Dharma Pertanyakan Kebijakan Rano Karno soal Masyarakat Baduy saat Jadi Gubernur Banten

CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun mempertanyakan kebijakan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Rano Karno saat menjabat Gubernur Banten terhadap masyarakat Baduy. Kebijakan yang dimaksud ialah soal menolak wilayahnya dijadikan destinasi wisata.

"Saya bertanya terkait kebijakan Rano Karno ketika menjabat Gubernur Banten menghadapi persoalan masyarakat Baduy yang menolak tempatnya dijadikan destinasi pariwisata,” kata Dharma Pongrekun pada debat kedua Pilkada DKI Jakarta di Jakarta, Minggu (27/10).

Ia mengatakan, Rano Karno sebagai orang yang menjaga budaya memiliki kebijakan yang kontra dengan keinginan masyarakat Badui pada saat itu.

"Mereka menolak kebijakan yang menjadikan kawasan Baduy sebagai destinasi wisata karena tidak mau nilai luhur mereka tergerus karena infiltrasi asing yang masuk melalui pariwisata," katanya.

Namun, kata Darma Pongrekun, Gubernur Banten saat itu malah menjadikan kawasan masyarakat Baduy sebagai kawasan pariwisata.

Rano Karno kemudian menjawab soal tradisi seba oleh masyarakat Baduy ke pemerintah daerah. Dia justru menyebut masyarakat Baduy telah membuka diri.

"Seba itu kunjungan masyarakat Baduy ke pemerintah daerah. Kalau saya menolak, enggak mungkin mereka berkunjung," kata Rano.

Dia menegaskan telah membatasi soal wisata di Baduy. Menurutnya, masyarakat Baduy telah menyampaikan sejumlah syarat terkait wisata di wilayahnya seperti tidak ada handphone.

"Mereka minta apa? Tidak boleh ada BTS supaya HP tidak masuk ke kampung mereka, tapi anak Baduy luar punya HP. Mereka tidak ingin punya sekolah tapi mereka berpendidikan, mereka punya sekolah sendiri. Artinya Mas Dharma, salah satu yang saya jaga pada waktu itu masyarakat Baduy dia harus berkembang tapi harus dijaga karena populasi berkunjung membludak," kata Rano. (Ant/P-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akmal