Walhi Anggap 02 Miskin Solusi Alternatif

PRABOWO Subianto dianggap belum memberikan tawaran alternatif dalam debat semalam. Program Prabowo dalam masalah lingkungan hidup, energi, sumber daya alam, infrastruktur, dan pangan tidak jauh berbeda dari Joko Widodo sebagai petahana.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkung­an Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati mengakui apa yang disampaikan Prabowo dalam debat semalam hanya tataran jargon. Ia tidak melihat adanya inovasi dari Prabowo atas permasalahan lingkungan hidup.

“02 minim tawaran alternatif. Kami tak melihat perbedaan yang signifikan antara 01 dan 02 dalam membangun ke depan. Jadi, tatarannya masih di jargon,” kata Nur Hidayati.

Menurutnya, debat harusnya menjadi peluang Prabowo untuk memaparkan secara detail cara mengatasi masalah lingkungan hidup. Namun, Prabowo hanya mengulang-ulang jargon.

“Yang kami inginkan bagaimana cara­nya­. Semua capres akan bicara itu, untuk kesejahteraan rakyat. (Yang diinginkan adalah) bagaimana capres no 02 ini memiliki metode atau model yang berbeda dari nomor 01 ini. (Kalau sama) jadi, ya hanya sekadar jargon,” ucap dia.

Di sisi lain, Jokowi sebagai petahana hanya mempromosikan apa yang telah dicapai selama 4,5 tahun menjadi presiden. Hal itu dinilai wajar, tetapi kata Nur Hidayati, seharusnya Jokowi juga tak menutup mata terhadap dampak negatif yang disebabkan pembangunan.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menilai Prabowo sulit melakukan reforma agraria sebab Prabowo menguasai ratusan ribu hektare lahan di daerah. “Yang itu justru menyebabkan ketimpangan kepenguasaan agraria,” kata Henry.

Henry menilai Prabowo tidak memiliki perhatian besar terhadap pelaksanaan reforma agraria. Selain tidak punya konsep yang jelas tentang reforma agraria, lahan yang dikuasai Prabowo juga berbanding jauh dengan lahan yang dikuasai mayoritas masyarakat yang jumlahnya di bawah 0,5 hektare.

Sebaliknya, anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon, mengungkapkan tanah yang dimiliki Prabowo dari hasil lelang. Pemerintah melakukan lelang aset seusai krisis 1997-1998.

“Lahan itu, atau usaha itu, ialah usaha yang sudah bangkrut, ada di BPPN. Karena ada krisis, kemudian dilelang BPPN tahun 2000-an atau setelah krisis 97-98,” kata Fadli. (Mal/Ins/Pol/P-1)