Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto berkali-kali melontarkan pernyataan uang dan kekayaan Indonesia yang mengalir ke luar negeri.
Namun Prabowo agaknya lupa bahwa nama calon wakilnya yakni Sandiaga Uno masuk dalam daftar Panama Papers dan Paradise Papers yang merupakan dokumen berisi daftar nama-nama yang menaruh uang di negara tax haven.
Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Irma Chaniago mengatakan bahwa seharusnya Prabowo memberikan klarifikasi atas dokumen itu sebelum melontarkan pernyataan menuding orang lain yang membawa dan menyimpan kekayaan Indonesia di luar negeri.
Irma mengatakan track record adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pencalonan di negara demokrasi. Sebaik apapun calon pemimpin dibungkus melalui cover agama maupun nasionalis namun track record baik dalam mengelola perusahaan maupun ketaatannya dibidang hukum akan menjadi cerminan dari kebijakan yang mereka lakukan
"Publik tidak akan lupa pidato berapi api Prabowo tentang uang Indonesia di luar negeri yang berhubungan angsung dengan kasus panama papers dimana kedua sosok capres cawapres 02 ada didalam kasus tersebut," ujar Irma di Jakarta, Senin (1/4).
Baca juga : TKN: Seruan Amien Rais Bahayakan Keutuhan Bangsa
Publik, lanjutnya, tentu tidak lupa terkait perusahaan baik Prabowo maupun Sandi yang tidak dapat melunasi kewajiban kepada karyawannya hingga mengakibatkan karyawannya terlunta-lunta.
"Pesan kami, janganlah pilih pemimpin hanya dari omongannya saja yang manis tapi tindak tanduknya telah merugikan masyarakat dan keuangan negara sehingga memimpin hanya demi memuaskan kepentingan pribadi maupun kelompoknya saja berlindung dengan baju agama semata, " tandas Politisi dari Partai Nasdem itu.
Sebelumnya solidaritas Ulama Muda Jokowi alias Samawi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyindir pernyatan Prabowo yang terkesan membuat framing bahwa pemerintah selama ini membiarkan banyak uang negara dibawa lari ke luar negeri.
Tanpa sadar, pernyataan calon presiden nomor urut 02 itu sama dengan menunjuk hidung sendiri sekaligus sebuah pernyataan paradoks.
Demikian disampaikan Sekretaris Samawi NTB, Ustadz Muzayyin Akhiri Al-Abhar dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/3)
“Padahal wakilnya Sandiaga Uno tahun 2016 dan 2017 masuk dalam daftar Panama Papers dan Paradise Papers, sebuah data yang berisikan penggelapan dan pengemplangan pajak oleh pengusaha RI di luar negeri,” ucap Muzayin.. (RO/OL-8)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved