PKS Ancam Abstain

PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh untuk abstain atau tidak bersikap dalam Pilpres 2019.

Keputusan itu merupakan jawaban apabila Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak memilih kader PKS sebagai calon wakil presiden.

"(Abstain) itu salah satu opsi yang mungkin diambil kalau situasinya tidak memungkinkan," kata Direktur Pencapresan PKS Suhud Aliyuddin di Jakarta, kemarin.

Kini PKS masih menunggu keputusan siapa cawapres pilihan Prabowo dengan tetap mengedepankan putusan Majelis Syuro PKS yang mengajukan sembilan kader sebagai cawapres Prabowo.

Suhud menambahkan keputusan Majelis Syuro PKS sejalan dengan hasil rekomendasi ijtima ulama GNPF dan tokoh nasional yang merekomendasikan dua nama cawapres, yaitu Ustaz Abdul Somad dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri untuk mendampingi Prabowo. "Mungkin koalisi tetap bisa berjalan. Jika tidak, ya mungkin ada pembicaraan (di Majelis Syuro PKS). Apakah diterima atau tidak, tergantung pada pembahasan nanti," ujar Suhud.

Ia berharap Prabowo seyogianya mempertimbangkan rekomendasi ulama yang menyodorkan bakal cawapres. Kalau tidak, akan menjadi blunder bagi Prabowo ataupun Gerindra. "Ini harus dipertimbangkan, keinginan umat tidak bisa dianggap main-main. PKS-Gerindra itu ada kesepakatan antara Prabowo dan Salim Segaf. Capres dari Gerindra dan cawapres dari PKS. Berdasarkan itu, penambahan anggota koalisi, yakni Demokrat dan PAN, harus memperhatikan itu," lanjut Suhud.

Didialogkan

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menampik ada kesepakatan antara partainya dan PKS bahwa bakal cawapres diberikan kepada kader PKS. "Hingga kini belum ada kesepakatan terkait dengan siapa yang menjadi cawapres."

Riza mengatakan Gerindra menghormati ijtima ulama yang merekomendasikan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri dan Ustaz Abdul Somad sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto.

"Akan tetapi, selain nama-nama yang beredar, ada sembilan nama dari PKS dan mengerucut satu nama. Lalu dari PAN ada empat nama dan mengerucut satu nama, yaitu Zulkifli Hasan. Dari Partai Demokrat ada nama Agus Harimurti Yudhoyono. Di luar semua nama yang juga harus menjadi perhatian bersama, yaitu nama Anies Baswedan. Dia nonpartisan yang sangat kami pertimbangkan. Semua nama itu terus dikomunikasikan dan digodok, didialogkan, dan didiskusikan mana yang terbaik dari yang terbaik," ungkap Riza.

Sementara itu, tadi malam, Sekjen Partai Gerindra, Sekjen PKS, Sekjen PAN, dan Sekjen Partai Demokrat menggelar pertemuan tertutup di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Menurut Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan para ketua umum keempat partai di kediaman pengusaha Maher Algadri di Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (31/7) malam. Muzani menjelaskan pembahasan cawapres mungkin dilakukan setelah PAN menggelar rakernas pada 5-6 Agustus untuk menentukan arah politik mereka di Pilpres 2019. "PAN akan mengambil keputusan pada 6 Agustus untuk nama calon presiden dan bagaimana wapresnya. Tentu itu menjadi forum kewenangan rakernas. Lalu di PKS ada majelis syuro. Jadi, ada mekanisme internal di setiap partai yang sampai kini belum berlangsung." tandas Muzani. (*/Ant/X-3)