Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah memilih 20 Februari 2025 sebagai tanggal pelantikan kepala daerah terpilih Pilkada 2024. Pelantikan ini serentak untuk kepala daerah yang tidak menghadapi sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) serta yang sengketanya sudah diputus MK.
"Pak Presiden menyampaikan beliau memilih tanggal 20 (Februari) hari Kamis," kata Tito saat rapat kerja bersama Komisi II DPR, Senin (3/2).
Tito mengungkapkan pelantikan kepala daerah akan berlangsung di Jakarta yang saat ini masih menjadi Ibu Kota Negara. Namun, ia mengatakan tempat pelantikan masih akan dibahas lebih lanjut.
"Masalah tempatnya sedang dibicarakan tapi yang jelas di ibu lota negara. Tapi tolong saya juga ingin menegaskan di sini karena saya lihat di berita macam-macam ibukota negara dianggap IKN Nusantara. Sesuai dengan undang-undang IKN bahwa IKN menjadi ibu kota perpindahan itu terjadi dibuat itu dengan Perpres. Selagi perpresnya belum operasional sebagai ibu kota negara maka ibu kota negara tetap ada di Jakarta," katanya. (Faj/P-3)
Usai pertemuan Hambalang, saham grup Prajogo Pangestu melonjak hingga ARA. Pasar menilai sinyal kesinambungan kebijakan dan proyek strategis.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah ini bertujuan memperkuat sinergi kebijakan serta menyelaraskan program pembangunan nasional dengan kebutuhan daerah.
Ia juga menyinggung peran Indonesia dalam membangun ASEAN sebagai upaya menjaga stabilitas kawasan.
Menurut Abraham, pertemuan tersebut berjalan santai dan penuh dialog. Presiden Prabowo, kata dia, kerap menyelingi diskusi serius dengan candaan.
Presiden Prabowo Subianto batal menghadiri puncak Harlah 100 Tahun NU meski persiapan kepresidenan telah dilakukan. PBNU menyebut pembatalan terjadi di saat terakhir karena tugas negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved