Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
JAWA Timur termasuk provinsi yang banyak menggelar pilkada serentak tahun ini. Dari 38 kabupaten dan kota di Jatim, tercatat 19 daerah yang bakal menghelat suksesi kepemimpinan pada 9 Desember nanti.
Hampir semua partai pemilik kursi di DPRD mengajukan calonnya, apakah itu berkoalisi dengan partai lain atau mengusung sendiri. Meski tidak memiliki wakil di parlemen, partai nonparlemen juga memberikan dukungan pada calon yang didukung partai besar.
Partai Kebangkitan Bangsa dan PDIP, dua partai besar yang memperoleh suaran paling banyak di Jatim, lebih percaya diri untuk menggusung sendiri calon mereka. Meskipun di beberapa daerah masih harus berkoalisi dengan partai lain, keduanya menjadi kekuatan sentral.
Di Surabaya, misalnya, PDIP tidak perlu berkoalisi dengan partai lain. Cukup bagi partai berlambang banteng moncong putih itu mengusung calon sendiri, yakni Eri Cahyadi–Armudji.
Beda halnya di Tuban, PDIP yang hanya memiliki beberapa kursi di DPRD harus berkoalisi dengan partai lain mengusung untuk Setiajit-Armaya. Sebaliknya, PKB dapat mengusung kandidat sendirian di Tuban.
Ketua KPU Jatim Choirul Anam mengatakan sebanyak 41 pasangan calon akan berkontestasi. “Dari laporan KPU kabupaten/ kota se-Jatim ada 41 paslon yang ikut pilkada. Seluruhnya berstatus diterima,” ujarnya.
Ada lima kabupaten yang jumlah pendaftarnya ada tiga pasangan, yakni Kabupaten Jember, Sidoarjo, Mojokerto, Tuban, dan Lamongan. Berikutnya ada 12 kabupaten/kota yang jumlah diikuti dua pasangan. Daerah-daerah itu yaitu Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sumenep, Kota Blitar, Kota Pasuruan, dan Kota Surabaya.
Ada pula dua kabupaten yang cuma diikuti satu pasangan, yakni Kabupaten Ngawi dan Kediri. “Meskipun sudah dibuka pendaftaran, masih saja hanya ada satu calon,” kata Choirul.
Pengamat politik Universitas Airlangga Surabaya Hari Fitrianto memberikan analisis bahwa pilkada serentak kali ini sangat dinamis. Setiap partai memiliki basis massa yang cukup kuat sehingga untuk menilai siapa yang bakal mendominasi cukup sulit. “Namun, tidak akan jauh dari dua kekuatan itu, PDIP dan PKB,” terangnya.
Di daerah mataraman seperti Kediri, Trenggalek, Tulungagung, Madiun, partai nasionalis masih mendominasi. Ini dilihat dari perolehan suara pada pemilu lalu. Namun, apakah hasil itu akan berlanjut di pilkada, sulit ditebak.
‘’Pilkada memilih sosok, bukan milih partai. Bisa jadi, pemilih akan berubah saat pilkada ini, tidak memilih partainya, malah memilih orang,” papar Hari.
Namun demikian, imbuh dia, baik PKB maupun PDIP diyakini akan tetap mendominasi. Keduanya juga bersaing ketat di Pileg 2019 untuk DPRD Jatim, tempat PDIP berhasil unggul. Hal itu menunjukkan bahwa pemilih Jatim bukan hanya didominasi pemilih Islam yang berafiliasi pada nahdliyin. kaum abangan ternyata juga memiliki basis yang cukup luas.
MI/HERI SUSETYO
Kapolda Jawa Timur Irjen M Fadil Imran saat membuka Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Bumi Surabaya, Jumatt (25/9/2020).
Pemetaan
Pada gelaran pilkada serentak kali ini, KPU Jatim mengedepankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran covid-19. Karena itu, sejumlah persyaratan disusun sangat ketat. “Kami tidak mau ada klaster baru covid di pilkada ini,” ucap Choirul Anam.
Daerah-daerah rawan konflik dan tindak kekerasan juga telah dipetakan dan menjadi perhatian. Sebut saja Mojokerto dan Tuban yang pada pilkada sebelumnya memanas. “Kemudian daerah rawan bencana seperti Pacitan dan Trenggalek atau daerah di sekitar gunung api aktif, sehingga perlu ada penanganan khusus untuk distribusi logistik,” papar Komisioner KPU Jatim Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Gogot Cahyo Baskoro. (X-8)
Sumber: KPU/Tim Riset MI-NRC
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
KPU sedang menyusun rancangan peraturan KPU (RPKPU) terbaru tentang penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif.
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya akan menyelenggarakan puncak peringatan Bulan Bung Karno di Makam Bung Karno di Kota Blitar
Bambang mengatakan penulisan sejarah berkaitan dengan subjektivitas. Namun, dia mempersilahkan Fadli untuk menggunakan caranya sendiri tetapi jangan merasa selalu benar.
KETUA DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta pemerintah Indonesia mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang resmi menaikkan gaji hakim.
"PDI-P punya kecondongan untuk merapat atas nama relasi personal yang baik antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, atas nama kondisi PDI-P yang sedang babak belur, PDIP ingin menjadi mitra strategis,"
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya menyalurkan 403 ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha tahun ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved