Survei SMRC Jokowi-Amin Menang, TKN Waspadai Delegitimasi Pemilu

TIM Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin menilai hasil survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) memperkuat tren kenaikan elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01. Jokowi-Amin unggul dengan selisih 22,8% dari pesaingnya Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Sisa waktu 40 hari lagi, di atas kertas kami insha Allah akan menang. Hasil itu tentu semakin memperkuat hasil lembaga-lembaga survei sebelumnya yang menempatkan kami unggul dengan selisih di atas 20%,” kata Juru bicara TKN Jokowi-Amin, Ace Hasan Syadzily dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/3).

Ace menambahkan, hasil itu tentu tak membuat pihaknya berpuas diri. Menurutnya, masih ada waktu yang tersisa untuk terus menggenjot target kemenangan di angka 70%.

“Kami harus terus mengkampanyekan program-program yang lebih menyentuh rakyat, terutama Pragram Kartu Sembako Murah, Kartu KIP Pintar, Kartu Pra Kerja serta program yang lebih menitikberatkan pada Sumber Daya Manusia (SDM),” ujar Ace.

Baca juga: Publik Harus Kritis Terhadap Hasil Survei

Selain itu, TKN juga terus bekerja agar kami dapat menangkal berbagai kampanye hitam, hoax dan kampanye kebohongan yang ditunjukan kepada Jokowi-Amin. Menurutnya, isu politik identitas masih terjadi.

“Kasus Ibu di Karawang, Sulawesi Selatan dan gambar kondom, salah satu bentuk kampanye hitam yang terus ditujukan kepada kami. Jika tidak kami lawan kampanye itu, akan menggerus suara kami,” jelasnya.

TKN, kata Ace juga menyoroti temuan survei SMRC yang menyebut ada 13% responden yang tidak percaya bahwa pemilu ini akan berjalan dengan baik karena penyelenggara pemilu ini tidak netral. Sebagian besar dari pihak yang tidak percaya terhadap netralitas penyelenggara pemilu itu adalah pendukung Prabowo-Sandi.

“Itu artinya kampanye kubu sebelah yang melakukan upaya delegitimasi pemilu telah menampakan hasilnya. Isu 7 kontainer kertas suara sudah tercoblos, kotak suara berbahan kardus dan terakhir demonstrasi yang dipimpin Amien Rais soal IT KPU membuat persepsi itu sudah mulai dipercayai masyarakat,” jelas Ace.

Hal ini, kata Ace, mengingatkan model popaganda kampanye Trump di Amerika yang juga melakukan delegitimasi terhadap penyelenggaraan pemilu. Mereka membentuk opini terjadi berbagai kecurangan dalam persiapan hingga pencoblosan pemilu untuk mendelegitimasi Hillary dan Partai Demokrat sebagai partai petahana.

Ace menegaskan, mendelegitimasi terhadap pemilu dan penyelenggara pemilu tidak boleh terjadi. Penyelenggara pemiku, kata Ace, juga dipilih melalui mekanisme politik di DPR dimana semua partai politik juga terlibat memilih, termasuk parpol pendukung 02.

“Ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemilu sama saja dengan tidak mempercayai mekanisme demokrasi. Apapun nanti hasilnya harus kita hormati dan dijunjung tinggi,” jelas Ace.

TKN mengajak, semua pihak mengawasi kinerja penyelenggara pemilu. Masyarakat harus menjaga kualitas demokrasi dengan bersama-sama mempercayakan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan Bawaslu.

“Jangan dulu melemparkan tudingan ketidaknetralan penyelengara pemilu padahal perlombaan intinya belum dilaksanakan. Ini artinya sama saja dengan mencari alibi jikalau nanti kalah. Kita sama-sama memiliki kesempatan untuk menjaga demokrasi kita dengan menjaga pemilu lebih fair, jujur dan adil,” kata Ace. (OL-7)