Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KETUA Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengatakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 tidaklah mudah dan banyak tekanan dari segala sisi. Ia mengingatkan penyelenggara Pilkada 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus memiliki integritas untuk menghadapi tekanan tersebut.
"Pilkada itu bukan kerjaan mudah. Saya sangat yakin teman-teman berusaha ditarik ke kiri kanan, ditekan dari atas, ditekan dari samping. Ditekan dari depan, ditekan dari belakang. Tapi saya sangat yakin teman-teman semua memiliki integritas yang luar biasa. Tekanan sebesar apapun, saya yakin tidak akan mempan, tidak akan menggoyahkan teman-teman semua," kata Heddy dalam rapat koordinasi penyelenggara pemilu wilayah II, di Jakarta, Selasa (5/11)).
Ia berharap penyelenggara Pilkada dapat bekerja dengan baik dan tegak lurus terhadap peraturan perundang-undangan, serta tidak bekerja untuk peserta pemilihan. Ia mengatakan penyelenggara harus mengingat bahwa Pilkada merupakan kompetisi yang meyangkut hajat hidup orang banyak.
"Mereka sangat berharap pada kita semua, agar pemimpin-pemimpin yang mereka pilih benar-benar sesuai dengan kehendak mereka. Jangan sampai kita mengkhianati suara mereka," katanya.
Maka dari itu, Heddy kembali menekankan integritas penyelenggara dalam menciptakan Pilkada yang kondusif. Ia mengatakan integritas diperlukan agar tidak terjadi gejolak di tengah masyarakat.
"Pilkada ini bukan pilkada yang ringan. pilkada yang sangat keras. Oleh karena, sedikit saja integritas teman-teman bergeser, itu akan memengaruhi suasana di pilkada. Akan memengaruhi semua tahapan dan sedikit saja bergeser ke kiri atau ke kanan, itu akan menimbulkan gejolak-gejolak sosial, dan gejolak politik. Bahkan akan mengenai gejolak keamanan," pungkasnya. (H-3)
Perkara yang masuk ke DKPP tidak semua dapat ditindaklanjuti sebab tidak cukup bukti.
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengungkapkan selama hampir 13 tahun DKPP berdiri, pihaknya selalu menerima aduan yang masuk.
Aduan Masyarakat Sipil terkait pelanggaran kode etik penggunaan jet pribadiĀ oleh KPU RI dinyatakan belum memenuhi syarat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
Penyewaan jet itu telah mencoreng prinsip kejujuran, proporsional, akuntabel, dan efisiensi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved