KPU RI Perkuat Mitigasi Bencana dan Distribusi Logistik Pilkada 2024 di Daerah 3T

MITIGASI daerah rawan bencana dalam proses penyelenggaraan pilkada menjadi salah satu upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan pemungutan suara.

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan, pihaknya sudah mulai melakukan mitigasi daerah yang rawan bencana alam, sebab prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) saat ini Indonesia sudah mulai memasuki musim penghujan dengan intensitas curah hujan yang tinggi.

“Itu sudah kita pikirkan dan difasilitasi khususnya teknis pengiriman dan penyebaran surat suara di wilayah rawan bencana. Ketika sudah terjadi bencana pasti standar prosedur yang kita sudah pikirkan, daerah-daerah bencana itu kita akan diterapkan,” katanya di Jawa Timur, Kamis (17/10).

Afif menilai di bulan Oktober hingga November saat curah hujan itu cukup tinggi, pihaknya akan memitigasi dengan menerapkan beberapa hal seperti pengamanan gudang yang sesuai dengan standar hingga memastikan surat suara dan formulir aman.

“Misalnya di daerah-daerah yang ada peringatan kaitannya dengan banjir, potensi banjir, dan seterusnya itu kita mengantisipasi potensi-potensi tersebut karena kita memahami di bulan November dan Desember itu intensitas musim hujan tinggi. Ini juga menjadi catatan kita untuk menyiapkan tempat pemungutan suara dengan mempertimbangkan faktor alam,” ungkapnya.

Selain itu, Afif mengungkapkan pihaknya juga akan mengerahkan aparat TNI dan kepolisian untuk membantu pendistribusian surat suara wilayah perbatasan.

“Kami sudah MOU dengan Pak Lima TNI dan Pak Kapolri, mereka akan membantu menyiapkan armada-armada, alutsista mereka, apakah bentuknya helikopter ataupun armada lainnya seperti KRI yang sifatnya untuk menjangkau daerah-daerah yang terluar, terjauh, yang biasanya susah dijangkau,” jelasnya.
 
Lebih jauh, KPU juga telah berkonsolidasi dengan Menko Polhukam dan Kemendagri untuk dapat menggunakan berbagai akomodasi yang disediakan TNI/Polri untuk mempercepat pendistribusian logistik surat suara.

“Salah satu daerah perbatasan seperti Kalimantan Barat, itu ada beberapa titik yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Jadi semuanya sudah terantisipasi, termasuk pastinya untuk wilayah terluar dan terjauh itu adalah daerah perbatasan,” jelasnya.

Prioritaskan Daerah 3T 
Afif mengatakan pihaknya akan memprioritaskan distribusi logistik pemilihan kepala daerah (pilkada) ke daerah terjauh dan rawan bencana. Tujuannya, ujar dia, mengantisipasi kesalahan dalam pendistribusian logistik, terutama surat suara kepada masyarakat.

“Memang konsen dan perhatian KPU RI adalah di daerah terjauh dan punya tantangan distribusi itu kita dahulukan,” ujarnya.

Menurutnya, infrastruktur dan waktu menjadi tantangan terberat distribusi logistik pilkada ke daerah-daerah tersebut. Oleh karena itu, KPU RI minta agar jajaran divisi untuk lebih memperhatikan dulu daerah terjauh.

“Sehingga bisa dikirim lebih dahulu, karena kita tahu tantangan transportasi yang bisa menjangkau daerah terjauh, itu harus kita pikirkan,” katanya. 

Agar distribusi tepat waktu, KPU akan mendorong perusahaan percetakan segera menyelesaikan proses pencetakan surat suara pada Oktober 2024. 

“Ada beberapa kabupaten-kota seperti Papua Tengah dan Papua pegunungan itu daerah yang susah dijangkau, lalu Papua induk barat daya, ini juga pasti akan kita perhatikan pengirimannya,” tukas Afif. 

Lebih jauh, hingga pertengahan Oktober 2025, Afif memastikan surat suara yang telah selesai dicetak untuk Pilkada 2024 telah mencapai 50%. Ia berharap menjelang pelaksanaan Pilkada November 2024, surat suara telah tercetak secara menyeluruh dan selesai didistribusikan.

“Kita ingin memastikan bahwa logistik Pilkada seluruhnya dalam persiapan yang sudah maksimal pada 40 hari menjelang hari H,” ujar Afif saat  melakukan sidak dengan meninjau secara langsung proses persiapan dari percetakan surat suara, di Jawa Timur, Kamis (17/10).

Pada kesempatan tersebut, KPU melakukan sidak bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Adapun sejumlah lokasi yakni PT. Antar Surya Jaya, Surabaya dan PT Inpera Pratama, Pasuruan, Jawa Timur. 

“Kami sengaja datang untuk melakukan sampling dan supervisi di beberapa lokasi yang menjadi tempat pencetakan surat suara logistik pemilu. Dan hari ini kita ke sini untuk melihat bagaimana surat suara dicetak, bagaimana surat suara dipotong, lalu juga pastinya pengemasan, pengiriman, dan seterusnya,” jelas 

Afif menjelaskan bahwa proses peninjauan dan supervisi tersebut sangat penting untuk meminimalisasi kesalahan cetak mulai dari kualitas gambar, tata letak, warna hingga penyelesaian pencetakan dan pendistribusian agar tepat waktu. 

“Kami datang langsung ke percetakan untuk memastikan bahwa semua yang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, selebihnya itu juga diawasi oleh Bawaslu,” imbuhnya. 

Pada kesempatan yang sama, PT Antar Surya Jaya Surabaya mengatakan akan memproduksi surat suara Pilkada untuk pemilihan Gubernur di 4 Provinsi yaitu Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah dan Gorontalo. Jumlah surat suara yang diproduksi mencapai 12,9 juta. 

Sementara itu, PT Inpera Pratama, Pasuruan, Jawa Timur telah mendapatkan mandat untuk mencetak sekitar 20 juta lebih surat suara untuk 4 Provinsi dan 11 Kab/Kota di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) seperti Papua Pegunungan, Provinsi Kepulauan Riau, NTT dan Sulawesi Utara. 

“Untuk yang Sulawesi Utara kita sudah kirim seluruh surat suara gubernur dan kabupaten kota. Lalu tanggal 18 ini surat suara akan dikirim ke Papua, dan tanggal 22 dikirim ke NTT dan Labuan Bajo,” kata Direktur Utama PT Inpera Pratama Lukad.  

Sementara itu, anggota Bawaslu Totok Hariyono mengatakan pihaknya akan memperketat sistem pengawasan saat proses pendistribusian surat suara ke berbagai wilayah di Indonesia. “Pengawasan distribusi mulai dari tempat sampai ke titik terakhir di TPS kita pastikan tepat waktu dan sasaran,” ujarnya. 

Tepat Sasaran
Dewan Pembina Perludem sekaligus Pengajar Hukum Pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini mengatakan KPU harus mampu bersinergi dengan berbagai pihak guna memastikan pendistribusian logistik surat dapat sampai ke berbagai wilayah secara tepat suara, sasaran dan waktu.  

“KPU harus memetakan potensi resiko dalam distribusi logistik pilkada dan menyiapkan atau menyediakan alternatif penyelesaian apabila menghadapi tantangan di lapangan termasuk juga memperhitungkan kondisi cuaca, alam dan hambatan di dalam distribusi,” ujarnya saat dihubungi Media Indonesia pada Kamis (17/10).

Sebagai penyelenggara pemilu, Titi mendorong agar KPU mampu memaksimalkan fungsi perencanaan secara matang untuk menghitung mitigasi risiko dengan menyusun strategi agar dapat mengantisipasi risiko secara baik.

“Termasuk juga unsur fisik penyelenggaraan pemilu di daerah, dari sisi pengadaan dan distribusi logistik harus betul-betul terkonsolidasi dan terawasi serta dipantau secara intensif oleh KPU di tingkat nasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, Titi juga mendorong adanya dukungan dari pemerintah daerah untuk membantu kelancaran distribusi tanpa mengganggu independensi KPU sebagai lembaga penyelenggara yang mandiri.

“Kerja sama dengan pemerintah daerah diperlukan untuk mendapatkan dukungan demi kelancaran distribusi logistik, tanpa mengabaikan independensi dan profesionalitas sebagai lembaga yang mandiri,” pungkasnya. (Dev/P-2)