Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
DEBAT publik kedua Pilkada Kalimantan Tengah mengangkat tema 'Meningkatkan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Kalteng'. Masing-masing paslon memaparkan program-programnya untuk peningkatan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
Pasangan calon nomor urut satu Ir Ben Brahim S Bahat dan Dr Ujang Iskandar lugas menyampaikan visi misinya terkait pemulihan ekonomi. Mereka membagi tiga poin utama sebagai upaya penungkata ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
"Pertama adalah solusi jangka pendek. Yaitu Kartu Kalteng Sejahtera diaktifkan," ujar Ben Bahat.
Seperti diketahui, KKS adalah program andalan yang dibawa oleh pasangan Ben-Ujang. Di dalamnya terdapat solusi-solusi untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat Kalteng.
Diantaranya adalah Bantuan Langsung Tunai, sembako murah serta pendidikan dan BPJS gratis. Selanjutnya adalah beasiswa ke perguruan tinggi dan terakhir pembukaan 50 ribu lapangan kerja baru.
Kemudian solusi yang kedua ditawarkan oleh Ben-Ujang adalah meningkatkan produktivitas petani karet dan rotan. Ben Bahat mengatakan komitmennya untuk membantu para petani supaya kesejahteraannya bisa meningkat.
"Solusi ketiga adalah jangka menengah. Sekarang kita melihat jika harga karet dan rotan anjlok. Padahal dua sektor ini adalah komoditas penting di Kalteng. Kita bakal upayakan supaya rotan bisa kembali diekspor. Karet-karet nanti bisa digunakan sebagai campuran aspal supaya lebih kuat. Dua sektor ini bakal kita perhatikan penuh," ujar Ben Bahat.
Terkahir, Ben Bahat memaparkan solusi ketiganya. Yaitu peningkatan insfastuktur di seluruh Kalimantan Tengah.
"Insfrastuktur jalan harus benar-benar diperhatikan. Kemudian juga pelabuhan, selama ini kita bergantung pada Trisakti, pelabuhan di Kalsel. Kita harus mandiri dengan memiliki pelabuhan sendiri. Tentu tiga poin utama dari Ben-Ujang adalah solusi untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kalteng," lugas Ben Bahat. (OL-13)
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kegiatan yang dipadati ribuan warga ini disambut antusias oleh pelaku UMKM yang membuka lapak di sepanjang area bebas kendaraan tersebut.
langkah tegas ini mendapat dukungan luas dari masyarakat dan pelaku usaha yang taat aturan, mengingat kerusakan jalan akibat overtonase sering menyebabkan kerugian ekonomi.
Acara ini menampilkan beragam pertunjukan seni dan budaya yang memukau, sekaligus menjadi sarana hiburan bagi masyarakat.
Dalam upaya mengurangi ketimpangan dan tingkat kemiskinan antarwilayah, Zona Timur juga akan menjadi prioritas.
Dalam berbagai kesempatan, Gubernur kerap menyampaikan pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Sidak ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalteng dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memastikan pelayanan pendidikan berjalan sesuai aturan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved