Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
DALAM pencanangan pelaksanaan sensus pertanian 2023 pada 15 Mei 2023, Presiden Jokowi menekankan pentingnya data untuk akurasi kebijakan, termasuk data pertanian. Hal ini dikarenakan para pengambil kebijakan sering 'kedodoran' terkait akurasi dan ketepatan data.
Selain itu, Presiden juga menyinggung masalah krisis pangan yang sedang melanda dunia saat ini. Terdapat sekitar 345 juta orang di dunia terancam kekurangan pangan dan kelaparan akibat perubahan iklim, perang, dan lainnya. Isu krisis pangan di tengah ketidakpastian global ini, tentu tak dapat dianggap sebagai masalah ringan. Dari sinilah, perlu diingat dan disadari kembali betapa pentingnya sektor pertanian dan segala kebijakan di dalamnya.
Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Banyak potensi pertanian yang mampu dikembangkan. Dari tanaman pangan padi misalnya, tingkat produktivitas padi pada 2022 mencapai 52,38 kuintal/hektare, dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal inilah yang membuat Indonesia meraih swasembada beras sejak 2019.
Jika ketersediaan beras, makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi penduduk Indonesia, ketersediaannya mampu terjamin di dalam negeri, ancaman krisis pangan bisa diantisipasi, dan harga di tingkat konsumen juga dapat terkendali.
Sementara itu, kondisi Indonesia yang beriklim tropis juga tak kalah menguntungkan untuk mengembangkan tanaman hortikultura. Berbagai jenis sayuran, buah, dan lainnya sebagai penopang pangan mampu dihasilkan oleh Indonesia. Selain itu, dari komoditas peternakan, Indonesia sendiri sudah mampu menghasilkan daging ayam ras dan telur yang dapat dikonsumsi seluruh penduduk.
Ditambah lagi, hasil dari usaha perikanan tangkap dan budi daya juga menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, bahkan mencapai hampir dua kali lipat yaitu dari 11,7 juta ton pada 2010 menjadi 21,8 juta ton di 2020. Dengan potensi ini, tentu diharapkan tidak akan ada kelaparan ataupun krisis pangan terjadi di Indonesia.
Surplus
Hingga kini, sektor pertanian memang masih menjadi salah satu pilar kekuatan ekonomi Indonesia. Sektor ini menyumbang lebih dari 10% pada perekonomian nasional. Pada triwulan I 2023, sektor ini berkontribusi sebesar 11,77% terhadap PDB nasional. Bahkan, pada masa pandemi covid-19, sektor pertanian masih mampu bertahan dan tumbuh positif di saat sebagian besar sektor lainnya mengalami kontraksi pertumbuhan.
Tak hanya itu, pada saat pandemi, ekspor produk pertanian dan olahannya pun mampu menjadi penyumbang utama surplus neraca perdagangan barang Indonesia. Selama pandemi, sektor pertanian juga dapat dikatakan sebagai tumpuan bagi low skilled labours dan menjadi bantalan ketenagakerjaan. Pasalnya, pada Februari 2022, sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 29,96%. Angka ini merupakan yang tertinggi dibanding sektor lainnya.
Sampai saat ini, pertanian juga masih menjadi sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Berdasarkan data BPS, pada Februari 2023 dari total 138,63 juta penduduk bekerja, terdapat 29,36% atau sekitar 40 juta orang lebih di antaranya bekerja di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar penduduk Indonesia.
Namun, terlepas dari peran strategis sektor pertanian, jika kita telisik lebih lanjut, pada 2022 masih terdapat sebanyak 49,89% rumah tangga miskin yang sumber penghasilan utamanya berasal dari sektor pertanian. Ini berarti bahwa pada sektor pertanian, masih terdapat banyak rumah tangga miskin.
Selanjutnya, data lain menunjukkan bahwa upah riil buruh tani sejak Desember 2021-Desember 2022 cenderung mengalami penurunan sebesar 0,73%. Artinya, daya beli dari pendapatan/ upah yang diterima para buruh tani dalam periode tersebut mengalami penurunan. Selain itu, jika kita melihat data nilai tukar petani (NTP) yang merupakan salah satu tolok ukur kesejahteraan petani, juga mengindikasikan bahwa pendapatan yang diterima petani hanya sedikit lebih tinggi dibanding pengeluarannya.
Berbagai permasalahan dalam pertanian Indonesia memang dapat dikatakan masih cukup pelik. Tak sedikit keluhan masih kerap disampaikan di beberapa platform media, terutama oleh pihak yang berkecimpung langsung di sektor pertanian. Mulai dari ketidaktersediaan pupuk, masih kurangnya teknologi pertanian, masalah lahan, irigasi, hingga keluhan kesejahteraan petani juga masih sering terdengar. Di sinilah data pertanian yang lengkap dan akurat sangat dibutuhkan. Tidak hanya pertanian padi, namun seluruh subsektor pertanian.
Tahun ini, BPS mengemban tugas untuk menghasilkan data pertanian yang akurat, lengkap, dan menyeluruh tersebut melalui Sensus Pertanian 2023 (ST2023). Sensus yang akan dimulai pada 1 Juni-31 Juli 2023 ini bertujuan untuk menyediakan data struktur pertanian, terutama untuk unit-unit administrasi terkecil, menyediakan data yang dapat digunakan sebagai tolok ukur statistik pertanian saat ini, serta menyediakan kerangka sampel untuk survei pertanian lanjutan.
ST2023 akan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dan mencakup tujuh subsektor pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortukultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan jasa pertanian. Sementara itu, unit usaha pertanian yang akan didata mencakup usaha pertanian perorangan (UTP), usaha perusahaan pertanian berbadan hukum (UPB), dan usaha pertanian lainnya (UTL). Selain memotret kegiatan pengelolaan usaha pertanian dan produksinya, ST2023 juga memotret kondisi sosial ekonomi petani yang mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan petani.
Berbagai data yang dihasilkan dari ST2023 seperti data pokok pertanian nasional, data petani gurem (petani yang memiliki atau menyewa lahan pertanian kurang dari 0,5 ha), indikator SDGs pertanian, data terkait small scale producer, serta geospasial statistik pertanian, diharapkan nantinya akan mempermudah pemerintah dalam membuat kebijakan yang mampu menjawab isu strategis sektor pertanian serta mampu meningkatkan kesejahteraan.
Perlunya kolaborasi
ST2023 merupakan kegiatan besar yang terdiri dari rangkaian tahapan kegiatan yang diawali dengan perencanaan, persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, penyajian dan analisis data. Rangkaian kegiatan ST2023 telah dimulai sejak 2021 dan direncanakan seluruh kegiatan akan berakhir pada 2024. Untuk menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan ini tentunya sangat diperlukan kolaborasi dan dukungan dari seluruh pihak. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya ST2023 dan mau turut berpartisipasi untuk didata tentu sangat diharapkan.
Keberhasilan ST2023 sangat penting untuk pembangunan pertanian nasional, termasuk untuk menjawab tantangan transformasi sistem pertanian dan pangan nasional, serta menghadapi ketidakpastian global. Partisipasi aktif seluruh kalangan akan menentukan suksesnya sensus pertanian.
Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah akan merevisi data angka kemiskinan nasional.
AWAL April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
BANK Dunia resmi mengubah standar garis kemiskinan global dengan meninggalkan purchasing power parity (PPP) 2017 dan saat ini menggunakan PPP 2021.
DINAMIKA geopolitik global mewarnai beragam pemberitaan media arus utama atau media sosial kita.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi deflasi sebesar 0,37% pada Mei 2025. Angka ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di April 2025 yang mengalami inflasi 1,17%.
Neraca perdagangan Indonesia pada April tercatat surplus sebesar US$160 juta. Kendati surplus, angka ini turun drastis dibandingkan capaian pada Maret 2025 yang mencapai US$4,33 miliar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved