Bawaslu DKI Tindaklanjuti Laporan RK-Suswono soal Formulir C6

BAWASLU Provinsi DKI Jakarta menindaklanjuti laporan dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil (RK)-Suswono terkait warga yang tidak diberikan Formulir C6 pada Pilkada 2024.

"Laporan resmi sudah diterima. Selanjutnya dilakukan proses kajian awal," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta, Benny Sabdo seperti dikutip Antara, Kamis (5/12). 

Sebelumnya, Koordinator Tim Pemenangan RK-Suswono, Ramdan Alamsyah,  meminta agar Bawaslu dapat menyelesaikan laporannya sebelum batas waktu pemungutan suara ulang (PSU) berakhir.

Baca juga : Bawaslu tak Permasalahkan Surat Prabowo Dukung Ridwan Kamil-Suswono

Menanggapi hal tersebut, Benny menyatakan, pihaknya bekerja berdasarkan hukum acara yang berlaku. Bawaslu DKI Jakarta tidak bisa sembarangan dan terburu-buru dalam menangani perkara.

"Kami bekerja berdasarkan hukum acara yang berlaku. Kami tidak bisa serampangan dalam menangani perkara," katanya.

Kajian awal dilakukan dua hari kalender. "Jika ada perbaikan laporan, maka Bawaslu akan memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melakukan perbaikan," kata Benny.

Baca juga : Tanpa Menggusur, RK -Suswono Bakal Perbanyak Hunian Layak

Tim Pemenangan RK-Suswono menyambangi Kantor Bawaslu DKI Jakarta pada Rabu (4/12). Mereka meminta Bawaslu DKI Jakarta untuk menindaklanjuti laporan warga yang tidak diberikan Formulir C6 pada Pilkada 2024.

Tim RK-Suswono juga meminta agar Bawaslu DKI Jakarta menanggapi serius aduan-aduan yang diterima.

Menurut Pasal 9 Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Perbawaslu 8/2020), Bawaslu Kota membuat kajian paling lambat dua hari setelah laporan disampaikan.

Tim RK-Suswono menyebutkan, pihaknya dan warga telah membuat laporan pada Minggu (1/12) ke Bawaslu tingkat kota. Namun, sampai 4 Desember 2024, belum ada pemberitahuan kajian awal apakah laporan itu sudah diregistrasi atau belum. (Ant/P-5)