Kamis 24 Januari 2019, 22:25 WIB

Bupati Mesuji Jadi Kepala Daerah Ke-107 sebagai Tersangka KPK

Bupati Mesuji Jadi Kepala Daerah Ke-107 sebagai Tersangka KPK

MI/Rommy Pujianto

 

BUPATI Mesuji Khamami menjadi kepala daerah ke-107 yang ditetapkan sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi sejak lembaga antirasyawah itu berdiri pada 2003.    

"KPK sangat menyesalkan peristiwa dugaan suap terhadap kepala daerah yang masih terus terjadi. Hingga hari ini total 107 kepala daerah telah diproses dalam kasus korupsi atau pencucian uang," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK Jakarta, Kamis (24/1).

KPK pada hari ini menetapkan Bupati Mesuji 2017-2022 Khamami sebagai tersangka kasus dugaan suap senilai Rp1,58 miliar kepada bupati Mesuji terkait pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018.

"Selain itu proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan merupakan pekerjaan penting yang manfaatnya sangat diharapkan masyarakat. Korupsi yang dilakukan terhadap proyek-proyek infrastruktur seperti ini tentu sangat merugikan masyarakat secara langsung," ungkap Basaria.

Pada 2018 lalu, KPK juga melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap 21 orang kepala daerah dan menetapkan 5 orang kepala daerah lain sehingga total ada 26 kepala daerah yang menjadi tersangka KPK pada 2018.

"Sebenarnya KPK tidak ada fokus ke daerah lalu pusat ditinggalkan, semua sama, tapi tim korsup (koordinasi supervisi) sudah ada di daerah, otomatis infomasi-informasi di daerah lebih cepat diketahui KPK mau tidak mau lebih cepat dan lebih banyak aduan yang diterima KPK," tambah Basaria.    


Baca juga: Satu Kardus Uang Jadikan Bupati Mesuji Tangkapan Pertama KPK di 2019


Ia pun mengingatkan bagi para kepala daerah agar menjauhi korupsi.

"Kami tidak ingin menakuti, tapi korsup hadir agar bapak ibu bisa berjalan baik tanpa korupsi. Informasi di daerah otomatis cepat diketahui jangan main-main kalau tidak akan di-OTT KPK," ungkap Basaria.

Basaria mengakui, meski korsup sudah mendorong pelaksanaan e-planning, e-budgeting, pengadaan satu pintu, e-catalogue, lalu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) namun langkah pencegahan masih belum terlaksana seluruhnya.

"Ternyata tidak bisa juga tidak ada korupsi itu. Itu sebabnya di samping pencegahan harus ada penindakan sehingga yang dilakukan sekarang pencegahan dan penindakan terintegrasi," ucap Basaria.

Khusus mengenai penguatan APIP, KPK juga masih menunggu Peraturan Pemerintah untuk memperkuat APIP agar APIP di tingkat kabupaten dipilih dari provinsi, dan APIP provinsi dari Kementerian.

"Tapi sampai saat ini PP belum keluar karena harus dikoordinasikan, tidak boleh bertentangan dengan UU lainnya, kita harap hal tersebut terwujud," ujar Basaria, berharap.

Bupati Mesuji Khamami diduga menerima suap senilai total Rp1,58 miliar selaku "fee" proyek sebesar 12 persen dari total nilai proyek yang diminta Sibron Azis melalui Wawan Suhendra.

Suap tersebut merupakan pembayaran fee atas 4 proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh 2 perusahaan milik Sibron yaitu pertama proyek yang bersumber dari APBD 2018 dikerjakan oleh PT Jasa Promix Nusantara (JPN) berupa pengadaan base dengan nilai kontrak senilai sekitar Rp9,2 miliar.

Kedua, tiga proyek yang bersumber dari APBD-Perubahan 2018 yaitu satu proyek dikerjakan PT JPN yaitu pengadaan bahan material ruas
Brabasan-Mekarsari sebesar Rp3,75 miliar dan dua proyek dikerjakan PT Secilia Putri (SP) yaitu pengadan base Labuhan Mulya-Labuhan Baru-Labuhan Batin sebesar Rp1,48 miliar dan pengadan bahan material penambangan kanan-kiri (segitiga emas-muara tenang) senilai Rp1,23 miliar.

Pemberian suap diserahkan secara bertahap yaitu pada 28 Mei 2018 sebagai tanda tangan kontrak diterima pemberian sebesar Rp200 juta dan 6 Agustus 2018 diterima sebesar Rp100 juta serta pada 23 Januari 2019 diserahkan Rp1,28 miliar. (OL-1)

Baca Juga

DOK MI

15 Eks Anggota JI Ikrar Setia Kepada NKRI

👤Widhoroso 🕔Senin 08 Agustus 2022, 23:56 WIB
WAKIL Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyaksikan langsung 15 mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI) yang ikrar setia kepada...
ANTARA FOTO/Reno Esnir

Kapolri Lantik Irjen Pol. Syahar Diantono sebagai Kadiv Propam

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 08 Agustus 2022, 22:37 WIB
Irjen Pol. Syahar Diantono sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kabareskrim Polri. Setelah dilantik sebagai Kadiv Propam Polri, posisi...
ANTARA FOTO

Kuasa Hukum Brigadir J Minta Bharada E dan Brigadir RR Bicara Jujur

👤Despian Nurhidayat 🕔Senin 08 Agustus 2022, 20:47 WIB
kuasa hukum keluarga Brigadir J, Eka Prasetya, berharap Bharada E dan Brigadir RR untuk berbicara sejujurnya agar kasus ini tidak...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya