Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
PILKADA Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tahun ini diikuti tiga pasangan calon. Dua kandidat merupakan petahana yakni Marwan Hamami dan Adjo Sardjono yang tak lain ialah bupati dan wakil bupati periode 2015-2020.
Jika lima tahun lalu Marwan dan Adjo berduet, pada pilkada kali ini keduanya ‘pecah kongsi’. Marwan sekarang berpasangan dengan Iyos Somantri yang merupakan mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi. Pasangan nomor urut 2 itu didukung koalisi Partai Golkar, PKS, Demokrat, dan NasDem.
Adapun Adjo bertandem dengan Iman Adi Nugraha. Pasangan nomor urut 1 itu diusung Gerindra dan PAN. Satu lagi kontestan yakni Abu Bakar Sidiq dan Sirojudin yang merupakan pendatang baru. Tapi pasangan nomor urut 3 itu tidak bisa dipandang sebelah mata karena mendapat dukungan koalisi PDIP, PKB, dan PPP.
Dari ketiga paslon, yang cukup mendapat perhatian yakni calon petahana. Dalam perspektif pengamat politik di Sukabumi, Asep Deni, ada berbagai indikator yang bisa dijadikan tolok ukur untuk memotret peluang mereka. Indikator-indikator itu mulai dari popularitas, elektabilitas, dukungan partai, kompetensi kepemimpinan, dukungan anggaran/dana, strategi, jejaring (networking) yang di dalamnya termasuk kekuatan relawan, struktur partai koalisi, hingga tim sukses.
Dari sisi popularitas, ketimbang nomor urut 3, paslon nomor urut 2 dan nomor urut 1 tentu lebih populer. Adapun dari sudut dukungan dari parpol, setiap paslon relatif cukup kuat. “Koalisi partai yang mengusung pasangan Marwan-Iyos sangat luar biasa karena cukup banyak. Pasangan ini merupakan kolaborasi politikus dan birokrat,” tuturnya.
Asep berpandangan partai koalisi pengusung Marwan-Iyos selalu all out pada setiap perhelatan pemilihan. Pun koalisi pengusung Adjo-Iman.
“Kita tahu, Gerindra merupakan pemenang Pileg 2019 di Kabupaten Sukabumi dengan jumlah kursi terBASTIANDYbanyak dan tentunya jumlah suara terbanyak. Ditambah lagi kekuatan dari PAN yang juga cukup militan,’’ terang Asep.
Untuk pasangan Abu Bakar-Sirojudin, dukungan partai tak bisa dianggap remeh. Namun, kata Asep, pasangan itu perlu berjuang ekstra keras untuk bisa menyaingi kedua rival mereka.
Dari indikator elektabilitas, Asep melihat akan terjadi pertarungan sengit antara petahana karena peluang mereka tidak jauh berbeda. Yang nanti akan menentukan ialah kekuatan dan pergerakan dari kandidat calon wakil bupati. “Di kubu Pak Marwan ada Pak Iyos yang kelihatan luar biasa. Ini harus diimbangi Pak Iman yang perlu berjuang keras. Kalau dukungan partai saya kira sudah cukup.’’
Dukungan anggaran bisa pula menjadi penentu kemenangan di pilkada. Soal itu, pasangan petahana dinilai lebih unggul.
Optimistis
Tanpa mengeyampingkan calon lain, Pilkada Kabupaten Sukabumi tahun ini bisa dibilang merupakan pertarungan antara dua petahana. Adjo pun optimistis bisa memenangi kontestasi untuk menjadikan Sukabumi juara lahir batin.
“Secara lahirnya, kita ingin membangun fisik seperti infrastruktur jalan, irigasi, sarana, dan prasarana pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta pemekaran Sukabumi Utara. Batinnya, kita ingin membangun nonfisik dan membangun rohani masyarakat yang disesuaikan dengan potensi,” ucap Adjo.
Marwan tak kalah optimistis. Dia bertekad melanjutkan pembangunan lima tahun terakhir dengan tetap mengedepankan aspek-aspek religiusitas. Baginya, keagamaan sangat penting untuk mengimbangi perkembangan era revolusi industri 4.0.
Abu Bakar Sidiq tak lantas inferior. Dia mengajak masyarakat Sukabumi berperan aktif di pilkada untuk menjadikan mereka tuan rumah di daerah sendiri. (X-8)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
Beras premium kelas I yang sebelumnya Rp14.400 per kg menjadi Rp15.200 per kg dan beras premium kelas II naik dari Rp 14 ribu kg menjadi Rp14.800 per kg
Menurut BMKG, gempa Sukabumi itu berada di 7.62 LS dan 106.41 BT, 71 kilometer dari barat daya Kabupaten Sukabumi, atau tepatnya ada di 26 kilometer laut.
POLRES Sukabumi menangani kasus kematian anak Nizam Syafei anak yang diduga meninggal karena kekerasan dari ibu tirinya. Ibu korban minta ayahnya ikut diproses hukum akibat kelalaian
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved