BRIN, Momentum Membangun Akuisisi Pertahanan

MELENGKAPI integrasi LIPI, BPPT, Batan, dan Lapan ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), ratusan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan periset yang berasal dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kementerian/Lembaga (Litbang K/L) resmi dilantik menjadi PNS BRIN pada awal Januari 2022. Balitbang Kementerian Pertahanan (Kemenhan) merupakan satu-satunya Litbang K/L yang tidak diintegrasikan ke dalam BRIN. Fokus riset dan inovasi BRIN untuk kebutuhan sipil, merupakan salah satu alasannya sehingga program pengembangan teknologi pertahanan akan diserahkan sepenuhnya kepada Kemenhan.

Penegasan fokus BRIN ini berisiko mengancam program pengembangan teknologi pertahanan yang sedang berjalan. Di antaranya program pengembangan roket R-Han 122, serta Pesawat Terbang tanpa Awak kelas Medium Altitude Long Endurance (PTTA MALE), yang melibatkan Lapan dan BPPT. Namun, kondisi ini justru menciptakan momentum yang tepat untuk membangun sistem akuisisi pertahanan.

 

 

Plan Bobcat

Buku Plan Bobcat yang disusun Kasau, Marsekal TNI Fadjar Prasetyo menyimpulkan TNI Angkatan Udara harus memiliki teknologi dengan pendekatan akuisisi (acquisition) senjata modern, yang berorientasi pada kesisteman. Kata kunci penting dalam buku tersebut ialah akuisisi kesisteman sebagai solusi penguasaan teknologi. Pendekatan akuisisi ini seyogianya berlaku baik untuk Angkatan Darat maupun Angkatan Laut.

Sayangnya, alih-alih dilaksanakan melalui proses akuisisi, pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia masih dilaksanakan melalui proses pengadaan (procurement). Hal ini tergambar baik dari regulasi yang dijalankan maupun organisasi pelaksananya. Padahal, proses pengadaan menyebabkan Indonesia semakin tergantung pada produksi luar negeri. Data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) 1950 sampai dengan 2020 menunjukkan rasio produk pertahanan impor terus meningkat, hingga sebesar 97,5%. Angka tersebut menunjukkan kondisi kritis bagi negara sebesar Indonesia.

 

 

Pengadaan dan akuisisi

Sejatinya, pengadaan merupakan salah satu kegiatan dalam proses akuisisi. Akuisisi adalah proses pembangunan kekuatan pertahanan yang holistis, serta mempertimbangkan seluruh aspek sesuai siklus sistem. Akuisisi, dilaksanakan dengan prinsip rekayasa sistem (system engineering) sehingga seluruh prosesnya rasional, logis, komprehensif, terukur, dan terdokumentasi.

Proses akuisisi meliputi kegiatan konseptualisasi, inisiasi, riset, desain, pengembangan, tes, evaluasi, kontrak pengadaan, produksi, pengiriman, dukungan logistik, modifi kasi, hingga penghapusan. Kegiatan riset dan inovasi pertahanan yang dilepaskan BRIN, termasuk ke dalam proses akuisisi.

Sementara itu, proses pengadaan hanya terbatas pada kegiatan pembelian barang/jasa yang menitikberatkan pada kegiatan pengusulan kebutuhan, pemilihan barang, pencarian pemasok, negosiasi, manajemen kontrak, transaksi pembelian, serta penjaminan purnajual yang cenderung terbatas.

Pembangunan kekuatan pertahanan berbasis pengadaan ini memiliki risiko yang sangat besar. Risiko jangka panjang ialah kesulitan dalam mendukung program ke mandirian teknologi dan industri per tahanan. Hal ini disebabkan oleh ofset dan transfer teknologi yang tidak tuntas sehingga tidak sinkron antara pengadaan, riset, dan kerja sama industri pertahan an.

Risiko jangka pendek ialah ketidaksesuaian barang/jasa dengan kebutuhan satuan pengguna (user requirement), kesulitan mengukur kebutuhan operasional, pemeliharaan, hingga penghapusan, serta rendah interoperabilitas, dan ketidaksesuaian protokol antara satu sistem dan yang lainnya.

 

 

Akuisisi pertahanan Korsel

Korea Selatan dapat dijadikan referensi keberhasilan reformasi sistem akuisisi pertahanan. Awalnya, pembangunan kekuatan pertahanan Korea Selatan tidak transparan, manajemen organisasi tidak terintegrasi, penggunaan anggaran yang tidak rasional, serta kompetisi industri pertahanan yang lemah dan tidak efisien.

Setelah reformasi dan transisi selama tiga tahun, Defense Acquisition and Program Administration (DAPA) diresmikan 1 Januari 2006. DAPA menganut model centralized government organization. Model ini menjadikan DAPA sebagai lembaga pusat pembangunan kekuatan pertahanan di bawah Kemenhan. DAPA melaksanakan pembelian strategis, pengelolaan skema ofset dan transfer teknologi, lokalisasi riset dan pengembangan teknologi, serta promosi teknologi pertahanan ke dunia internasional.

Melalui strategi ini, Korea Selatan berhasil mencapai kemandirian teknologi pertahanan dalam waktu singkat. Bahkan, hanya dalam waktu sembilan tahun sejak DAPA didirikan, nilai ekspor materiel pertahanannya naik signifikan dari US$253 juta menjadi US$3.541 juta.

 

 

Manfaatkan momentum BRIN

Teknologi dan industri pertahanan saat ini memasuki era sistem kompleks yang sudah tidak dapat diselesaikan dengan proses pengadaan. Kompleksitas ini tergambarkan dengan peperangan multidomain yang tidak lagi hanya berada di darat, laut, dan udara, tetapi juga berada pada domain antariksa dan siber, yang kelimanya saling beririsan. Kompleksitas ini semakin menantang, yakni konfl ik bukan lagi berada pada perang konvensional, melainkan beralih pada perang hibrida, asimetris, dan proksi.

Momentum pemisahan riset dan inovasi antara BRIN untuk keperluan sipil dan Kemenhan untuk keperluan pertahanan harus dimanfaatkan untuk mereformasi proses pengadaan menjadi sistem akuisisi pertahanan. Optimalisasi sumber daya di tengah keterbatasan yang dimiliki Indonesia harus menjadi pertimbangan utama. Salah satunya dengan mengintegrasikan seluruh lembaga serta satuan Kemenhan dan TNI yang telah ada dan terkait dengan fungsi akuisisi menjadi Lembaga Akuisisi Pertahanan (LAP) di bawah Kemenhan.

Lembaga dan satuan tersebut, di antaranya KKIP, Balitbang Kemenhan, Puslaik Kemenhan, Pusjianstra TNI, Babek TNI, Dislitbang Angkatan, dan lain sebagainya. Diperlukan keinginan politik yang kuat dari pemangku kepentingan, untuk menjalankan reformasi ini. Tidak ada jalan lain untuk dapat mencapai kemandirian teknologi dan industri pertahanan, selain melalui akuisisi pertahanan.