Memberdayakan UMKM

DULU, pada era 1980-an, di lingkungan tempat tinggal saya banyak usaha konveksi rumahan. Rata-rata mereka berasal dari Pekalongan, Jawa Tengah. Mereka datang ke Jakarta mengadu nasib dengan bermodalkan mesin dan keterampilan menjahit. Dari sekian pengusaha skala UMKM itu, ada kakak-beradik yang terbilang sukses. Setidaknya, dari yang semula mengontrak rumah petakan, mereka mampu membeli rumah, mobil, dan merekrut belasan karyawan, termasuk dari lingkungan tempat tinggal kami. Seingat saya, kala itu mereka memproduksi celana jins dengan merek inisial nama mereka. Entah bagaimana caranya kedua kakak-beradik itu memasarkan produk tersebut. Yang pasti, era itu belum ada internet dan media sosial. Akses permodalan pun tidak gampang seperti sekarang.

Di Indonesia, tentu banyak pengusaha seperti tetangga saya itu. Usaha mereka macam-macam, dari busana hingga kuliner. Dari penjual bakso keliling hingga pemilik warung makan dan toko kelontong. Sebagian berhasil, tidak sedikit pula yang gulung tikar. Namun, yang pasti, orang-orang semacam mereka inilah (termasuk dari kalangan milenial) yang ikut menggerakkan roda perekonomian. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada 2020, sektor UMKM menyumbang 60% untuk PDB. Dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja, bahkan terdapat ketentuan belanja pemerintah harus menyerap produk UMKM dan koperasi sebesar 40% atau mencapai Rp400 triliun. Menurut Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, jika angka itu benar-benar dibelanjakan, akan terjadi penambahan lapangan kerja sekitar 2 juta orang atau pertumbuhan ekonomi sebesar 1,85%. Bayangkan, itu baru dari kalangan pemerintah, belum yang berpotensi diserap masyarakat dan konsumen asing.

Oleh karena itu, saya kira, upaya pemerintah untuk lebih memberdayakan sektor itu dengan program digitalisasi sudah pada jalur yang benar, sudah on the track. Agar berlangsung mulus, tentu butuh komitmen, pengawasan, dan pendampingan serius dari seluruh pemangku kepentingan di sektor itu. Mereka perlu dibekali pengetahuan tentang literasi digital. Di tengah lesunya konsumsi global, memperkuat UMKM menjadi penting agar roda perekonomian terus bergerak. Selama ini, tantangan terbesar para pelaku usaha di sektor itu ialah akses permodalan dan pemasaran. Institusi resmi jasa keuangan, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta, harus mau membantu mereka agar tidak terjerat oleh rentenir online. Begitu juga dengan bantuan pembukaan akses pasar, yang menjadi ranah Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Perdagangan.

Di tengah persaingan global, sudah saatnya negara jadi visible hand untuk mengangkat para pengusaha kecil ini agar naik kelas dan bisa bersaing dengan produk negara lain. Pada kongres ekonomi di Yogyakarta pada Februari 1946, Bung Hatta bahkan sudah mewanti-wanti hal itu. Wakil presiden pertama RI itu berkata untuk mengatur bagaimana pembangunan di Indonesia sejalan dengan pembangunan di seluruh dunia. Jika direnungkan dan dimaknai lebih jauh, kalimat itu bermakna kita disuruh bersiap menghadapi globalisasi sehingga tidak tertinggal dari negara lain.

Visi Bung Hatta itu kiranya masih relevan untuk kembali diingatkan. Kemandirian ialah bagian dari tujuan politis kemerdekaan. Apa artinya merdeka jika selalu bergantung kepada negara lain? Masak sekadar kebutuhan sabun mandi hingga alas kaki harus selalu menggunakan produk impor? Memangnya tidak ada pengusaha lokal yang mampu memproduksi barang-barang tersebut? Inilah yang harus didorong agar produk mereka bisa bersaing, baik secara kualitas maupun kuantitas, dengan buatan asing. Hal yang juga tidak kalah penting tentu saja ialah memerdekakan pola pikir masyarakat agar tidak silau dengan segala hal yang berbau luar negeri.

Kemerdekaan, kemandirian, dan martabat hanya dapat dipahami bangsa yang mampu mengenal tugas kemanusiaannya untuk membentuk jati diri. Negeri ini sudah hampir 80 tahun merdeka. Ia bukan lagi di bawah pengaruh VOC yang cuma menyediakan sumber daya alam dan buruh murah untuk dieksploitasi demi kepentingan bangsa asing. Ia semestinya berdaulat baik secara ekonomi, sosial, maupun kultural. Apalagi, di tengah ancaman krisis global kemandirian ekonomi menjadi sangat krusial. Pemberdayaan UMKM ialah salah satu jalannya. Selain sebagai bentuk emansipasi dan partisipasi, langkah itu bertujuan masyarakat kecil dan menengah itu bisa menikmati kue pembangunan. Merdeka!