Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DI hadapan para wartawan, Presiden Joko Widodo, pada 15 Februari 2024, menjanjikan harga beras akan turun dalam dua minggu ke depan. Kala Presiden berbicara, harga beras medium I di wilayah Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi berada di level Rp14.554/kg. Setelah dua minggu berselang, pada 29 Februari 2024, data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS Bank Indonesia) menunjukkan harga beras medium I untuk wilayah yang tadi itu ternyata sudah menyentuh Rp15.158/kg.
Ini artinya, selama rentang waktu berlakunya janji Presiden untuk menurunkan harga beras justru terjadi kenaikan sebesar 4,2%. Bahkan, jika dihitung dari harga eceran tertinggi (HET) pemerintah untuk beras medium I yang sebesar Rp10.900/kg, kenaikan yang terjadi hingga 29 Februari 2024 sudah mencapai 37%.
Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/kemelut-beras-ketika-harga-menguji-data
KETUA Umum Asosiasi Ritel Indonesia (Aprindo), Solihin mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan penurunan harga jual beras premium sebesar Rp200 per kilogram.
pemerintah perlu juga menganalisa penyebab terjadinya pelanggaran pengoplosan beras.
kenaikan harga gabah dan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium yang tidak berubah mendorong pihak-pihak tertentu untuk melakukan pengoplosan beras
PEMERINTAH memberikan ultimatum tegas kepada para pengusaha beras agar segera mematuhi regulasi yang berlaku, khususnya terkait mutu, harga, dan kesesuaian informasi pada kemasan produk.
Namun setelah ditelisik, kenaikan harga tersebut merupakan angka yang digabung dengan ongkos kirim pesanan konsumen.
Bupati Agam menyoroti maraknya keluhan petani soal harga pupuk subsidi yang dijual di atas HET.
Perum Bulog diminta mempercepat operasi pasar, khususnya untuk menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) setelah maraknya beras oplosan
Penerima bantuan harus terdaftar resmi dari Dinas Sosial, menerima undangan berbentuk barcode, dan wajib melalui proses verifikasi dengan KTP dan KK sebelum bantuan diberikan.
Kesepahaman Bersama ini menjadi acuan awal pembangunan SPP yang bertujuan mensinergikan sumber daya dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi pasokan pangan.
Inspeksi bersama KPPU Kanwil I Medan, Disperindag Sumut dan Bulog menemukan produsen beras premium berhenti beroperasi akibat ketiadaan bahan baku.
BADAN Pangan Nasional (Bapanas) akan menugaskan Perum Bulog untuk menambah serapan beras satu juta ton sampai akhir tahun ini.
DIREKTUR Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani memastikan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tidak diselewengkan oleh para pengecer, atau kemungkinan terjadi kasus pengoplosan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved