Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
APARATUR Sipil Nasional (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus bersikap netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar November mendatang.
Hal itu ditegaskan Ketua Asosiasi Pengajar Politik dan Kebijakan Publik (APPKP) Muhammad Syahfii Siregar didampingi unsur pengurus lainnya saat beraudiensi dengan Pjs Walikota Pematangsiantar Matheos Tan di Balai Kota Pematangsiantar, Jumat (18/10).
"ASN tidak boleh menunjukkan keberpihakan pada kandidat atau partai yang menjadi peserta Pilkada. Harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu”, kata Syahfii.
Setiap pegawai ASN tegas dia tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. "Tidak ada pilih kasih atau prasangka, memperlakukan semua orang dan kelompok secara setara dalam melayani masyarakat," tandasnya.
Pada kesempatan itu dia menyampaikan APPKP sebagai lembaga mitra pemerintah kota Pematangsiantar berkomitmen untuk memberikan pendidikan politik dan kebijakan publik.
Menanggapi hal itu, Pjs Walikota Pematangsiantar Matheos Tan memastikan pihaknya sudah menyampaikannya kepada seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemko Pematangsiantar.
"Sudah disampaikan dalam gelaran apel, bahkan kalau ASN berada di belakang paslon maka tindakan akan ditanggung oleh yang melakukan pelanggaran," tandasnya.
Dia pun memastikan Pemko Pematangsiantar bersedia dan siap untuk bermitra dan bekerjasama dengan APPKP. (N-2)
Setelah terkumpul selama satu bulan, telur didistribusikan ke setiap posyandu untuk diberikan kepada anak-anak.
Adapun pembersihan dilakukan secara manual yaitu menggunakan cangkul, skrup, dan diangkut dengan gerobak sorong.
APARATUR Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Cimahi tetap diwajibkan masuk kerja seperti biasa pada Jumat, 2 Januari 2026, meski disebut sebagai 'hari kejepit nasional'.
Materi Latsar menjadi kompas dalam melakukan pelayanan dan pengabdian kepada Pemerintah Kota Sorong dan masyarakat.
METODE kerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) bagi ASN, baik PNS maupun PPPK dinilai tidak akan berdampak signifikan terhadap ekonomi.
Menpan-Rebiro Rini Widyantini mengatakan aparatur sipil negara (ASN) mencangkup PNS maupun PPPK dapat bekerja dari mana saja atau work from anywhere saat libur Natal dan tahun baru 2025/2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved