Demokrasi dan Pendidikan Politik

PESTA politik 2024 masih kurang lebih dua tahun lagi. Namun, ingar bingar di baik lingkungan partai politik maupun masyarakat luas sudah mulai menguat. Kita bisa membaca, mendengar, atau melihat dinamika ini dengan jelas di berbagai media massa. Tak perlu dikatakan bagaimana kehebohan di media sosial.

Salah satu isu yang paling ramai ialah tentang estafet kepemimpinan nasional. Ragam wacana terus bergulir, mulai periode jabatan presiden yang berkaitan dengan amendemen UUD 1945, siapa saja yang akan berpeluang menjadi kandidat, serta penilaian dan kritik terhadap tokoh-tokoh yang digadang-gadang akan diusung.

Dalam posisi menikmati dan mengamati perkembangan wacana-wacana tersebut, dalam kesempatan ini saya ingin menggarisbawahi dua hal utama. Pertama, terkait dengan perpindahan tongkat kepemimpinan nasional dalam arti sustainability, dan kedua mengenai dinamika politik nasional saat ini, dan keterkaitannya dengan pendidikan politik masyarakat.

Sebagai disclaimer, saya tak ingin terjebak dalam debat soal tiga periode sebab dalam hal ini saya berkeyakinan dan berpegang pada sains, praktik, dan teladan demokrasi yang lazim dan jamak. Sudah cukup kita terjebak dalam praktik politik yang menjadi persemaian otoritarianisme. Orde Lama dan Orde Baru ialah dua pengalaman yang semestinya mengajari kita banyak hal.

Salah satu dalih, bagi para penggagas Jokowi tiga periode, ialah isu keberlanjutan program pembangunan. Dikatakan, bahwa jika terpilih presiden baru, amat mungkin akan dimunculkan program-program baru dan program-program sebelumnya menjadi terputus atau telantar. Bahkan bisa dikatakan agak berlebihan, para investor yang sudah setuju berinvestasi bisa jadi akan berubah niat jika terdapat presiden baru.

Hal itu bukan tanpa preseden. Dengan amat mudahnya, sebagai contoh, apa yang dilakukan Presiden Soeharto, meskipun banyak sekali yang baik dan bagus, digeneralisasi sebagai 'jelek'. Atau paling tidak, ketika disadari beliau sudah menggagas dan menjalankan program-program pembangunan yang bagus, dilakukan ganti nama supaya bisa diklaim sebagai baru atau sebagai inisiatif pemimpin nasional yang baru.

Ketakberlanjutan program-program pembangunan yang sudah menelan aneka biaya karena sentimentalitas politik tentu saja amat merugikan negara dan rakyat, apalagi jika program tersebut didanai dengan mengutang, atau melibatkan investasi eksternal yang besar. Di samping pemborosan, itu berdampak pada ketakpercayaan investor akan fundamen politik Indonesia.

Namun, adakah yang peduli akan hal ini? Saya yakin banyak sekali. Di lingkungan politik, tentu saja, terdapat mereka yang sudah mencapai derajat negarawan, yang pada dasarnya tak lagi sektarian dan tidak sentimental meskipun harus diakui bahwa saat ini lebih banyak yang hanya sampai derajat politikus, yakni mereka yang baru sampai taraf memburu keuntungan pribadi dan golongan. Jumlah pemilih rasional dalam Pemilu 2024 akan menjadi penentu keterpilihan para negarawan tersebut.

Dalam konteks kajian demokrasi, memang harus dikatakan bahwa ini ialah salah satu bentuk cacat demokrasi, di antara cacat-cacat lainnya. Memperjuangkan kepentingan pribadi dan golongan ialah sah, sejauh itu tidak bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang. Bahkan, kalaupun itu bertentangan atau menyalahi, sejauh publik memberi approval seperti dalam pemilu, yang berujung pada keterpilihan, cacat ini harus diterima meskipun pahit.

Namun, demokrasi juga harus tetap disadari menjanjikan kebajikan-kebajikan. Pertama, ketika keterdidikan politik masyarakat telah mencapai taraf yang signifikan. Misalnya, diukur dengan kemampuan melakukan pilihan politik rasional, demokrasi akan mengarah pada konsolidasi. Kedua, jika sistem politik mencapai taraf ideal, dengan partai-partai mengalami institusionalisasi dan dihidupi ideologi, gagasan dan kerja-kerja yang memang merepresentasi kepentingan-kepentingan rakyat, demokrasi akan disyukuri sebagai pilihan terbaik.

Oleh karena itu, kini kita sampai pada pandangan kedua yang ingin saya diskusikan dalam tulisan itu, yaitu betapa dinamika politik nasional saat ini harus dipandang, diposisikan, dan digiring sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat. Kontestasi gagasan, klaim, wacana konvensi, atau bahkan yang terbaru pembentukan kubu politik merupakan peristiwa atau kabar gembira.

Ini ialah masa pasar bebas politik tak terelakkan. Dalam pada itu, rakyat harus diasumsikan membuka mata dan secara perlahan-lahan menginternalisasi informasi politik dan mengolahnya sesuai dengan kepentingan dan kapasitas masing-masing. Strata dan disparitas intelektualitas politik massa, dengan satu dan lain cara, harus dihapus. Literasi politik harus diiringi dengan kompetensi tindakan politik.

Pendidikan politik rakyat, dengan demikian, dapat dilakukan dengan membuka pasar-pasar swalayan politik atau kanal politik daring di mana-mana. Massa yang berkebutuhan bisa datang berkunjung dan melakukan 'belanja' gagasan dari waktu-ke waktu. Jika mereka kemudian merasa tak cocok dengan produk satu vendor, mereka bisa beralih vendor. Para vendor sendiri mau tidak mau harus membaca pasar dan bertindak dalam hukum supply and demand.

Partai politik yang sadar, dan tentu saja pegiat literasi politik, bisa bekerja dalam alur ini. Kemenangan politik, terutama dalam pemilu presiden dan wakil presiden langsung, sudah terbukti dicapai dalam mekanisme pasar bebas ini. Tak mungkin pasangan calon presiden dan wakil presiden membeli suara untuk menang karena jumlahnya mencapai puluhan juta.

Seiring dengan itu, saya memiliki keyakinan betapa dalam kurun waktu dua tahun ini akan terjadi pendidikan politik rakyat yang luar biasa sebab di samping wacana-wacana politik yang hidup dan mesti dihidupkan, hantaman pandemi dan kini tantangan ekonomi global yang bagaimanapun pasti berpengaruh pada ekonomi nasional dan kehidupan rakyat banyak telah memberi pelajaran yang luar biasa secara menyeluruh.

Akhir kata, dengan memandang semua ini sebagai proses demokratisasi, saya yakin dalam Pemilu 2024, akan terlahir lebih banyak lagi pemilih rasional. Akan lebih banyak lagi rakyat yang menolak menggadaikan masa depan mereka pada partai dan politikus yang membeli suara mereka dengan harga yang sangat murah.