Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PASCADIAMANKANNYA Bupati Mesuji Khamami oleh Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (23/1) malam, DPW Partai NasDem Lampung angkat bicara. Pasalnya Khamami merupakan Dewan Pertimbangan NasDem Kabupaten Mesuji.
Ketua DPW NasDem Lampung Taufik Basari menyatakan NasDem selalu mendukung dan menghormati penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK, oleh karena itu ia menyerahkan kasus yang dihadapi Khamami sepenuhnya pada proses hukum.
Baca juga: Abaikan Putusan PTUN, KPU Hanya Berpotensi Kena Sanksi Administratif
Sebagaimana ketentuan yang berlaku di NasDem, jika ada kader yang terkena kasus korupsi maka pilihannya hanya dua, mengundurkan diri atau diberhentikan. Konfirmasi dari perwakilan keluarga terkait hal ini Khamami menyatakan siap mudur.
"Melalui konfirmasi dari salah satu anggota keluarganya pagi ini, Khamami siap mengundurkan diri dari kepengurusan NasDem apabila terbukti tersangkut kasus korupsi sesuai dengan komitmen yang selama ini berlaku di partai," ujar pria yang akrab disapa Tobas itu, di Bandar Lampung, Kamis (24/1).
Pihaknya akan terus mengikuti perkembangan kasus ini melalui keterangan-keterangan resmi KPK.
Sementara itu, Wakil Bupati Mesuji Saply TH belum mau berkomentar terkait OTT di Mesuji. Ia masih menunggu keterangan resmi dari KPK mengenai status Khamami.
"Belum bisa berkomentar karena beliau masih sebagai saksi, semoga beliau selalu dilindungi yang maha kuasa kita hormati proses hukum yamg berlaku," kata Saply melalui pesan singkat.
Baca juga: Bawaslu Karawang Temukan Ribuan Tabloid Indonesia Barokah
Konfirmasi terkait OTT ini juga disampaikan oleh Sekretaris DPW Nasdem Lampung Fauzan Sibron. Ia membenarkan inisial AS yang ikut terjaring KPK adalah anggota keluarganya. AS yang dimaksud adalah Antoni Sibron, Kakak Kandung Fauzan Sibron, yang juga calon anggota legislatif dari NasDem.
"Bahwa saya atas nama keluarga membenarkan, adanya anggota keluarga saya diamankan oleh KPK," ujar Fauzan.
Fauzan mengatakan ia menghormati dan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Hingga saat ini, pihak keluarga masih menunggu perkembangan status AS. "Kami mohon doanya yang terbaik," ujarnya. (OL-6)
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved