Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DPR melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait dengan peraturan KPU yang berkaitan dengan logistik, Selasa (22/8).
Dalam rapat yang digelar di ruang Komisi II DPR ini, yang paling banyak dibahas ialah yang berkaitan dengan surat suara pemilu.
"Pintu masuk untuk terjadinya kecurangan pada tingkat pertama adalah kelebihan surat suara pemilu. Ini adalah yang perlu kita cermati,” ujar Anggota Komisi II Luthfy Andi Mutty, Selasa (22/8).
Politisi NasDem ini melanjutkan, ada banyak sekali modus terkait dengan surat suara ini. Salah satunya ialah pencetakan surat suara yang dari waktu ke waktu selalu menggunakan jasa perusahaan tertentu.
"Informasi yang berkembang, perusahaan itu membanting harga tetapi dia mencetak surat suara yang lebih, kemudian kelebihan surat suara itu dijual kepada pasangan tertentu," ucap Luthfi.
Mantan staf ahli Wakil Presiden Boediono ini berpandangan, perlu antisipasi terhadap hal semacam ini. "Perlu sanksi hukum jika ada surat suara yang berlebih dengan alasan yang tidak jelas. Beri sanksi pidana dan administrasi," imbuhnya.
Menurut Luthfi, ada juga modus kecurangan lain yang kerap terjadi. Misalnya pada saat perhitungan suara selalu mati lampu. "Setiap mati lampu pasti kotak suara hilang. Ini sudah dilaporkan ke penegak hukum, Bawaslu tapi tidak pernah ditindaklanjuti," sambungnya.
Dia menandaskan, yang diperlukan adalah tekad mewujudkan pelaksanaan pemilu yang semakin baik dari waktu ke waktu. Pilkada yang semakin berkualitas dari waktu ke waktu. Itulah mengapa UU Pilkada dan UU Pemilu memberikan penguatan pada Bawaslu dan Panwaslu untuk melakukan langkah-langkah mengantisipasi terjadinya kecurangan-kecurangan.
"Sehingga menghasilkan pemerintahan yang legitimate. Pemerintahan yang memberikan harapan kepada masyarakat,” tutup mantan Bupati Luwu Utara ini. (X-12)
Surat suara tersebut dikirim dari Bawen, Semarang dan diangkut menggunakan tujuh truk kontainer yang dikawal ketat petugas kepolisian.
Ada lima jenis surat suara yang dilakukan penyortiran dan pelipatan yakni surat surat suara Pilpres, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten
Tahapan penyortiran dan pelipatan dilakukan menyusul sudah diterimanya seluruh surat suara
Kegiatan penyortiran dan pelipatan surat suara merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan Pemilu.
Bawaslu Kabupaten Indramayu juga akan terus melakukan pengawasan dalam proses penyortiran dan pelipatan surat suara
Penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu 2024 di Kabupaten Cianjur membutuhkan sebanyak 1.200 petugas.
Pelaksanaan sortir dan lipat surat suara pada pemilihan Umum 2024 dilakukan oleh 780 orang
Sebanyak 230 surat suara yang rusak ditemukan selama proses sorlip yang dilakukan sepekan lalu.
KPU menemukan sebanyak 1.308 lembar surat suara dalam kondisi rusak seperti sobek, bercak tinta, dan kertas kusut
Setelah dilakukan penyortiran dan pelipatan ada kelebihan 1.112 lembar, sehingga total surat suara yang diterima yakni 719.950 lembar dengan kondisi yang belum dipisah antara baik dan rusak
KPU Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, memusnahkan sebanyak 7.741 surat suara rusak dan sisa untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Bupati (Pilbup).
Surat suara yang rusak tersebut terdiri dari 403 lembar surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan 820 lembar surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved