Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo membagikan 3.000 sertifikat tanah kepada masyarakat di Jakarta Pusat. Pembagian tersebut berlangsung di Lapangan Bola Arcici Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (26/1).
"Yang diterimakan hari ada 3.000 sertifikat, yang sudah dibagikan masyarakat Jakarta Pusat ada 30 ribu sertifikat," kata Presiden Jokowi.
Jokowi menyebut pemerintah mempercepat pemberian sertifikat tanah ini karena sengketa lahan masih menjadi permasalahan dan masih sering dikeluhkan.
"Kenapa diberikan dan dipercepat? Karena setiap saya masuk ke kampung, ke desa, ke daerah yang masuk ke telinga saya urusan sengketa tanah, sengketa lahan, tidak hanya di Jakarta tapi seluruh Indonesia," terangnya.
Baca juga: Pemerintah Terus Bagikan Sertifikat Tanah
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil berjanji akan secepatnya memberikan sertifikat tanah kepada warga yang belum mendapatkan baik kepada warga Jakarta maupun di luar daerah.
"Kami berjanji seluruh tanah di Jakarta Pusat dan daerah lainnya akan terdaftar pada tahun ini," tutur Sofyan.
Dia mengatakan pemberian sertifikat ini ada kepastian hukum kepemilikan tanahnya.
"Sudah jelas hukumnya, jelas batasnya, jelas kepemilikannya," tegasnya.(OL-5)
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Jokowi telah memenuhi janjinya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum HUT Ke-79 RI. Kehadiran Presiden Jokowi di IKN sekaligus mengawasi langsung penyelesaian pembangunan IKN.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kerja Grand Syekh Al Azhar, Imam Akbar Ahmed Al Tayeb, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/7).
Silfester membantah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyokong KPU dan Mahkamah Konstitusi selama Pemilu 2024.
Penambahan kerugian negara bisa terjadi atas beberapa temuan baru. Salah satunya yakni data tambahan dari auditor.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved