Wadas, Momentum Refleksi Pembangunan Hijau Berkelanjutan

MEDIA Indonesia memuat artikel mengenai Green Economy yang di dalamnya memuat dunia Internasional di berbagai negara menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan hidup sebagai bagian penting dari keberadaan manusia. Demikian diberikan catatan penting oleh berbagai media.

Oleh kita, peristiwa Wadas dapat dijadikan momentum refleksi. Sebagai manusia, makhluk hidup dan pemangku kebijakan yang mengambil keputusan untuk memilih mana yang tepat untuk dilakukan. Pembangunan dengan alasan untuk pemenuhan hajat hidup orang banyak dan kepentingan umum perlu ditinjau kembali oleh pemerintah. Benarkah?

Kekhawatiran anak-anak rimba Butet Manurung (1999) yang mengatakan bahwa pensil atau pendidikan modern adalah setan bermata runcing bisa jadi benar. Setan berupa kabut pemahaman yang membutakan mata hati kita semua sehingga sulit mengidentifikasi mana yang dinamakan Kekayaan Sejati dan Kekayaan Semu bagi manusia yang merupakan anak-anak kehidupan semesta ini. 

Hakikat Kekayaan dan Nilai

Mustinya manusia tidak makan dari mengunyah uang, juga tidak minum dari bitcoin atau saham, serta tidak bernafas dengan emas atau alat tukar yang didewakan oleh masyarakat modern dan dipandang sebagai kekayaan. Tapi dengan benda-benda riil berupa makanan minuman dan udara yang berasal dari Sumber Daya Alam (SDA). 

Kehilangan dan kerugian besar anak manusia atas hakikat kekayaan sejati dalam hidupnya, oleh sebagian besar manusia tidak dirasa. Kita lupa, dan justru oleh sistem kehidupan yang dibangun oleh manusia sendiri, menggali lubang kehancuran dan menghilangkan kekayaan sejati manusia sebagai makhluk hidup dan menggantinya dengan benda bernama; uang. 

Uang atau kapital dianggap sebagai ukuran keberhasilan dan kekayaan bagi manusia modern. Dalam hal ini kita perlu berpikir sederhana dan tidak rumit. Ketika semua tumbuhan, air dan udara bersih berubah menjadi uang, dikarenakan proses pembangunan dengan cara pengolahan dan perluasan lahan di muka bumi, yang tertinggal adalah aset berupa uang atau kapital. Kemana kita akan membelanjakannya ketika bumi tidak tersisa lagi tumbuhan, air dan udara? Atas nama pembangunan, kita menukar kekayaan sejati makanan, minuman dan nafas berupa tumbuhan, air, udara bersih dengan uang, lalu menumpuknya di tempat yang kita sebut sebagai institusi ekonomi dan hasil pembangunan. 

Manusia berkumpul dalam bentuk sosial masyarakat, lalu bernegara, mengukur kekayaan dan kesejahteraan dari banyaknya uang atau alat tukar yang dikumpulkan. Negara meletakkan dasar pemikiran mengenai kesejahteraan masyarakat atau ukuran nilai didasarkan dari uang atau alat tukar yang didapat oleh institusi atau warga negaranya. Apakah sebenarnya kekayaan itu? 

Aristoteles menurut Martin Suryajaya (2013), diduga adalah yang pertama menyampaikan mengenai istilah nilai, dimana nilai ini akan dibahas dan mengarah kepada keseukuran (commensurability) nilai-nilai dari segala sesuatu yang kemudian ukuran barang-barang dan jasa-jasa termasuk barang penting berupa tumbuhan, air dan udara bersih terdilusi peringkat prioritasnya dalam kehidupan manusia sebagai makhluk hidup. Martin mengatakan bahwa dalam Etika Nikomakhea, Aristoteles menyatakan bahwa “tidak ada pertukaran tanpa kesetaraan, dan tidak ada kesetaraan tanpa keseukuran” (1133b17-18).

Kenyataan yang aneh terdapat pada pendekatan-pendekatan kehidupan riil saat ini. Apa yang dikejar dan diajarkan oleh institusi pendidikan modern semakin membuat pemahaman manusia berada di atas awan. Keseukuran nilai alat tukar menjadi timpang. Nilai keseukuran atas kebutuhan dasar manusia pada akhirnya tidak dapat ditukar dengan nilai uang bila arah pembangunan berarti menghilangkan alam. 

Pembangunan Hijau Berkelanjutan

Di Indonesia, Ekonomi Hijau Berkelanjutan ini sudah dikampanyekan pemerintah di tahun 2020 dan 2021. Pertumbuhan hijau (green growth) adalah pertumbuhan ekonomi yang berkontribusi terhadap penggunaan modal alam secara bertanggung jawab, mencegah dan mengurangi polusi, dan menciptakan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan dengan membangun ekonomi hijau (green economy), dan akhirnya memungkinkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Maka, ketiga istilah ini tidak dapat dipisahkan: pertumbuhan hijau, ekonomi hijau, pembangunan berkelanjutan (Kasztelan, Armand - 2017). Penulis menyebutnya Ekonomi Hijau Berkelanjutan. 

Namun kampanye ini agaknya belum ter-deliver dengan baik ke seluruh elemen dan institusi. Para pemimpin institusi, pemimpin unit, pemimpin departemen, pejabat Aparatur Sipil Negara, BUMN dan Swasta mestinya mendapatkan informasi dan prinsip dasar mengenai Ekonomi Hijau Berkelanjutan ini sesaat setelah para pemimpin ini dilantik. Bila karyawan institusi mendapatkan kesempatan memahami visi dan misi institusi melalui Induction Course (Masa Training); maka para pemimpin ini menerima masa Induction Course untuk memahami visi dan misi Negara, BUMN dan perusahaan terkait dengan kampanye Pembangunan Hijau Berkelanjutan ini. Demikian juga dengan Lembaga Negara di Lembaga Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif. 

Dengan demikian, pembangunan ekonomi diharapkan dipimpin oleh personil-personil yang telah mendapatkan informasi utuh terkait dengan krisis yang dihadapi oleh umat manusia (human kind) di seluruh dunia.  Sehingga pembangunan bukan hanya merupakan melulu mendamba kapital dan uang, namun juga meliputi nilai lain berupa kekayaan yang penting bagi manusia sebagai makhluk hidup yaitu Sumber Daya Alam. 

Penulis merupakan penerima Anugerah Perempuan Indonesia Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI 2022, Founder Kinarya Anak Bangsa