Luhut Sebut Sejumlah Posisi Sipil Sebaiknya Diisi TNI Aktif

MENTERI Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan membantah dirinya hendak mengembalikan lagi dwifungsi ABRI di tubuh pemerintahan.

"Saya tidak pernah ngomong atau memberikan komentar tentang dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Kita jangan bercerita berbeda dengan omongan yang sebenarnya," katanya di Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (9/3).

Menurutnya, omongannya tersebut dipelintir. Karena, dirinya selaku Menko Maritim merasa masih memerlukan pengamanan.  

Sebab, lanjut dia, di kementerian koordinator yang dia pimpin banyak pekerjaan tentang keamanan laut, yang seharusnya ditangani oleh perwira aktif dan tidak semua harus dipegang oleh TNI.

Namun, lebih elok jabatan tentang pengamanan itu ditangani oleh TNI daripada warga sipil yang tidak mempunyai keahlian di bidang pengamanan ini.

Sehingga, dirinya usul kepada rekan-rekannya di Kemenko Kemaritiman dan mereka setuju.

Baca juga: Panglima TNI: Dwi Fungsi ABRI Merupakan Masa Lalu

Selain itu, dia juga menjelaskan pengisian posisi kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diisi oleh Letjen Doni Monardo sebagai perwira tinggi TNI aktif.

Dia menjelaskan potensi bencana di Indonesia cukup besar dan peluang tsunami tinggi. Apalagi negara ini berada di megathrust dan di cincin api yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

Sehingga jika terjadi bencana diperlukan koordinasi yang betul-betul kuat. Ujung tombak dari penanggulangannya adalah TNI dan Polri.

Untuk itu, pihaknya menginginkan ada perwira TNI terbaik yang mengisi jabatan tersebut. "Nah kenapa mesti aktif, karena jika sudah pensiun koordinasi pastinya akan berbeda, jika tiba-tiba ada tsunami seperti di Aceh sulit berkoordinasi. Kecuali masih aktif tentunya koordinasi dan penanganan akan lebih cepat," tambahnya.

Dirinya mengaku tidak mengerti ada pihak lain yang tidak setuju terkait jabatan perwira TNI di lembaga penanggulangan bencana.

Baca juga: Pengamat: Masyarakat Khawatir Kembalinya Dwifungsi TNI

Belum lagi, di daerah perbatasan dengan negara lain yang saat ini dirangkap oleh Kemendagri. Sehingga ia pun kembali mengusulkan agar ketua hariannya berasal dari TNI aktif.

Karena beberapa daerah berbatasan langsung seperti dengan Timor Leste, Papua Nugini, Filipina, Malaysia dan Singapura. "Kita perlu perwira yang bisa langsung membuat keputusan. Sehingga jika ada orang yang menyebutkan kita akan membuat dwifungsi TNI sama sekali tidak ada kepikiran sampai ke arah itu. Saya juga meminta agar jangan diputarbalikan omongan saya," tegasnya. (A-1)