Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
APARATUR Sipil Nasional (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus bersikap netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar November mendatang.
Hal itu ditegaskan Ketua Asosiasi Pengajar Politik dan Kebijakan Publik (APPKP) Muhammad Syahfii Siregar didampingi unsur pengurus lainnya saat beraudiensi dengan Pjs Walikota Pematangsiantar Matheos Tan di Balai Kota Pematangsiantar, Jumat (18/10).
"ASN tidak boleh menunjukkan keberpihakan pada kandidat atau partai yang menjadi peserta Pilkada. Harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu”, kata Syahfii.
Setiap pegawai ASN tegas dia tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. "Tidak ada pilih kasih atau prasangka, memperlakukan semua orang dan kelompok secara setara dalam melayani masyarakat," tandasnya.
Pada kesempatan itu dia menyampaikan APPKP sebagai lembaga mitra pemerintah kota Pematangsiantar berkomitmen untuk memberikan pendidikan politik dan kebijakan publik.
Menanggapi hal itu, Pjs Walikota Pematangsiantar Matheos Tan memastikan pihaknya sudah menyampaikannya kepada seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemko Pematangsiantar.
"Sudah disampaikan dalam gelaran apel, bahkan kalau ASN berada di belakang paslon maka tindakan akan ditanggung oleh yang melakukan pelanggaran," tandasnya.
Dia pun memastikan Pemko Pematangsiantar bersedia dan siap untuk bermitra dan bekerjasama dengan APPKP. (N-2)
Skema kepegawaian ini memberi fleksibilitas bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved