Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
NETRALITAS aparatur negara baik ASN, TNI, maupun Polri pada pemilu merupakan harga mati.
Peran Polri terhadap persiapan Pemilu 2019 pun sudah berjalan cukup baik kendati masih ada oknum yang bertindak melampaui ketentuan undang-undang lantaran bertindak tidak sesuai aturan. Misalnya, memberi dukungan terbuka terhadap salah satu calon presiden.
"Itu sebenarnya tidak boleh, dan ini merupakan ulah oknum,'' ujar pengamat politik Universitas Mercu Buana, Syaifuddin.
Menurutnya, masyarakat perlu ikut mendorong dan mendukung Polri sebagai institusi yang bertugas melakukan pengamanan warga negara dalam konteks kehidupan bernegara. "Jadi kita tetap memberi semangat pada lembaga ini (Polri) agar tetap konsentrasi dan fokus dalam menjalankan tugas dan tetap netral," kata Syaifuddin.
Sebelumnya Ketua Bawaslu DKI Jakarta Muhammad Jufri meyakini bahwa TNI, Polri, dan ASN akan selalu netral dalam pemilu. "Kalaupun ada yang tidak netral, itu oknum, dan sampai hari ini Bawaslu belum menemukan oknum yang terlibat," ujarnya.
Mendekati hari pelaksanaan pemungutan suara, Syaifuddin berharap kedua kubu pendukung pasangan calon presiden bisa berpikir lebih positif untuk mewujudkan pemilu yang lebih baik dan damai. "Pemilu yang berkualitas dan berintegritas sehingga bisa melahirkan pemimpin terbaik yang terpilih, yang bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju," tukasnya.
Ketua Bawaslu Abhan menyebut pemilu damai dan bermartabat merupakan harga mati. "Pemilu damai dan bermartabat sebagai harga mati dalam penyelenggaraan pemilu. Siapa pun yang jadi pemenang, dia tetap saudara kita yang akan membangun bangsa ini," seru Abhan.
Mendagri Tjahjo Kumolo meyakini komitmen bersama membangun pemilu yang demokratis, adil, jujur, dan taat pada aturan yang ada.
"Kita mendukung Bawaslu yang punya tugas menjaga keadilan dalam rangka pemilu. ASN, TNI, Polri juga sudah bertekad untuk netral," ujarnya. (Pro/Ins/Ths/P-1)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved