Selasa 17 November 2020, 03:40 WIB

ASN Terjepit di Pilkada, Hapus Hak Pilih

Cahya Mulyana | Pilkada
ASN Terjepit di Pilkada, Hapus Hak Pilih

ANTARA FOTO/ARNAS PADDA
Peserta aksi mengikuti kampanye publik dan deklarasi netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pilkada serentak 2020 di Makassar.

 

PELANGGARAN netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) sulit diberantas. Pasalnya, abdi negara selalu terimpit kepentingan yang menuntut keberpihakan mereka pada momentum politik tersebut.

Hal ini dikemukakan Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) 2014-2019 Waluyo kepada Media Indonesia, Minggu (15/11).

“ASN di daerah menghadapi dilema. Sebagai ASN mereka dituntut netral, tetapi fenomena di daerah telah menggiring ASN untuk berpihak,” kata Waluyo.

Waluyo mengatakan sanksi yang sudah dikeluarkan pemerintah di setiap ajang pilkada sulit menekan kondisi ini. Pelanggaran tidak juga kunjung surut, bahkan meningkat di setiap pilkada.

“Saya mengusulkan sebaiknya ASN itu tidak usah memilih.”

Menanggapi hal itu, anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Mochammad mengatakan pelanggaran netralitas ASN merupakan tantangan pengawasan dan penyelenggaraan pilkada.

KASN menjadi ujung tombak dari setiap temuan pelanggaran dan rekomendasi dari Bawaslu.

“Kan sebelum jadi ASN mesti memegang teguh konsekuensi yang muncul dari jabatan ini. Kalau melanggar harus ditindak. Pelanggaran netralitas ASN menjadi salah satu persoalan di setiap pilkada. Ini harus disikapi serius. Ini membuktikan indeks kerawanan pemilu soal ASN menjadi salah satu hal paling rawan,” ujar Mochammad.

Adapun Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mendorong lembaga berwenang menegakkan sanksi tegas bagi ASN yang melanggar netralitas. Lewat cara ini, penyakit yang dapat menggerus mutu pilkada bisa diatasi.

“Netralitas ASN sangat penting dalam mewujudkan pilkada yang berintegritas, luber, dan jurdil. Untuk itu, selain sosialisasi terkait dengan peraturan perundang-undangan, semua upaya pencegahan dan penindakan oleh instansi/lembaga berwenang juga diperlukan,” papar Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Minggu (15/11).

Menurut dia, ASN harus berani menjalankan tugas selaku abdi negara yang tidak condong terhadap kepentingan politik di tengah pilkada. Tidak perlu ASN menjadi bagian dari tim pemenangan karena selain dilarang, juga dapat mengaburkan kewajiban sebagai pelayan publik.

“Selain itu, upaya menciptakan situasi dan kondisi kondusif bagi ASN di lingkungan kerja masingmasing sangat penting. Setiap ASN harus fokus melaksanakan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tandas Raka Sandi.

MI/LINA HERLINA

Ratusan aparatur sipil negara (ASN) menandatangani spanduk sikap netral dalam pergelaran pilkada serentak pada Desember 2020 di area car free day Jalan Boulevard, Makassar, Minggu (8/3/2020).

 


Eksekusi langsung

Di sisi lain, anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menambahkan netralitas ASN di pilkada saat pandemi covid-19 menjadi pekerjaan rumah tersendiri.

“Di tengah pilkada dalam situasi covid-19, masih ada ASN yang melakukan politik praktis ataupun dipolitisasi politikus yang berkontestasi. Netralitas ASN merupakan persoalan krusial yang muncul dan menjadi ancaman terhadap kualitas pilkada selain faktor daftar pemilih dan politik uang,” ungkap Titi.

Titi mengemukakan sejumlah hal sebagai jalan keluar untuk menekan pelanggaran netralitas ASN dalam pilkada, mulai reformasi birokrasi yang optimal, mengubah pola pikir dan budaya pelayanan, hingga loyalitas ASN yang berorientasi pada pelayanan publik dan perilaku sebagai aparat negara, bukan bertindak sebagai operator aktor politik tertentu.

Selama ini, mata rantai eksekusi atas hasil pengawasan terlalu birokratis dan tidak efektif. Sanksi masih bergantung pada tindak lanjut dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang juga dijabat aktor politik.

“Ke depan, perlu dipikirkan sanksi yang bisa dieksekusi langsung oleh KASN tanpa menunggu tindak lanjut dari PPK setempat sehingga lebih terkonsolidasi antara pengawasan dan upaya memberi efek jera bagi ASN yang melanggar,” tandas Titi. (X-3)

Sumber: Bawaslu/Tim Riset MI-NRC

 

Baca Juga

dok.medcom

Mulyadi : Masyarakat Harus Bersatu Melawan Kejahatan Demokrasi

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 29 Januari 2021, 14:15 WIB
SIDANG gugatan Mulyadi terhadap Pilkada Sumbar 2020 baru berlansung satu kali di Mahkamah Konstitusi, namun menjadi perhatian masyarakat...
DOK. MI/PIUS ERLANGGA

90% Kepala Daerah Korupsi karena Utang ke Sponsor

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 23 Desember 2020, 01:55 WIB
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) sering dibuat gerah oleh ulah sejumlah kepala daerah, baik gubernur, wali kota, maupun bupati, yang...
Sumber: KPK/PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah/Riset MI-NRC

Berharap Langit Cerah di Daerah

👤THEOFILUS IFAN SUCIPTO 🕔Rabu 23 Desember 2020, 00:19 WIB
PASANGAN calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro, Provinsi Lampung, nomor urut 1, Wahdi Sirajudin dan Qomaru Zaman,...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya