Impor Beras untuk Ketersediaan Stok

DALAM debat calon presiden (capres) kedua calon mendapatkan kesempatan untuk mengeksplorasi pertanyaan.

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto memberikan pertanyaan kepada capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi).

Ia menanyakan terkait janji Jokowi yang tidak akan mengimpor beras dalam kampanye pada 2014.
Dari pertanyaan tersebut, Jokowi menanggapi impor yang ia lakukan bertujuan untuk menjaga stok beras nasional.

"Sudah saya sampaikan, di tahun 2017 kita impor jagung 2,5 juta ton, 2018 impor 180 ribu ton. Petani kita telah memproduksi 3,3 juta ton. Sehingga impor itu sekarang ini dapat dikatakan jauh berkurang. Memang, tidak mungkin membalikkan keadaan, perlu waktu," jelas Jokowi.

Jokowi juga menyampaikan terkait beras, pada 2018 produksi beras mencapai 33 juta ton. Konsumsi rakyat Indonesia sekitar 29 juta. "Ini artinya ada surplus sekitar 3 juta ton. Kenapa impor? Karena impor itu untuk menjaga ketersediaan stok, menstabilisasikan harga. Kita harus punya cadangan untuk bencana hingga gagal panen," jelas dia.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita juga mengatakan kebijakan impor diambil dari keputusan rapat koordinasi  di tingkat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dengan begitu, tuduhan tidak berdasar patut diabaikan.

"Menurut kamu bagaimana? Ngapain menanggapi itu (tuduhan Faisal Basri yang menyebut impor memberikan keuntungan pribadi) kan prosesnya impor bagaimana?" jelas Enggar.

Menurut Enggar tuduhan yang dilancarkan Faisal Basri kepadanya menyangkut keuntungan dari impor beras, garam tidak perlu ditanggapi.

Komisi III pun mengapresiasi kinerja Kemendag dan Satgas Pangan dalam memastikan ketersediaan pangan, lancarnya rantai distribusi pangan, serta terkendalinya harga pangan di masyarakat. "Tak bisa dimungkiri kehadiran Polri dalam memberantas kartel pangan berdampak signifikan bagi stabilnya harga pangan," kata anggota Komisi III DPR dari Partai NasDem Ahmad Sahroni.

Upaya penegakan hukum itu tergambar dari pengungkapan 421 kasus dengan 397 tersangka yang digelar dalam kurun waktu tiga bulan (Januari-Maret) pada awal 2018 lalu. "Data ini menggambarkan betapa masifnya kartel pangen menyengsarakan masyarakat sebelum Satgas Pangan dibentuk.'' (Cah/P-1)