Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
JAWA Timur termasuk provinsi yang banyak menggelar pilkada serentak tahun ini. Dari 38 kabupaten dan kota di Jatim, tercatat 19 daerah yang bakal menghelat suksesi kepemimpinan pada 9 Desember nanti.
Hampir semua partai pemilik kursi di DPRD mengajukan calonnya, apakah itu berkoalisi dengan partai lain atau mengusung sendiri. Meski tidak memiliki wakil di parlemen, partai nonparlemen juga memberikan dukungan pada calon yang didukung partai besar.
Partai Kebangkitan Bangsa dan PDIP, dua partai besar yang memperoleh suaran paling banyak di Jatim, lebih percaya diri untuk menggusung sendiri calon mereka. Meskipun di beberapa daerah masih harus berkoalisi dengan partai lain, keduanya menjadi kekuatan sentral.
Di Surabaya, misalnya, PDIP tidak perlu berkoalisi dengan partai lain. Cukup bagi partai berlambang banteng moncong putih itu mengusung calon sendiri, yakni Eri Cahyadi–Armudji.
Beda halnya di Tuban, PDIP yang hanya memiliki beberapa kursi di DPRD harus berkoalisi dengan partai lain mengusung untuk Setiajit-Armaya. Sebaliknya, PKB dapat mengusung kandidat sendirian di Tuban.
Ketua KPU Jatim Choirul Anam mengatakan sebanyak 41 pasangan calon akan berkontestasi. “Dari laporan KPU kabupaten/ kota se-Jatim ada 41 paslon yang ikut pilkada. Seluruhnya berstatus diterima,” ujarnya.
Ada lima kabupaten yang jumlah pendaftarnya ada tiga pasangan, yakni Kabupaten Jember, Sidoarjo, Mojokerto, Tuban, dan Lamongan. Berikutnya ada 12 kabupaten/kota yang jumlah diikuti dua pasangan. Daerah-daerah itu yaitu Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sumenep, Kota Blitar, Kota Pasuruan, dan Kota Surabaya.
Ada pula dua kabupaten yang cuma diikuti satu pasangan, yakni Kabupaten Ngawi dan Kediri. “Meskipun sudah dibuka pendaftaran, masih saja hanya ada satu calon,” kata Choirul.
Pengamat politik Universitas Airlangga Surabaya Hari Fitrianto memberikan analisis bahwa pilkada serentak kali ini sangat dinamis. Setiap partai memiliki basis massa yang cukup kuat sehingga untuk menilai siapa yang bakal mendominasi cukup sulit. “Namun, tidak akan jauh dari dua kekuatan itu, PDIP dan PKB,” terangnya.
Di daerah mataraman seperti Kediri, Trenggalek, Tulungagung, Madiun, partai nasionalis masih mendominasi. Ini dilihat dari perolehan suara pada pemilu lalu. Namun, apakah hasil itu akan berlanjut di pilkada, sulit ditebak.
‘’Pilkada memilih sosok, bukan milih partai. Bisa jadi, pemilih akan berubah saat pilkada ini, tidak memilih partainya, malah memilih orang,” papar Hari.
Namun demikian, imbuh dia, baik PKB maupun PDIP diyakini akan tetap mendominasi. Keduanya juga bersaing ketat di Pileg 2019 untuk DPRD Jatim, tempat PDIP berhasil unggul. Hal itu menunjukkan bahwa pemilih Jatim bukan hanya didominasi pemilih Islam yang berafiliasi pada nahdliyin. kaum abangan ternyata juga memiliki basis yang cukup luas.

MI/HERI SUSETYO
Kapolda Jawa Timur Irjen M Fadil Imran saat membuka Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Bumi Surabaya, Jumatt (25/9/2020).
Pemetaan
Pada gelaran pilkada serentak kali ini, KPU Jatim mengedepankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran covid-19. Karena itu, sejumlah persyaratan disusun sangat ketat. “Kami tidak mau ada klaster baru covid di pilkada ini,” ucap Choirul Anam.
Daerah-daerah rawan konflik dan tindak kekerasan juga telah dipetakan dan menjadi perhatian. Sebut saja Mojokerto dan Tuban yang pada pilkada sebelumnya memanas. “Kemudian daerah rawan bencana seperti Pacitan dan Trenggalek atau daerah di sekitar gunung api aktif, sehingga perlu ada penanganan khusus untuk distribusi logistik,” papar Komisioner KPU Jatim Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Gogot Cahyo Baskoro. (X-8)

Sumber: KPU/Tim Riset MI-NRC
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengeklaim bahwa hanya PDIP yang memiliki Badan Penanggulangan Bencana (Baguna).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved