INDONESIA menghadapi 2045 dengan bonus demografi. Saat 100 tahun Indonesia merdeka, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan jumlah penduduk Indonesia mencapai 319 juta jiwa dengan angka partisipasi kasar sumber daya manusia perguruan tinggi mencapai 60%, serta angka angkatan kerja lulusan pendidikan SMA sederajat dan perguruan tinggi akan mencapai 90%. (Visi Indonesia 2045, Bappenas).
Para angkatan kerja tersebut terutama yang lulusan perguruan tinggi, jika dihitung mundur, tahun ini masih berusia dini dan dasar. Dengan pilar pembangunan Indonesia 2045 salah satunya terkait dengan pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kualitas manusia Indonesia harus ditingkatkan di antaranya melalui pendidikan yang semakin tinggi dan merata, kebudayaan yang kuat, produktivitas tinggi serta kemampuan penguasaan ilmu dan teknologi yang luas.
Generasi yang berkualitas dan bisa bersaing dalam dunia global ditunjang oleh karakter yang kuat yang akan dituju pada Indonesia 2045, membutuhkan peran pendidikan formal dari tingkat dini, dasar, menengah, tinggi hingga kedinasan. Dengan tidak mengesampingkan pentingnya pendidikan informal dalam keluarga dan hubungan sosial kemasyarakatan, pendidikan formal melalui proses pembelajaran yang terstruktur dan jangka waktu yang relatif panjang, habituasi, serta ekosistem yang mendukung akan efektif sebagai media penanaman nilai-nilai baik pada diri anak didik. Nilai-nilai baik yang terinternalisasi tersebut diharapkan akan membentuk karakter baik yang akan mewarnai perilaku para generasi dalam menjalani kehidupannya di masyarakat dan dalam memasuki dunia kerja.
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memuat tujuan, visi, dan misi pendidikan nasional yang memberikan penekanan cukup besar pada penanaman nilai moral dan penguatan karakter. Pemerintah pun kemudian menurunkannya melalui beberapa peraturan, di antaranya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki strategi trisula pemberantasan korupsi yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Dalam mewujudkan strategi pendidikan, pada Hari Antikorupsi 2018 Ketua KPK bersama para menteri yang mengampu pendidikan formal, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri berkomitmen dan menyusun rencana aksi Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi. Keikutsertaan Kemendagri sebagai pembina pemerintahan di daerah yang mana kewenangan pendidikan dasar dan menengah saat ini berada.
Pendidikan antikorupsi tersebut nantinya akan diimplementasikan pada seluruh satuan pendidikan dalam bentuk sisipan pada mata pelajaran/kuliah yang relevan, atau pada mata pelajaran/kuliah tunggal serta melalui habituasi atau pembiasaan yang menciptakan budaya baik di sekolah/kampus. Apakah strategi menjadikan antikorupsi sebagai bagian dari kurikulum pendidikan di sekolah atau perguruan tinggi sudah cukup?
Pendidikan antikorupsi yang notebene merupakan pengembangan pendidikan karakter, dilaksanakan relevan dengan teori Bloom (1956) tentang tujuan pendidikan yang dibagi dalam tiga domain yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Di Indonesia, istilah yang menggambarkan hal yang sama dengan ketiga domain tersebut diungkapkan Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hadjar Dewantara, yaitu olah cipta (pengetahuan), rasa (keyakinan/sikap), dan karsa (tindakan). Pada pendidikan antikorupsi, ketiga ranah tersebut harus diaplikasikan. Bagaimanapun para pelajar harus mendapatkan pemahaman terkait dengan nilai-nilai antikorupsi yang nantinya diwujudkan oleh sikap mereka, berikut perilaku antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.
Ekosistem integritas
Karena itu, untuk mewujudkan pengetahuan, sikap dan perilaku yang konsisten dalam antikorupsi, ekosistem pendidikan yang berintegritas memegang peranan penting. Pendidik, orangtua bahkan pengampu kebijakan berpengaruh besar dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang berintegritas. Ekosistem berintegritas seperti apa yang harus ada dalam dunia pendidikan dan berpengaruh terhadap penanaman nilai-nilai antikorupsi kepada anak didik?
Perilaku datang terlambat, mencontek, membolos, tidak mengerjakan tugas sekolah menunjukkan perilaku tak berintegritas yang seringkali muncul di ekosistem sekolah/kampus. Gratifikasi/suap pada penerimaan murid/mahasiswa baru dan saat kelulusan, ataupun gratifikasi saat penentuan jabatan pimpinan dan manajemen di perguruan tinggi (PT) maupun sekolah, konflik kepentingan, tidak transparannya anggaran sekolah/PT, hingga penyalahgunaan wewenang, merupakan contoh lain tidak berintegritasnya ekosistem pendidikan. Perilaku-perilaku tersebut harus menjadi bagian yang dibenahi dalam ekosistem pendidikan jika kita mengharapkan keberhasilan dari pendidikan antikorupsi.
Semboyan Ki Hadjar Dewantara yang sangat dikenal dalam dunia pendidikan di Indonesia ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani. Semboyan tersebut bermakna 'di depan memberi teladan, di tengah membangun kemauan, di belakang memberi dorongan dan pengaruh'. Dalam dunia pendidikan, seorang pendidik harus mampu melakukan tiga peran tersebut.
Sebagaimana semboyan bapak pendidikan nasional tersebut, teladan merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan karakter, termasuk pendidikan antikorupsi. Bagaimana para pendidik bersikap dan berperilaku di lingkungan sekolah/madrasah/kampus memberikan pembelajaran berarti bagi anak didik. Contoh perilaku baik seperti datang tepat waktu, jujur, bersikap adil, merupakan pembelajaran paling efektif dan paling gampang diserap di kalangan anak didik. Di luar orangtua, anak didik cenderung menjadikan guru-guru di sekolahnya sebagai contoh dan pembanding dalam perjalanan hidupnya.
Jadi, implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah/madrasah/kampus sejatinya dilakukan secara komprehensif. Eksplisit kurikulum, mencakup kompetensi inti dan dasar dan mengasah keterampilan dan sikap sosial; ko dan ekstra kurikuler, melalui pengayaan di dalam dan di luar pembelajaran; muatan lokal, menggunakan konteks kebutuhan daerah sebagai pembelajaran yang diharapkan berdampak pada keseharian; dan budaya satuan pendidikan, merupakan pengkondisian lingkungan satuan pendidikan sebagai ruang belajar langsung dan tidak langsung.
Pada pendidikan tinggi, implementasi pendidikan antikorupsi bisa diintegrasikan pada seluruh aspek tri dharma perguruan tinggi yang mencakup pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan antikorupsi bisa diajarkan sebagai mata kuliah tunggal wajib atau pilihan maupun sebagai mata kuliah sisipan pada mata kuliah wajib umum ataupun mata kuliah relevan lainnya.
Di lingkungan kampus juga bisa dilakukan kegiatan-kegiatan antikorupsi kemahasiswaan dalam bentuk kampanye, workshop, seminar, pengembangan budaya akademik kampus sebagai basis gerakan antikorupsi, dan program kemahasiswaan lain yang relevan. Pada penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi bisa membentuk pusat kajian antikorupsi dan berkontribusi melakukan kajian-kajian terkait tindak pidana korupsi maupun integritas. Di sektor pengabdian masyarakat, bisa juga dilakukan dalam bentuk KKN tema antikorupsi, kontribusi tenaga ahli dalam pemberantasan korupsi, dan sektor pengabdian lainnya yang relevan.
Sekali lagi, pendidikan antikorupsi merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara masif dan terus menerus, melibatkan seluruh unsur mulai dari pendidik, siswa, orangtua, pengampu kebijakan hingga masyarakat. Dari semua yang dilakukan tersebut, keteladanan merupakan metode pembelajaran yang sangat efektif dalam penanaman nilai-nilai untuk mewujudkan sikap dan perilaku antikorupsi.
