Indonesia Sulit Maju tanpa Infrastruktur

MANTAN Menteri Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Tanri Abeng, mendukung program pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, infrastruktur menjadi kebutuhan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dengan nagara lain.

Hal itu disampaikannya seusai bertemu dengan calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin di Rumah Situbondo, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, kemarin. Ia menegaskan, infrastruktur yang dibangun perlu disinergikan dengan Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) di daerah.

"Yang paling penting memanfaatkan infrastruktur yang ada itu harus diikuti dengan kegiatan ekonomi. Maka Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) yang di daerah itu harus dikembangkan," kata Abeng.

Abeng juga mempertanyakan kritik terhadap pemerintah soal infrastruktur yang diprioritaskan. Menurutnya, prioritas infrastruktur menjadi kewajiban untuk bisa membangun perekonomian di Indonesia.

Terlebih, kata Abeng, biaya infrastruktur di Indonesia salah satu tertinggi di dunia, bahkan pernah mencapai 26% dari produk domestik bruto (PDB).

"Dan saya kira harus diturunkan sekitar 18%. Jadi itu enggak ada alternatif, kita tidak bisa membangun tanpa infrastruktur," jelasnya.

Abeng menambahkan, setelah infrastruktur terbangun, pemerintah harus bisa mengoordinasikan dengan usaha kecil milik rakyat yang ada di daerah. Salah satunya dengan memberikan dana untuk pengembangan usaha rakyat di daerah.

"Dan itu yang saya kembangkan. Kalau pemerintah mau membantu pengembangan usaha rakyat dia harus berpihak pada dengan menyediakan sumber pendanaan yang bisa terjangkau usaha kecil supaya bisa bersaing," jelasnya.

Di lain sisi, ia mengapresiasi pemikiran Ma'ruf Amin dengan konsep ekonomi kerakyatan atau dikenal dengan Arus Baru Indonesia. "Beliau punya pemikiran yang sama dengan saya. Maka itu kami berdiskusi bagaimana menbangun ekonomi berbasis BUMR," jelasnya.

Konsep tersebut menyebut bahwa arus lama pembangunan berasal dari atas yang kemudian melahirkan konglomerat.

Pada akhirnya, konglomerat makin kuat, namun masyarakat biasa makin loyo.

Menurut Ma'ruf, arus lama tersebut harus dihilangkan dengan cara membangun sistem ekonomi dari bawah atau bottom up economic development.

Sistem ekonomi itu akan mengolaborasikan masyarakat yang berada di kelas bawah dengan masyarakat menengah ke atas. "Masyarakat dari ekonomi bawah saling bermitra dan berkolaborasi dengan kalangan ekonomi atas." (Mal/P-3)