Masyarakat Mesti Aktif Awasi Pemilu

Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) bekerja sama dengan Komunitas Kawal Pemilu membangun sistem untuk mengawal hasil pemilu berbasis internet. Sistem itu merupakan bentuk sinergi masyarakat sipil yang tidak terafiliasi dengan pihak mana pun untuk mengawal jalannya perhitungan dan hasil suara Pemilu 2019.

Tujuannya, menurut pendiri dan peneliti senior Netgrit, Hadar Nafis Gumay, ialah untuk menghindari adanya kecurangan perhitungan suara dan menjamin kemurnian hasil pemilu.

Lebih dari itu, ia berharap dapat membangun kesadaran pemilih untuk tidak sekadar memilih, tapi juga mengawal pemilu hingga akhir. "Harapannya, kami ingin di pemilu sekarang ada interes, bukan sekadar datang ke TPS, melainkan juga mengikuti atau menjaga suara," ujar Hadar di Jakarta, kemarin.

Mekanisme kawal suara tersebut, jelas Hadar, akan mengandalkan tenaga relawan yang bertugas memoto C1-Pleno suara pemilih dan kemudian diunggah ke dalam sistem. Lalu, ada pula moderator yang bertugas untuk menginput data dan mengonsolidasikan seluruh data ke dalam sistem.

Meskipun relawan yang ada saat ini baru mencapai 3.000 orang, pihaknya tetap optimistis pada 17 April mendatang dapat mencapai target 850 ribu TPS untuk dikawal relawan. Hadar mengatakan bahwa semua orang dapat menjadi relawan karena basis sitem kawal pemilu tersebut ialah sukarela dan independen. "Kita lakukan dengan banyak relawan dan lebih cepat. Maka, kita sosialisasikan ini terus-menerus, di media, di mana pun agar setiap TPS ada relawan yang kasih hasil ke kita," pungkas mantan komisioner KPU itu.

Baca juga: Kesadaran Pemilih Terhadap Pemilu 2019 Perlu Terus Diupayakan

Hadar berharap kualitas pemilu kali ini harus lebih baik dari pemilu-pemilu terdahulu. "Ini adalah pemilu kelima setelah reformasi. Oleh karena itu, kita harus memastikan kualitasnya meningkat," ujarnya.

Menurut dia, salah satu indikator meningkatnya kualitas pemilu ialah terjaminnya hak pilih warga negara. "Ternyata undang-undang kita belum cukup memastikan terjaminnya hak pilih warga negara."

Hadar merupakan salah satu penggugat UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. (*/P-2)