Tragedi Kanjuruhan, Tragedi Internasional

PADA 1 Oktober 2022 seusai pertandingan sepak bola antara Arema FC Malang melawan Persebaya Surabaya, di Stadion Kanjuruhan, Malang, terjadi tragedi memilukan yang membuat 132 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Kita kaum patriotik Soekarnois menyatakan dukacita mendalam atas jatuhnya korban tersebut. Semoga keluarga korban diberikan ketabahan hati dalam menghadapi musibah.

Dari berbagai penjelasan yang diberikan Presiden juga jajaran-jajaran yang ada seperti Menpora, Pemda Jawa Timur, kepolisian, dan Menko Polhukam, semuanya mengandung kebenaran-kebenaran dalam kesimpulan-kesimpulannya. Presiden menginstruksikan untuk meneliti sampai dengan hal-hal yang mendetail serta segera memeriksa kembali konstruksi stadion tempat pertandingan dilaksanakan, termasuk keseluruhan stadion-stadion yang ada di Indonesia. Pelaksana tugas ini dibebankan kepada Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono.

Banyak analisis diutarakan berbagai pihak mengenai sebab musabab terjadinya tragedi tersebut. Pemerhati sepak bola dan Dubes RI untuk Singapura Suryopratomo kepada penulis menyatakan tragedi tersebut penyebabnya saling kait-mengait. Intinya harus diadakan perombakan secara total di persepakbolaan Indonesia. Dimulai dengan perombakan pada hal-hal yang terkecil seperti petugas penjualan karcis sampai dengan manajemen secara menyeluruh.

Informasi lain yang penulis peroleh dari seorang pejabat tinggi yang terjun langsung meneliti penyebabnya, ditemukan adanya 'permainan' dalam pertandingan di Kanjuruhan tersebut sehingga menghasilkan skor 3–2 untuk kemenangan Persebaya, bukanlah hasil yang murni.

Pendapat-pendapat tersebut penulis setujui sepenuhnya. Namun, menurut penulis, hal tersebut belum menyelesaikan masalah dunia persepakbolaan bahkan dunia olahraga Indonesia secara menyeluruh. Ada hal-hal yang lebih mendasar yang harus diambil tindakan secara revolusioner, yakni dengan jalan menjebol akar-akar masalah.

Kemudian, selanjutnya diganti dengan sistem pengelolaan/manajemen yang sama sekali baru. Hal itu bisa dilakukan dengan jalan mengikuti pemikiran-pemikiran dan ajaran-ajaran Bung Karno mengenai masalah dunia olahraga. Seperti yang saat ini dianut kekuatan-kekuatan patriotik Soekarnois dalam masalah dunia olahraga dengan sepak bola termasuk di dalamnya.

Olahraga dan politik

Bila kita berpegang pada semboyan jali merah (jangan sekali-kali meninggalkan sejarah), akan tampak dengan jelas bahwa saat ini di era Reformasi, dunia olahraga kita sadar atau tidak sadar dipisahkan dari dunia politik. Dunia olahraga dikatakan diharuskan steril dari masalah-masalah politik. Padahal, pemikiran yang demikian ini berlawanan dari fakta-fakta sejarah yang pernah terjadi khususnya di Indonesia.

Kita tentunya masih ingat bagaimana masalah sanksi IOC (International Olympic Committee) kepada Indonesia. Hal itu terjadi karena Presiden Soekarno menginstruksikan Israel tidak diundang pada perhelatan Asian Games IV 1962 di Jakarta.

Ketika itu sprinter Indonesia Mohammad Sarengat membuat kejutan dengan menyabet tiga medali emas di cabang atletik. Pada nomor lari 100 m, ia mencetak rekor Asia dengan torehan waktu 10,4 detik. Sukses lain di nomor lari 4x100 m dan 110 m lari gawang. Di Asian Games tersebut, Sarengat benar-benar menjadi bintang dan pahlawan bagi bangsa dan negaranya.

Akibat kebijakan politik tersebut, Indonesia dikenai skorsing selama beberapa tahun oleh IOC. Hukuman ini kontan dijawab pemerintah Indonesia (Presiden Soekarno dan Menteri Olahraga Maladi) bahwa Indonesia akan segera menggelar Ganefo (Games of the New Emerging Forces) sekaligus untuk bersaing dengan kegiatan Olimpiade. Dalam perkembangannya ternyata Asian Games IV di Jakarta diakui keberadaannya dan Indonesia tetap dapat mengikuti kegiatan Olimpiade.

Saat pembukaan Ganefo, sambutan meriah diberikan kepada kontingen Meksiko karena selain terdiri dari atlet-atlet olahraga, terdapat juga kelompok seni Mariaci dengan penyanyi papan atas Meksiko, Maria de Lourdes. Pengalaman lain politik masuk ke ranah olahraga ialah ketika Presiden Soekarno minta kepada sahabatnya sesama negara nonblok Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, untuk mengirimkan pelatih sepak bola untuk melatih PSSI agar dapat menjadi tim kelas dunia. Tito pun mengirimkan pelatih sepak bola bernama Tony Pogacnik.

Di samping pelatih, PSSI diinstruksikan Presiden agar secara berkala mendatangkan kesebelasan-kesebelasan ternama dari luar negeri untuk bertanding baik dengan PSSI maupun klub daerah seperti Persija, Persib, PSM, dan Persebaya. Saat itu mereka diperkuat bintang-bintang seperti penjaga gawang Persija Wilhelm Gottfried Parengkuan, Aan Witarsa (Persib), Ramang (PSM), kemudian Sidhi (Persebaya), dan lain-lain. Tidak ketinggalan Djamiat Dahlar, Sian Liong, Tan Liong Houw, Kiat Sek, dan Maulwi Saelan.

Adapun kesebelasan tamu yang datang berlaga yang penulis ingat ialah Aryan Gymkhana (India), Dynamo Moscow (Uni Soviet), tim nasional Yugoslavia, Spartak Moscow (Uni Soviet), dan banyak lagi yang penulis lupa mamanya. Dari kegiatan tersebut, PSSI berhasil menjadi sebuah kesebelasan yang kuat dan tangguh. Terbukti di Olimpiade Melbourne, Australia, 1956 berhasil menahan imbang 0-0 tim kelas dunia Uni Soviet di babak penyisihan. Dalam pertandingan selanjutnya secara terhormat Indonesia harus menerima kekalahan 4-0 dari Uni Soviet.

Demikian pula di dunia bulu tangkis yang saat itu pemerintah tidak pernah menjanjikan hadiah yang bersifat materil kepada pebulu tangkis. Bung Karno hanya memompa dengan pembangunan watak dan jiwa bangsa sehingga mempunyai rasa patriotisme tinggi dan percaya diri yang membaja. Hal ini terbukti dengan berhasilnya tim bulu tangkis Indonesia merebut Piala Thomas dari Malaya pada 1958 dalam suatu pertandingan yang dramatis di Kuala Lumpur.

Sang saka Merah Putih untuk pertama kalinya berkibar sebagai juara dunia dalam olahraga bulu tangkis yang saat itu dikenal dengan sebutan badminton. Nama-nama seperti Ferry Sonneville, Eddy Jusuf, Tan Kin Gwan/Njoo Kim Bie, Lie Poo Djian alias Pudjianto, Olich Solihin, dan yang lainnya menjadi pahlawan di hati bangsa dan rakyat Indonesia.

Pengalaman pahit era Reformasi

Sejak era Orde Baru dan dilanjutkan di era Reformasi saat ideologi transnasional berhasil merembes masuk ke dunia sosial politik Indonesia, mulailah olahraga dibuat steril dari kegiatan politik. Hal ini berimbas kepada seluruh cabang-cabang olahraga yang ada termasuk bulu tangkis. Beberapa tahun lalu terjadi peristiwa tim All England Indonesia dilarang ikut bertanding oleh BWF (Badminton World Federation). Hal itu karena tim All England kita dianggap tidak bersih dari covid-19.

Permintaan manajer tim untuk mengadakan tes swab PCR ditolak mentah-mentah penyelenggara dan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bila saja kita masih menganut pendirian olahraga tidak terpisahkan dari kegiatan politik, kita pasti akan melakukan 'perang' di bidang diplomasi yang tegas dan lugas. Namun, kenyataannya tim harus menelan pil pahit.

Kembali ke masalah tragedi Kanjuruhan, menurut hemat penulis, sesuai pengalaman sejarah, akar permasalahannya karena Indonesia memisahkan dunia olahraga dari politik. Bila saja kita menyimak dengan teliti apa-apa yang dijelaskan Menko Polhukam Mahfud MD di Kompas TV, antara lain dikatakan ada kemungkinan terjadinya sabotase dalam tragedi tersebut. Hal tersebut tidak berlebihan bahkan secara analisis ada kebenarannya mengingat Indonesia saat ini sedang bersiap-siap menghadapi perhelatan G-20 pada November mendatang di Bali.

Apalagi bila kita hubungkan dengan adanya peristiwa tertangkapnya agen intelijen Iran Gilchalan beberapa waktu lalu. Ternyata yang bersangkutan ialah agen ganda Iran dan Mossad Israel dari divisi khusus Tzomet, yang dalam pengakuannya sedang mempersiapkan basis intelijen Israel di Bali. Sampai saat ini kita tidak tahu apakah usaha-usaha dari Gilchalan tersebut sudah terealisasi atau belum. Mudah-mudahan saja hal tersebut belum terjadi. Sampai dengan saat ini belum ada penjelasan apa pun dari komunitas intelijen khususnya Badan Intelijen Negara (BIN) mengenai hal tersebut.

Mudah-mudahan saja analisis penulis tidak benar. Lebih dari itu, pemerintah harus berani banting setir menghilangkan sterilisasi politik dari dunia olahraga Indonesia. Olahraga ialah bagian yang tidak dapat dilepaskan dan dipisahkan dari kegiatan politik, sesuai dengan realitas sejarah Indonesia bahkan realitas di dunia.