PENANGKAPAN Ketua Umum PPP Romahurmuziy oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (15/3), dinilai meningkatkan citra positif terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pasalnya selama ini kubu oposisi kerap melontarkan pernyataan hukum di era Jokowi tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
"Kalau saya cermati justru penangkapan petinggi partai (Ketum PPP) ini meningkatkan citra positif terhadap pemerintahan pak Jokowi karena selama ini kubu oposisi kerap melontarkan pernyataan kalau hukum di era Jokowi tumpul ke atas dan tajam ke bawah," kata Pengamat Politik Maksimus Ramses Lalongkoe di Jakarta, Jumat (15/3).
Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Analiisis Politik Indonesia ini, penangkapan Romahurmuziy juga membuktikan pemerintahan Jokowi tidak melindungi pihak-pihak yang mendukung pencalonannya bila terlibat dalam kasus korupsi.
"Kan peristiwa hari ini telah mengkonfirmasi kalau ternyata pemerintahan Jokowi tak melindungi orang-orang yang mendukungnya kalau terlibat korupsi," ujar Ramses.
Baca juga: Erick Thohir: Penangkapan Ketum PPP Kasus Pribadi
Diketahui, Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur di Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (15/3).
Dalam operasi ini, penyidik menangkap sejumlah pihak, di antaranya petinggi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M. Romahurmuziy alias Romi.
Romahurmuziy dikenal sebagai politisi yang kini dekat dengan lingkaran Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi - Maruf Amin.
Usai ditangkap, Romi langsung digelandang menuju Polda Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. (OL-3)
