Berguru pada Bencana

INDONESIA ialah negeri yang tak terpisahkan dari dinamika alamnya. Berada di jalur Cincin Api Pasifik dan dikelilingi lautan luas, negara ini akrab dengan ancaman gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, dan tanah longsor.

Hampir seluruh wilayahnya, dari pesisir barat Sumatra hingga Maluku dan Sulawesi, hidup dalam bayang-bayang risiko bencana. Realitas geografis ini menuntut sebuah pendekatan pembangunan manusia yang tidak boleh mengabaikan kerentanan tersebut.

Pada akhir November 2025, realitas itu kembali menampakkan wajahnya yang keras. Banjir bandang dan tanah longsor melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, merenggut lebih dari 1.000 nyawa dan meluluhlantakkan tatanan kehidupan.

Baca juga : Sekolah Terdampak Ribuan: Mengapa Guru Harus Didukung dalam Pemulihan

Bencana ini bukan hanya merusak rumah dan jalan, melainkan juga melumpuhkan jantung pendidikan: sekolah-sekolah. Ratusan ribu anak tiba-tiba kehilangan akses belajar yang normal. Tragedi ini ialah sebuah peringatan tajam: betapa rapuhnya sistem pendidikan kita ketika dihadapkan pada guncangan alam yang berulang.

Pertanyaan mendesaknya bukan lagi sekadar bagaimana memulihkan gedung sekolah, melainkan bagaimana membangun sistem pendidikan yang tangguh, yang mampu hidup berdampingan dengan risiko bencana.

 

Baca juga : Guru bukan Klerk

DARI MENARA GADING KE PENYINTAS

Selama ini, konsep sekolah sering dibangun di atas asumsi kondisi normal. Kurikulum dirancang linear, jadwal belajar mengikuti kalender yang rapi, dan keberhasilan diukur dengan capaian akademik yang terstandardisasi. Namun, bencana dengan mudah meruntuhkan asumsi ini. Gedung sekolah bisa hanyut atau terendam, buku-buku basah, dan ruang kelas berubah menjadi tenda pengungsian. Anak-anak datang dengan trauma, ketakutan, dan kehilangan, bukan dengan buku tulis dan pensil yang lengkap.

Dalam situasi seperti ini, fungsi sekolah mengalami transformasi mendasar. Ia tidak lagi semata tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi berubah menjadi 'pulau penyangga kehidupan' bagi anak-anak. Keberadaan sekolah, bahkan dalam bentuknya yang paling sederhana di tenda darurat, memberikan sinyal penting bahwa kehidupan terus berjalan. Ia menjadi penanda kontinuitas dan harapan.

Teori ekologi perkembangan manusia dari Urie Bronfenbrenner (1979) menegaskan lingkungan terdekat seperti sekolah memainkan peran krusial dalam menjaga kestabilan emosi anak di tengah kekacauan.

 

KURIKULUM YANG TERTULIS DAN YANG TERALAMI

Bencana justru mengajarkan pelajaran paling mendasar di luar buku teks. Anak-anak mempelajari kesabaran, solidaritas, dan ketangguhan lewat pengalaman pahit seperti mengantre bantuan atau menghadapi kehilangan. Pelajaran-pelajaran tentang solidaritas, empati, dan ketangguhan mental ini tidak tercantum dalam silabus, tetapi terukir dalam ingatan dan membentuk karakter mereka.

Guru-guru pun menjalani 'pelatihan' langsung yang tidak mereka dapatkan di bangku kuliah. Mereka belajar untuk mendahulukan rasa aman psikologis siswa. Mereka menjadi pendengar yang sabar, memberikan ruang bagi keheningan dan cerita, serta menempatkan empati di atas kecerdasan kognitif. Praktik ini merefleksikan gagasan Paulo Freire (1970) bahwa pendidikan ialah praktik memanusiakan manusia.

Sayangnya, sistem pendidikan nasional kita belum cukup lentur untuk merespons realitas ini. Tekanan untuk mengatasi ketertinggalan materi dan menuntaskan kurikulum sering kali mengabaikan luka psikologis yang masih segar. Padahal, organisasi dunia seperti UNESCO (2017) telah lama menyerukan integrasi pengurangan risiko bencana (PRB) ke dalam kerangka Education for Sustainable Development. Pendidikan abad ke-21 harus mempersiapkan generasi muda untuk hidup dalam ketidakpastian, bukan mengasumsikan dunia yang stabil dan aman.

 

EMBRIO PENDIDIKAN YANG TANGGUH

Di tengah tantangan tersebut, sejumlah praktik baik menunjukkan jalan keluar. Sekolah Sukma Bangsa di Pidie, Aceh, yang lahir dari tragedi tsunami 2004, menawarkan sebuah model. Di sini, kesadaran bencana bukanlah program tambahan, melainkan napas dari budaya sekolah.

Pemahaman risiko lingkungan, simulasi evakuasi, nilai empati, dan solidaritas sosial diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Ketika banjir bandang melanda akhir 2025, modal budaya ini terbukti efektif. Kepemimpinan sekolah langsung bergerak memetakan keselamatan seluruh warga sekolah.

Yayasan Sukma dengan cepat memberikan bantuan darurat. Yang lebih penting, sekolah segera mengorganisasi gerakan relawan yang melibatkan guru dan OSIS. Ruang kelas berubah menjadi pusat penggalangan dana dan logistik. Siswa-siswa belajar kemanusiaan bukan dari ceramah, melainkan dari aksi nyata: mengumpulkan donasi, mengemas bantuan, dan menyaksikan langsung pengirimannya. Sekolah berfungsi optimal sebagai simpul koordinasi, ruang aman, dan penjaga nurani sosial.

Pendidikan kebencanaan ala Sukma Bangsa menunjukkan bahwa ketangguhan bukanlah soal infrastruktur fisik semata, melainkan soal budaya dan nilai. Ia tentang membangun komunitas sekolah yang peka, saling percaya, dan siap bertindak kolektif. Kesiapsiagaan dan empati ialah hasil dari kebiasaan yang ditumbuhkan, bukan pengetahuan yang dihafal.

 

MEMBANGUN SISTEM PENDIDIKAN

Berdasarkan refleksi dari bencana dan pembelajaran dari praktik baik, beberapa langkah kebijakan strategis perlu didorong, yaitu: pertama, integrasi pendidikan kebencanaan ke dalam kurikulum nasional secara kontekstual dan fleksibel, terutama di wilayah rawan bencana, tanpa membebani sekolah dengan pendekatan yang seragam dan kaku.

Kedua, memberikan ruang diskresi yang lebih luas bagi guru di daerah terdampak bencana agar dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi psikososial siswa, tanpa tekanan target akademik yang tidak realistis.

Ketiga, penguatan sekolah sebagai ruang aman dan pusat pemulihan melalui dukungan psikososial, pelatihan kesiapsiagaan, serta pelibatan komunitas dan orangtua.

Keempat, replikasi praktik baik dari sekolah-sekolah yang telah memiliki budaya sadar bencana, seperti Sekolah Sukma Bangsa, ke wilayah rawan bencana lainnya di Indonesia.

Sebagai negara yang tak terhindarkan dari bencana alam, Indonesia harus memandang bencana akhir 2025 di Sumatra sebagai momentum koreksi mendasar terhadap sistem pendidikan. Ilusi 'normalitas' harus ditinggalkan, digantikan dengan paradigma yang menempatkan sekolah sebagai ruang multidimensi: selain pusat ilmu pengetahuan, ia harus menjadi ruang aman untuk pemulihan dan laboratorium hidup untuk menumbuhkan ketangguhan komunitas.

Kuncinya terletak pada integrasi kesadaran bencana, fleksibilitas kurikulum, dan pemberdayaan guru sebagai agen pemulihan. Dengan fondasi seperti ini, pendidikan tidak akan tumbang saat krisis melanda, justru akan menjadi bagian dari solusi. Ia akan membentuk generasi yang tangguh, empatik, dan manusiawi--bekal paling hakiki untuk menghadapi ketidakpastian. Pada akhirnya, ketangguhan yang ditempa di ruang kelaslah, bukan frekuensi bencana, yang akan menentukan masa depan bangsa.