Menjaga Hak Belajar di Tengah Bencana

SETIAP kali bencana melanda, perhatian publik umumnya tertuju pada kerusakan fisik: rumah roboh, jalan terputus, dan fasilitas umum yang lumpuh. Namun, ada satu dampak yang sering luput dari perhatian, padahal menentukan arah masa depan bangsa, yakni terhentinya proses belajar anak-anak. Bagi peserta didik pendidikan dasar dan menengah, sekolah bukan sekadar tempat menimba ilmu, melainkan juga ruang aman untuk tumbuh, bersosialisasi, dan memulihkan diri dari situasi krisis. Karena itu, menjaga hak belajar di tengah bencana ialah tanggung jawab bersama yang tidak boleh ditunda.

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Dalam kondisi seperti itu, pendidikan tidak dapat dikelola dengan asumsi stabilitas. Sistem pendidikan dituntut mampu beradaptasi terhadap gangguan, termasuk bencana alam. Pemulihan pembelajaran pascabencana tidak boleh dimaknai sekadar membuka kembali sekolah, tetapi juga memastikan proses belajar berjalan secara aman, bermakna, dan berkelanjutan bagi semua anak, tanpa kecuali.

Baca juga : Mendikdasmen Minta Sekolah Berikan Keringanan Nilai UAS untuk Siswa Terdampak Bencana Sumatra

MENGUATKAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PASCABENCANA

Pendidikan dasar dan menengah merupakan fondasi utama pembentukan kemampuan literasi, numerasi, karakter, serta kecakapan hidup peserta didik. Ketika fondasi itu terganggu akibat bencana, dampaknya tidak bersifat sementara. Ketertinggalan belajar dapat terbawa hingga jenjang berikutnya dan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, pemulihan pembelajaran harus menjadi bagian dari strategi pemulihan sosial yang lebih luas. Pemerintah pusat memiliki peran penting dalam menyediakan arah kebijakan, panduan teknis, serta fleksibilitas regulasi agar satuan pendidikan memiliki ruang untuk beradaptasi. Pemerintah daerah kemudian memastikan kebijakan tersebut diterjemahkan secara kontekstual sesuai dengan kondisi wilayah, baik dari sisi geografis, sosial, maupun ketersediaan sumber daya.

Baca juga : FSGI Catat 60 Kasus Kekerasan di Dunia Pendidikan Sepanjang 2025

Penguatan pendidikan pascabencana juga berarti memastikan sekolah tetap berfungsi meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Kelas darurat, pembelajaran bergilir, pemanfaatan ruang publik, hingga penggunaan modul cetak merupakan bentuk adaptasi yang perlu didukung. Ketika kebijakan pusat memberi legitimasi dan pemerintah daerah menyediakan dukungan operasional, sekolah dapat kembali menjalankan peran mereka sebagai penjaga keberlanjutan belajar anak-anak di tengah keterbatasan.

BELAJAR TIDAK BOLEH BERHENTI DI SITUASI DARURAT

Dalam situasi darurat, sering muncul keinginan untuk segera 'kembali normal'. Namun, memaksakan pembelajaran seperti kondisi biasa justru berisiko menambah beban bagi murid dan guru. Pada fase awal pascabencana, pembelajaran perlu disederhanakan dan difokuskan pada kebutuhan paling mendasar.

Pembelajaran yang menekankan literasi dasar, numerasi dasar, keselamatan diri, serta dukungan psikososial merupakan pilihan yang realistis dan berpihak pada anak. Pendekatan itu bukan berarti menurunkan mutu pendidikan, melainkan menyesuaikan strategi agar proses belajar tetap berlangsung. Belajar tidak boleh berhenti, tetapi cara belajarnya harus disesuaikan dengan situasi yang dihadapi.

Kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan fase itu. Pemerintah pusat menyediakan ruang kebijakan agar penyesuaian kurikulum sah secara regulatif, sementara pemerintah daerah memastikan implementasi di lapangan berjalan tanpa hambatan administratif. Dengan demikian, guru memiliki ruang untuk fokus pada pendampingan murid, membangun kembali rasa aman, dan menjaga motivasi belajar.

DARI TANGGAP DARURAT MENUJU KETAHANAN PENDIDIKAN

Ketika kondisi mulai stabil, tantangan berikutnya ialah mengelola ketertinggalan belajar atau learning loss. Membuka kembali sekolah saja tidak cukup. Diperlukan upaya sadar dan terencana untuk memulihkan kualitas pembelajaran secara bertahap.

Langkah awal yang penting ialah memahami kondisi belajar murid melalui pemetaan kemampuan. Hasil pemetaan itu menjadi dasar untuk merancang pembelajaran remedial, pengayaan, dan diferensiasi sesuai kebutuhan. Pendekatan itu membantu memastikan bahwa pemulihan pembelajaran benar-benar menjangkau semua anak, termasuk mereka yang terdampak paling berat.

Namun, pemulihan tidak boleh berhenti pada fase jangka pendek. Pascabencana justru menjadi momentum untuk membangun ketahanan pendidikan jangka panjang. Integrasi pendidikan kebencanaan dan kesadaran lingkungan ke dalam pembelajaran perlu dirancang secara konsisten antara pusat dan daerah agar menjadi bagian dari budaya sekolah. Sekolah dapat menjadi ruang belajar untuk menumbuhkan kesiapsiagaan, kepedulian, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan.

Ketahanan pendidikan juga menuntut perhatian serius pada aspek inklusivitas. Anak penyandang disabilitas dan kelompok rentan sering kali mengalami dampak berlapis dalam situasi krisis. Oleh karena itu, kebijakan pemulihan pembelajaran harus secara sadar memasukkan kebutuhan mereka, baik dalam perencanaan pembelajaran, penyediaan sarana prasarana, maupun sistem pendampingan.

Pada akhirnya, pemulihan pembelajaran pascabencana ialah kerja kolektif yang menuntut keselarasan kebijakan dan konsistensi pelaksanaan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki peran yang berbeda, tetapi tujuan yang sama: memastikan hak belajar anak-anak Indonesia tetap terjaga, bahkan di tengah krisis.

Dengan kolaborasi yang kuat, bencana tidak harus menjadi titik balik yang melemahkan pendidikan. Sebaliknya, krisis dapat menjadi momentum untuk membangun sistem pendidikan yang lebih tangguh, adil, dan siap menghadapi tantangan masa depan.