INDONESIA menjadi salah satu negara yang menandatangani kesepakatan Paris dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca. Beberapa kebijakan Pemerintah Indonesia telah dikeluarkan, antara lain Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 20 Tahun 2017 yang menetapkan Indonesia mulai mengadopsi Standard Emisi Gas Buang Euro IV semenjak Oktober 2018.
Sejalan dengan perkembangan terkait emisi gas buang maka pada 2019 juga telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 2019, berupa peralihan penerapan pajak barang mewah kendaraan bermotor (Ppn BM) yang awalnya berdasarkan bentuk kendaraan serta besaran mesin, menjadi berdasarkan tingkat emisi gas buang serta effisiensi penggunaan bahan bakarnya.
Dikeluarkannya Peraturan Menteri LHK 20/2017 dan Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 2019 disambut dengan baik oleh para pelaku industri otomotif anggota Gaikindo di Indonesia. Oleh karena itu mereka telah menyelaraskan kebijakan-kebijakan Pemerintah tersebut ke dalam rencana bisnis mereka untuk jangka menengah maupun jangka panjang.
Ada 3 hal strategis yang diharapkan dari PP73/2019 :
1. Emisi gas buang kendaraan bermotor bisa ditekan dan mengarah atau mengikuti standard International yang berlaku.
2. Pendapatan Pemerintah dari Pajak Barang Mewah Kendaraan Bermotor (Ppn BM) tidak berkurang.
3. Industri Kendaraan Bermotor di Indonesia bisa tetap tumbuh sehingga Indonesia bisa menjadi salah satu basis industri kendaraan bermotor terkemuka di Asia.
Memahami hal tersebut para anggota Gaikindo telah merencanakan dan menyiapkan produk-produk mereka yang lebih ramah lingkungan untuk diproduksi di Indonesia, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor ke mancanegara.
Kebijakan Peraturan Pemerintah 73/2019 telah menjadi pemicu para anggota Gaikindo untuk berlomba-lomba menyiapkan produk-produk yang lebih ramah lingkungan, dan hemat bahan bakar seperti kendaraan Hybrid (HEV) Plug-In Hybrid (PHEV), bahkan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (BEV).
Para anggota Gaikindo yang telah menyiapkan produk-produk tersebut antara lain, Daihatsu, Honda, Hyundai, Mitsubishi, Suzuki, Toyota dan Wuling. Proses persiapan itu telah dimulai sejak beberapa tahun lalu dan diharapkan dapat segara diproduksi di Indonesia dalam waktu dekat.
Indonesia saat ini telah swasembada produk otomotif, karena sebagian besar kebutuhan kendaraan bermotornya telah mampu dipenuhi oleh produk-produk otomotif buatan dalam negeri bahkan terus meningkatkan ekspornya.
Upaya-upaya tersebut selaras dengan Peta Jalan Pemerintah di bidang Industri Kendaraan Bermotor, yang diprediksi pada 2025 total produksi kendaraan bermotor di Indonesia dapat mencapai 3 juta unit. Dimana 2 juta untuk memasok kebutuhan domestik dan 1 juta unit untuk pasokan ekspor ke berbagai negara di dunia.
Peningkatan produksi tersebut juga berpotensi untuk memberikan peluang lapangan pekerjaan baru setidaknya bagi 1 juta orang disektor otomotif.
Hal paling mendasar dari kebijakan Peraturan Pemenrintah 73/2019 yang juga dikenal sebagai harmonisasi tarif pajak kendaraan bermotor adalah kemampuan dalam meningkatkan investasi di sektor otomotif Indonesia, sehingga utilsasi kapasitas industri otomotif nasional akan meningkat untuk memenuhi produk-produk otomotif ramah lingkungan baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun untuk ekspor. (S-4)
