Urgensi Koalisi Gagasan

Dokumen Capres-Cawapres Dirahasiakan, Mantan Ketua Bawaslu : Transparansi Pemilu Mundur

KPU mengatur dokumen capres-cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan menuai kritik di publik. Aturan ini berpotensi membuat transparansi pemilu mundur. 

Dibatalkan tak Cukup, KPU Harus Jelaskan Alasan Keputusan Rahasiakan Data Capres-cawapres

KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. 

Empat Hari Jelang Pilpres, Koordinator GBN Faisal Dudayef: Prabowo-Gibran Menang Telak di Banten

Faisal mengklaim, kemenangan Prabowo-Gibran sudah merata di seluruh kabupaten/kota dan menunjukan program dan visi misi Paslon 02 sangat diterima oleh seluruh elemen masyarakat di Banten.

Puluhan Tokoh Ulama di Banten Doakan Pasangan Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran di Pilpres 2024

Para ulama berdoa bersama agar pelaksanaan Pemilu 2024 berlangsung damai dan aman serta memanjatkan doa untuk pasangan Prabowo-Gibran agar menang satu putaran.

Bersama Relawan GBN, Pimpinan Pesantren Darul Ahkam dan Puluhan Kiai Panjatkan Doa Prabowo Gibran Menang Satu Putaran

Pada pertemuan itu terungkap, para kiai di Kecamatan Padarincang sepakat satu suara memberikan dukungan kepada Pasangan Capres Cawapres Prabowo-Gibran.

Pamit dari MK, Anwar Usman Minta Maaf ke Publik

Hakim Konstitusi Anwar Usman sampaikan permohonan maaf di sidang terakhirnya sebelum purna tugas 6 April 2026. Simak rekam jejak, kontroversi, hingga calon penggantinya.

MK: Pelanggaran di UU Sektoral Bisa Dijerat UU Tipikor jika Memenuhi Unsur Korupsi

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.

MK Nyatakan Gugatan Roy Suryo Cs soal Pasal Pencemaran Nama Baik tidak Jelas

MK tidak terima gugatan Roy Suryo Cs terkait pasal pencemaran nama baik di UU ITE & KUHP. Hakim menilai permohonan kabur dan tidak sinkron. Simak ulasannya

Sidang MK: TNI Tegaskan Peradilan Militer Tetap Independen dan Transparan

TNI tegaskan sistem peradilan militer tetap independen dan di bawah pengawasan Mahkamah Agung dalam sidang uji materi UU No. 31/1997 di Mahkamah Konstitusi.

MK Soroti Kerancuan Kewenangan Eksekutif dalam Perubahan Pidana Mati

Masa percobaan 10 tahun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan pengadilan.

Uji Materi UU Kelautan: Pemerintah Perjelas Fungsi Bakamla tidak Tumpang Tindih dengan Penyidik

Dalam sidang MK, Pemerintah melalui ahli hukum laut menegaskan bahwa kewenangan Bakamla adalah untuk koordinasi patroli terintegrasi, bukan menggantikan peran penyidik

Menuju Fikih yang Inklusif

Raksasa Digital, Zakat masih Tertinggal

Puasa Dan Nasihat

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia