KPU Lakukan Konsultasi 13 Ribu DPT Terdampak Erupsi Lewotobi

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan melaksanakan konsultasi terkait skenario penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, menyusul dampak erupsi Gunung Lewotobi yang terjadi beberapa waktu lalu. Konsultasi ini akan dilakukan hingga H-7 pemungutan suara pada 20 November mendatang.

Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin atau kerap disapa Afif mengatakan, ada sekitar 13 ribu daftar pemilih tetap (DPT) di 37 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi. Untuk ktu, KPU RI sudah berkoordinasi dengan KPU NTT dalam rangka mengupdate data pemilih.

“Sebagaimana kita tahu ada sekitar 37 TPS terdampak, 29 TPS di antaranya sudah pasti pemilih yang terdampak itu sekitar 13 ribuan pemilih,” kata Afif dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis (14/11).

Baca juga : Distribusi Surat Suara Pilkada Sudah Lebih 50%

Selain itu, dari jumlah TPS yang tercatat tersebut, Afif mengatakan masih ada petugas ad hoc badan penyelenggara pemilu yang belum dilantik dan mendapatkan bimbingan teknis. 

“Kami juga mencatat masih ada beberapa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang belum dilantik, bahkan ada yang sudah dilantik namun belum mengikuti bimbingan teknis (bimtek)," ujarnya. 

Afif menjelaskan bahwa pihaknya saat ini masih terus memantau situasi dan kondisi terkini di daerah yang terdampak erupsi. Nantinya, berbagai skenario perubahan kebijakan terkait penyelenggaraan Pilkada di wilayah tersebut akan disesuaikan.

Baca juga : KPU tak Cetak Ulang Surat Suara Cakada Dicopot

“Pada prinsipnya kami masih memantau, menunggu perkembangan-perkembangan situasi di daerah, situasi pendataan kami akan tunggu sebagaimana laporan dari teman-teman kami,” ujarnya.

Afif menjelaskan, KPU juga akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait di Flores Timur hingga tanggal 20 November untuk memperoleh data terakhir mengenai dampak erupsi terhadap jumlah pemilih dan penyelenggara pemilu. 

“Koordinasi dengan teman-teman di sana itu sampai tanggal 20 November. Jadi, H-7 data terakhir akan kami konsultasikan untuk kemudian kami pikirkan skenarionya,” katanya.

Lebih lanjut, Afif mengungkapkan, KPU juga telah meminta jajaran KPU daerah untuk berkoordinasi dengan pemerintah setempat guna mengupdate data pemilih yang terdampak, termasuk mereka yang harus pindah lokasi atau melakukan relokasi. 

“Hal ini, penting agar data pemilih dapat diperbarui dan mereka dapat menyalurkan hak pilihnya pada hari pemungutan suara 27 November 202,” jelas Afif. (Dev/I-2)