Politik Persimpangan NasDem

KEMARIN, Partai NasDem genap berusia 14 tahun. Dalam tiga kali kesertaan di pemilu presiden dan legislatif, NasDem terus bergerak maju secara elektoral. Gagasan dan arus perubahan yang sering digemakan sebagai tagline partai mulai diterima oleh sebagian masyarakat. Akan tetapi, dari segi politik, tantangan ke depan akan semakin ekstrem dan bisa saja membuat NasDem tergelincir. Ujian politik dalam 14 tahun yang paling berat ialah ketika beberapa kader NasDem terperosok ke dalam jebakan korupsi. Karena itu, sikap yang ditunjukkan oleh Ketua Umum Surya Paloh, yang hanya mendukung pemerintah secara parlementer dan tidak menempatkan kadernya dalam jajaran eksekutif pemerintahan Parbowo Subianto, adalah pilihan rasional dan juga sebagai bentuk evaluatif.

Surya Paloh seperti sepakat dengan maksim dari F Nietzsche, ‘Was mich nicht umbringt, macht mich starker’ (apa yang tidak menghancurkanku akan membuatku lebih kuat). Krisis kader yang terlibat korupsi dan hengkang karena bersimpangan jalan memang tak akan menghancurkan NasDem. Bahkan sekarang tumbuh semangat baru bagaimana caranya Partai NasDem menjadi lebih kuat daripada sebelumnya.

Kader NasDem saat ini seperti didaur ulang dan digerakkan oleh semangat baru yang dalam istilah Hölderlin disebut sebagai Wo aber Gefahr ist, wächst/Das Rettende auch: Di mana ada bahaya, di situ ada keselamatan. Bahaya apa saja yang ada di depan NasDem sekarang sedang dipelajari oleh para petinggi partai. Begitu juga keselamatan apa saja yang dapat digagaskan akan coba dilakukan secara bottom up dan melalui ruang baru kesepakatan di tingkat lokal.

Baca juga : Empat Belas Tahun Partai NasDem

JALAN INTERSEKSIONAL

Dalam peta politik Indonesia yang kompleks, Partai NasDem sering kali menampilkan diri sebagai kekuatan yang modern, pragmatis, dan inklusif. Jika kita menganalisisnya melalui lensa politik persimpangan jalan (intersectional politics)—sebuah teori yang memahami bagaimana berbagai identitas (seperti agama, etnis, kelas, geografi) bersilangan membentuk pengalaman dan kepentingan politik—maka strategi NasDem dapat dibaca sebagai upaya sistematis untuk membangun kekuatan dengan ‘bermain’ di persimpangan-persimpangan identitas tersebut. Artikel ini akan membedah strategi NasDem mulai dari landasan teoretis, penerapan praktis, hingga tantangan yang dihadapinya.

Baca juga : Surya Paloh Tekankan Konsistensi, Hensa: Sindiran untuk Kader yang Pindah Partai

NasDem, secara intuitif atau terencana, memahami bahwa elektoral Indonesia tidak bisa hanya dimenangkan dengan pendekatan sektoral. Mereka mempraktikkan politik persimpangan dengan dua pemahaman kunci. Pertama dengan melampaui politik identitas tunggal: NasDem tidak bergantung hanya pada satu basis identitas (misalnya Islam tertentu atau nasionalis tertentu). Sebaliknya, NasDem memang akan tetap membidik kelompok-kelompok di persimpangan identitas, seperti muslim perkotaan yang concern dengan isu stabilitas ekonomi dan modernitas. Kristen/minoritas agama di kawasan timur yang menginginkan representasi dan pembangunan infrastruktur. Profesional muda urban yang lelah dengan retorika politik identitas tradisional dan menginginkan pemerintahan yang efisien. Masyarakat adat dan lokal yang merasa suaranya terabaikan dalam politik nasional. Serta secara bertahap mengadopsi semangat Bhinneka Tunggal Ika yang pragmatis: Bagi NasDem, keberagaman bukan hanya semboyan, melainkan peta jalan elektoral. Mereka berusaha menjadikan partai sebagai ‘wadah’ yang bisa menampung berbagai kepentingan yang bersilangan ini, mirip dengan cara teori interseksionalitas memahami kompleksitas pengalaman tertindas.

Dalam upaya memahami dan memerangi ketidakadilan, analisis tunggal sering kali gagal menangkap kompleksitas pengalaman hidup individu. Kita tidak hidup dalam ruang hampa yang terpisah oleh satu identitas saja; kita adalah perpaduan dari berbagai latar belakang, pengalaman, dan keanggotaan kelompok yang bersilangan. Inilah esensi dari politik persimpangan jalan, sebuah paradigma yang mengakui bahwa bentuk penindasan seperti rasisme, seksisme, klasisme, ableism (diskriminasi terhadap disabilitas), dan homofobia tidak beroperasi secara independen, melainkan saling terkait dan membentuk sistem penindasan yang unik dan tumpang tindih.

Konsep interseksionalitas tidak muncul dari ruang kosong. Landasan intelektualnya dibangun melalui perjuangan dan pemikiran kritis, terutama dari para feminis kulit hitam yang suaranya sering diabaikan dalam gerakan feminis arus utama yang didominasi kulit putih. Kimberly Crenshaw, seorang pakar hukum kritis dan feminis, adalah orang pertama yang mengenalkan konsep interseksionalitas. Dalam pandangannya, secara struktural sistem kekuasaan (hukum, kebijakan, tempat kerja) menciptakan ketidakadilan yang tumpang tindih. Adapun secara politis, bagaimana gerakan sosial (seperti feminis atau anti-rasis) sering kali gagal mewakili mereka yang berada di persimpangan identitas sehingga memperkuat marginalisasi ganda.

Jika merunut pada sejarah kebangsaan kita, satu tokoh perempuan asal Sumatra Barat, Roehana Koeddoes (1884-1972), adalah aktivis praktik di persimpangan. Sering disebut sebagai ‘jurnalis perempuan pertama Indonesia’, Roehana Koeddoes adalah contoh lain yang bahkan lebih praktis. Sebagai perempuan Minangkabau, dia berjuang dalam konteks budaya Minangkabau yang meskipun matrilineal, dalam praktik sosialnya masih sangat patriarkal. Dia mendirikan sekolah kerajinan dan surat kabar Soenting Melajoe yang khusus untuk perempuan.

Selain itu, dia juga tidak hanya berfokus pada pendidikan intelektual, tetapi juga pada keterampilan praktis dan ekonomi untuk membuat perempuan mandiri. Ini adalah pengakuan bahwa penindasan terhadap perempuan juga bersifat ekonomi (kelas). Melalui tulisannya di Soenting Melajoe, dia menyuarakan semangat nasionalisme dan antikolonial, sambil terus mendorong kesadaran gender. Dia melihat kedua perjuangan ini tidak terpisahkan.

SANGGUP BERTAHAN?

Narasi pembangunan inklusif dan stabilitas memang tidak mudah diterapkan ke dalam kerja partai. Narasi utama NasDem ialah pembangunan infrastruktur dan stabilitas ekonomi. Narasi ini dirancang untuk memotong berbagai identitas. Seorang petani di desa, pengusaha di kota, dan profesional di ibu kota sama-sama bisa tertarik dengan janji pembangunan. Ini adalah upaya untuk menemukan ‘common ground’ di atas perbedaan identitas primer.

Adapun dalam politik koalisi, NasDem sering memosisikan diri sebagai partai yang fleksibel dan mampu bernegosiasi dengan berbagai kutub kekuatan. Posisi ini adalah bentuk praktis dari politik persimpangan di tingkat elite: menjembatani kepentingan kelompok-kelompok besar yang berbeda (seperti nasionalis sekuler dan Islamis) dengan bertindak sebagai perekat yang pragmatis.

Meski terlihat canggih, strategi ini menghadapi tantangan serupa dengan kritik terhadap teori interseksionalitas itu sendiri. Berusaha memuaskan semua kelompok di semua persimpangan bisa berujung pada kebijakan yang tidak konsisten atau terlihat oportunis. Kebijakan yang disukai kalangan liberal perkotaan bisa bertentangan dengan keinginan basis konservatifnya di daerah.

Kritik utamanya ialah apakah pendekatan NasDem ini benar-benar membongkar ketidakadilan struktural (seperti yang menjadi tujuan politik persimpangan asli) atau sekadar strategi elektoral untuk mengumpulkan suara? Apakah mereka sungguh-sungguh memberdayakan kelompok marginal di persimpangan (seperti perempuan adat atau buruh migran), atau hanya menjadikan mereka sebagai objek pencitraan?

Ketergantungan pada figur adalah strategi yang sangat berbasis pada tokoh-tokoh kuat seperti Ketum Surya Paloh dan figur ‘persimpangan’ membuatnya rentan. Jika daya tarik figur tersebut memudar, kohesi di antara segmen-segmen pemilih yang beragam itu bisa runtuh. Karena itu, politik persimpangan yang diterapkan NasDem adalah sebuah eksperimen besar dalam merespons kompleksitas masyarakat Indonesia. Ia menunjukkan evolusi dari politik identitas yang kaku menuju politik koalisi yang lebih cair dan berbasis isu bersama.

Keberhasilan jangka panjang strategi ini tidak hanya akan ditentukan oleh kecanggihan taktik elektoralnya, tetapi juga oleh kemampuannya untuk mentransformasikan diri dari sekadar ‘pengumpul suara’ di berbagai persimpangan menjadi ‘pemberdaya’ bagi kelompok-kelompok di persimpangan tersebut.

Jika NasDem dapat mengangkat isu-isu substantif yang lahir dari persimpangan identitas—seperti keadilan bagi perempuan minoritas, pembangunan inklusif untuk masyarakat adat, dan lapangan kerja untuk pemuda urban—maka mereka tidak hanya akan memenangi pemilu, tetapi juga mendefinisikan ulang wajah politik Indonesia yang lebih inklusif. Jika tidak, strategi ini akan dicatat dalam sejarah hanya sebagai politik pencitraan yang pragmatis belaka.

Selamat ulang tahun, NasDem. Teruslah bersimbah peluh dengan gagasan akar rumput yang membutuhkan perubahan fundamental.