Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
GURU Besar UIN Syarif Hidayatullah Komaruddin Hidayat mengatakan sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia hingga saat ini menimbulkan kebisingan di ruang publik. Suasana politik kemudian terus menjadi riuh dan ramai pascareformasi. Hal tersebut menjadi tak terhindarkan, terlebih ketika tahun politik.
"Demokrasi memang membuat masyarakat tidak bisa diam. Situasi politik itu sangat terasa sejak era reformasi yang ditandai dengan berakhirnya Orde Baru dibawah Presiden Soeharto," kata Komaruddin ketika diskusi refleksi awal tahun Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) di Grha Oikumene PGI, Jakarta, Kamis (24/1).
Komaruddin mengatakan aktivitas partai politik dan ormas baru yang terus menggeliat pasca kejadian itu menjadi semakin lebarnya ruang berinteraksi, sehingga berdampak pada tingginya partisipasi publik untuk memilih pemimpin.
Namun, dalam perkembangannya dia menyoroti situasi sosial yang rawan terjadi pembelahan karena pilihan politik. Ditambah kemudian ketika membentuk kelompok yang semakin membentuk garis pembatas dengan yang lainnya.
Baca juga: Ma'ruf: Pancasila Titik Temu Bangsa Indonesia
Meski demikian, dia menilai Indonesia beruntung mempunyai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang telah mendapatkan kesepakatan dari semua pihak, sehingga dinding pembatas dapat diruntuhkan dan kembali kepada bagian dari Indonesia.
"Pancasila sebagai ideologi negara dan Bhinneka Tunggal Ika berfungsi sebagai payung dan juga sebagai identitas masyarakat yang majemuk," lanjut Komaruddin.
Maka dari itu, Komaruddin mengatakan perbedaan yang terjadi di masyarakat merupakan hal yang sudah semestinya terjadi. Namun, kata dia, bukan berarti menjadi perpecahan dan mengabaikan pihak lain. Masing-masing orang mempunyai hak yang sama di mata hukum, sehingga identitas apa pun tak berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat.
"Sistem demokrasi menjunjung tinggi prinsip pribadi yang sama kedudukannya di depan hukum. Tak ada bedanya dengan yang lain sesama warga negara apapun etnis dan agamanya," tandas Komaruddin. (OL-7)
AWAL tahun 2026 menghadirkan sebuah kejutan penting bagi Indonesia.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Sebagai agenda pembangunan global, SDGs diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui aksi-aksi terukur di lapangan.
SERANGAN Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela menandai kembalinya praktik unilateralisme secara terang-terangan dalam politik internasional. T
Tanpa Pancasila sebagai bingkai, demokrasi lokal hanya akan sibuk merayakan prosedur, tetapi gagal menghadirkan keadilan.
Jika Generasi Z Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai filter etika AI, kita tak hanya selamat dari distopia teknologi, tapi juga membangun Nusantara digital yang berkeadilan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved