ANGGOTA Komisi VII DPR RI, Mulyanto, prihatin mengetahui anggaran riset nasional tahun 2023 yang akan dikelola Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) hanya Rp2,2 triliun. Menurutnya angka ini terendah sepanjang sejarah pembangunan Iptek nasional.
Mulyanto berpesan agar BRIN sebaiknya menggunakan dana untuk penelitian berfokus pada agenda riset prioritas sesuai RIRIN (Rencana Induk Riset Inovasi Nasional)
“Terjadi kontraksi anggaran riset yang dalam, dimana pada tahun 2017 tersedia anggaran sebesar Rp 24.9 triliun atau 0.20 persen terhadap PDB. Kini merosot tinggal hanya sebesar Rp 2.2 triliun atau 0.01 persen terhadap PDB. Menciut lebih dari satu per 20 kalinya,” kata Mulyanto saat dihubungi Media Indonesia.
Total anggaran BRIN untuk tahun 2023 sebesar Rp6,4 triliun, sekitar 65% digunakan untuk kegiatan dukungan manajemen, seperti pembayaran gaji pegawai, perawatan gedung dan kendaraan dan lain-lain. Sisanya sebesar Rp 2,2 triliun atau sebesar 35% digunakan untuk kegiatan penelitian.
“Dengan keterbatasan itu, alih-alih menghemat anggaran dukungan manajemen, langkah yang diambil Kepala BRIN malah penutupan berbagai pusat riset, penghentian berbagai program strategis, pengkompetisian dana riset, penggunaan bersama ruang dan kursi staf, sharing alat lab, pemberhentian para honorer ahli, dan lain-lain dalam rangka menekan biaya operasional riset," ucap Mulyanto.
Mulyanto mengaku heran dengan minimnya alokasi anggaran riset kali ini. Padahal di BRIN duduk dua orang Wakil Ketua Dewan Pengarah BRIN yang juga menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas. Keduanya berwenang mengatur anggaran dan perencanaan pembangunan nasional. Tapi anehnya anggaran untuk lembaga yang dipimpinnya malah minim.
Ia menyebut minimnya alokasi anggaran riset karena BRIN tidak mampu mengkonsolidasi program semua lembaga riset di bawah naungannya. Kepala BRIN dianggap tidak memiliki visi besar dalam mengembangkan riset nasional.
“Menurut saya BRIN bukan saja tidak mampu mengkonsolidasikan anggaran riset dari berbagai badan litbang kementerian teknis, namun juga tidak mampu menahan agar anggaran riset tersebut tidak dialihkan untuk kegiatan nonriset di kementerian teknis. Dengan peleburan 34 lembaga Iptek ke dalam BRIN, praktis anggaran riset pemerintah terpusat di dalam BRIN, yang pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp 2.2 triliun atau 0.01 persen terhadap PDB,” jelas Mulyanto. (H-2)
