Elite Politik Jangan Menjadi Sumber Ujaran Kebencian

PENDIRI PAN Abdillah Toha meminta elite politik nasional untuk mengendalikan diri dalam bertutur kata maupun bersikap.

Kekerasan verbal yang dituangkan dalam perkataan tersebut tidak menutup kemungkinan mengarah pada kekerasan fisik di kalangan pendukung/simpatisan.

Terlebih apabila hoaks dan ujaran kebencian itu dikemas atau dikaitkan dengan keagamaan.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu, lima tokoh pendiri PAN termasuk Abdillah Toha telah mengingatkan dan menegur tokoh pendiri PAN Amien Rais yang kini berada dalam jajaran tim pemenangan pemilu paslon capres/cawapres 02.

Menurut Abdillah, Amien tak seharusnya mengeluarkan omong kosong seperti menyebar-nyebarkan berita seakan-akan Partai Komunis Indonesia (PKI) akan bangkit kembali dan mempermasalahkan adanya 20 juta tenaga kerja asing ( TKA) Tiongkok di Indonesia.

Teguran itu, lanjut, Abdillah harus dibaca sebagai bentuk pernyataan pertanggungjawaban moril para pendiri PAN. "Kami sebagai pendiri PAN merasa punya kewajiban moril untuk mengingatkan Amien Rais, bahwa kita mempunyai prinsip-prinsip yang harus dijalankan. Saya lihat Amien Rais telah meninggalkan prinsip-prinsip itu dan jauh menyimpang. Jadi kita ingatkan," ujar Abdillah.

Meski demikian, Abdillah mengakui tidak tidak mempunyai wewenang untuk mengatur PAN. Terlebih kini mereka sudah berada di luar PAN, tetapi sebagai pendiri PAN, ia bersama yang lainnya perlu mengingatkan bahwa PAN didirikan karena reformasi.

"Ini, kan omong kosong seseorang yang berpendidikan politik dengan tingkat Doktor menyebarkan berita mengenai bangkitnya PKI. Kasihan rakyat biasa yang dibodohi oleh orang pandai", ungkap Abdillah.

Abdillah mengakui ketika mendirikan PAN, ia bersama para pendiri lainnya sempat berpikir jika PAN bakal dapat minimal 20% suara, tapi ternyata hanya 7%.

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai politik berbasis kebohongan atau hoaks yang diterapkan salah satu pihak dalam kontestasi Pemilu 2019, merupakan ancaman serius bagi ketahanan demokrasi dan peradaban.

Boni menjelaskan maraknya kabar bohong dan dahsyatnya narasi kebencian yang berbalut politik identitas sejak 2016 menandakan bahwa propaganda Rusia telah diadopsi dalam politik elektoral di Indonesia.

Menurutnya, kepemimpinan politik yang dilahirkan dari model propaganda kebohongan akan melahirkan rezim kebohongan. Konsekuensinya kekuasaan tidak akan bekerja untuk rakyat, tetapi untuk kepentingan oligarki nasional maupun global yang telah berjasa dalam pemenangan. "Saya mengimbau model propaganda ini dihentikan dalam kontestasi Pemilu 2019," ujarnya. (Pro/Ins/Ant/P-1)