Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengatakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 tidaklah mudah dan banyak tekanan dari segala sisi. Ia mengingatkan penyelenggara Pilkada 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus memiliki integritas untuk menghadapi tekanan tersebut.
"Pilkada itu bukan kerjaan mudah. Saya sangat yakin teman-teman berusaha ditarik ke kiri kanan, ditekan dari atas, ditekan dari samping. Ditekan dari depan, ditekan dari belakang. Tapi saya sangat yakin teman-teman semua memiliki integritas yang luar biasa. Tekanan sebesar apapun, saya yakin tidak akan mempan, tidak akan menggoyahkan teman-teman semua," kata Heddy dalam rapat koordinasi penyelenggara pemilu wilayah II, di Jakarta, Selasa (5/11)).
Ia berharap penyelenggara Pilkada dapat bekerja dengan baik dan tegak lurus terhadap peraturan perundang-undangan, serta tidak bekerja untuk peserta pemilihan. Ia mengatakan penyelenggara harus mengingat bahwa Pilkada merupakan kompetisi yang meyangkut hajat hidup orang banyak.
"Mereka sangat berharap pada kita semua, agar pemimpin-pemimpin yang mereka pilih benar-benar sesuai dengan kehendak mereka. Jangan sampai kita mengkhianati suara mereka," katanya.
Maka dari itu, Heddy kembali menekankan integritas penyelenggara dalam menciptakan Pilkada yang kondusif. Ia mengatakan integritas diperlukan agar tidak terjadi gejolak di tengah masyarakat.
"Pilkada ini bukan pilkada yang ringan. pilkada yang sangat keras. Oleh karena, sedikit saja integritas teman-teman bergeser, itu akan memengaruhi suasana di pilkada. Akan memengaruhi semua tahapan dan sedikit saja bergeser ke kiri atau ke kanan, itu akan menimbulkan gejolak-gejolak sosial, dan gejolak politik. Bahkan akan mengenai gejolak keamanan," pungkasnya. (H-3)
Ia menegaskan, publik berhak mempertanyakan dasar moral dan rasionalitas DKPP dalam menjatuhkan sanksi yang begitu lunak.
DKPP resmi menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua dan empat anggota KPU setelah terungkap fakta penggunaan 90 miliar APBN
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin mengaku menghormati sanksi peringatan keras yang diberikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
DKPP kembali menjadi sorotan setelah menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU RI, empat anggotanya, dan Sekretaris Jenderal KPU terhadap sewa jet pribadi.
Penggunaan pesawat jet pribadi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memiliki urgensi dan berpotensi menyalahi aturan penggunaan anggaran negara.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved