Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Noory Okthariza mengatakan berdasarkan survei yang dilakukan oleh CSIS, sekitar 21,4% pemilih nonmuslim mengaku berencana liburan ketika Pemilu 17 April mendatang.
"Itu ketika tanya ada rencana. Alasannya karena pada 19 April bertepatan dengan Hari Raya Jumat Agung dan itu tanggal merah. Kemungkinan mereka akan mengambil cuti berlibur sejak 16 atau 17 April," kata Noory ketika ketika pemaparan hasil survei di Fairmount Hotel, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3).
Direktur Eksekutif CSIS Philips J Vermonte menambahkan, dengan kondisi demikian, kedua pihak harus memastikan pemilih tidak berlibur dan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 17 April.
Baca juga: Survei CSIS: 70% Publik Puas Kinerja Jokowi-JK
Phillips mengatakan hal ini bisa saja menjadi problem bagi kubu Jokowi-Ma'ruf. Menurutnya, pada Pemilu 2014 lalu, pemilih Jokowi-JK mayoritas berasal dari pemilih nonmuslim. Sedangkan Prabowo, kata Philips, mengungguli Jokowi pada pemilih muslim.
"Ini problematik karena Pemilu 2014 yang selisih suara 6%, waktu itu Prabowo mendapatkan lebih banyak suara muslim dari Jokowi. Artinya, pada 2014 Jokowi tertolong pemilih nonmuslim," kata Philips.
Baca juga: Survei CSIS: Jokowi-Ma'ruf 51,4%, Prabowo-Sandi 33,3%
Philips menuturkan tugas untuk menarik pemilih untuk datang ke TPS dan mencoblos surat suara adalah tugas semua pihak. Menurutnya, tingkat partisipasi publik pada Pemilu kali ini tidak hanya diemban kandidat presiden, tapi juga KPU dan parpol.
"Kedua kandidat itu sangat berkepentingan untuk ajak orang berlibur pada 18 April saja. Ini pekerjaan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), kandidat dan parpol karena memiliki kepentingan juga dalam meraup suara," kata Philips. (X-15)
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2).
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved