak tempat difasilitasi dengan izin pemerintah setempat," pungkas Lalu. (OL-8)