"Change is the norm, unless an organization sees its task is to lead a change, that organization will not survive." (Peter F Drucker)
UNTUK sekian kali reputasi Kepolisian Republik Indonesia mendapatkan tantangan. Belum lama berselang sebuah video yang viral di media sosial (sosmed) memperlihatkan petugas polantas sedang menilang seorang pengemudi motor karena mengawal ambulans. Video tersebut direkam– sepertinya– oleh rekannya sendiri (terlihat perekam video menyorot STNK dan SIM milik pengemudi motor).
Video ini menjadi viral setelah diunggah oleh akun Sennulvc di aplikasi Tiktok, sudah disaksikan lebih dari 2 juta orang dan disukai lebih dari 70 ribu akun. Keruan saja, warganet +62 memenuhi kolom komentar dengan berbagai ulah. Tak terkecuali praktisi hukum pun ikut berkomentar. Intinya sebagian besar menyesalkan kejadian tersebut.
Kejadian ini menambah karut-marut citra kepolisian yang belakangan 'terpukul' oleh beberapa kejadian viral lainnya. Sehingga sempat membuat #percumalaporpolisi dan #NoViralNoJustice menjadi trending topic. Tindakan merekam sebuah kejadian dengan telepon pintar sekarang sudah menjadi hal biasa. Bahkan, masyarakat sudah layaknya wartawan. Mereka merekam dan melempar ke medsos. Kebiasaan yang sebenarnya mengkhawatirkan dari sisi komunikasi massa, karena tak jarang hasil rekaman itu tidak utuh sehingga bisa menimbulkan salah persepsi.
Ini (sebenarnya) pekerjaan rumah besar bagi kita semua, khususnya pihak-pihak terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), organisasi wartawan, organisasi profesi humas/konsultan PR (public relations).
VUCA
Beberapa minggu belakangan ini di kalangan komunitas profesi humas/konsultan PR di Indonesia banyak momen berharga. Ada pergantian kepemimpinan di Perhumas (Perhimpunan Humas) dan ISKI (Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia), perhelatan Konvensi Nasional Humas/KNH Perhumas serta Jambore PR Indonesia/Jampiro (Majalah PR Indonesia). Satu perhelatan lagi yang sedang berlangsung saat ini adalah penganugerahan kehumasan bagi BUMN (BUMN Communications Sustaiability/BCOMMS) yang finalnya berlangsung awal Februari 2022.
Kepemimpinan di Perhumas beralih dari Agung Laksamana (Ketua Umum dua periode) ke Boy Kelana (2021-2024) yang juga Head of Corporate Communications PT Astra International. Sementara di ISKI, kepemimpinan masih dipercayakan ke Dadang Rahmat Hidayat- Dekan Fikom Unpad.
Tugas Boy tak mudah. Tapi, akan bisa strategis bila bekerja sama dengan ISKI dari segi keilmuan. Kenapa? Ini justru berangkat dari narasi 'Kolaborasi adalah Kunci, Kebersamaan adalah Kekuatan' yang diusung Boy dalam pemilihan Ketua Umum Perhumas tersebut. Kolaborasi itu pun sepatutnya bisa juga dengan organisasi lain seperti Iprahumas (Ikatan Pranata Humas), Perhumasri (Persatuan Humas Rumahsakit Indonesia) bahkan dengan organisasi konsultan/agensi public relations – APPRI (Asosiasi Perusahaan PR Indonesia).
Kolaborasi antar organisasi praktisi humas, sarjana komunikasi dan konsultan PR bisa jadi kunci solusi di era yang saat ini sedang terdampak fenomena VUCA (volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity). Bermodalkan kunci dan kekuatan ini tentu akan bermanfaat bagi para praktisi humas dalam menghadapi situasi yang kadang sulit ditebak, atau bisa tiba-tiba berubah, bisa juga stagnan yang merupakan ciri-ciri fenomena VUCA. Tak semua orang mampu dengan mudah mendeteksinya, apalagi menghadapinya. Tak terkecuali praktisi humas atau konsultan PR sendiri, bila tak jeli, bisa terjebak terbawa arus fenomena tersebut yang muncul seiring kemajuan teknologi komunikasi dan digital.
Tentu kita tak mau ada lagi kejadian seorang petugas polisi merekam video atas suatu kejadian yang sejatinya benar, tapi malah backfire ke institusi kepolisian. Kejadian viral lainnya juga menimpa Kementerian Ketenagakerjaan ketika satu unggahan di media sosialnya yang seolah merendahkan tenaga mahasiswa yang sedang magang di kementerian tersebut. Unggahan tersebut telah di-take down oleh adminnya untuk menghentikan komentar para warganet.
Narasi utama
Dua kejadian tersebut menjadi bagian dari sekian banyak kejadian viral, yang kemungkinan besar mendestruksi citra instansi dan lembaga pemerintah/non-pemerintah atau sebuah perusahaan swasta. Kejadian-kejadian tersebut sepatutnya bisa dihindari, setidaknya diminimalisir, bila pemahaman dan implementasi langkah-langkah komunikasi PR berjalan efektif dan terukur.
Penentuan narasi atau pesan kunci besar (grand key message) amat penting agar menjadi panduan primer untuk para pelaku humas serta pegawai dari instansi bersangkutan. Ini seharusnya langkah pertama di setiap awal tahun, sebagai resolusi bersama. Narasi bisa berupa turunan dari visi dan misi sebuah perusahaan/instansi atau lembaga. Bisa juga dari nilai-nilai (values) perusahaan/instansi atau lembaga.
Narasi utama penting dipublikasi dan disosialisasikan secara internal. Tujuannya agar para pegawai dan staf humas khususnya, bisa memahami dan bisa menjadi landasan dari tindakan sehari-hari dalam bermedia sosial. Atau bahkan yang berhubungan dengan komunikasi publik.
Kejadian-kejadian yang viral di atas perlu diselidiki dan didalami. Apakah hal itu akibat tidak ada narasi besar? Atau meskipun bila telah ada narasi besar, tapi tidak tersosialisasi dengan baik, sehingga hanya menjadi jargon semata yang menghiasi dinding kantor. Ini perlu dilakukan agar tak terulang lagi dari kejadian-kejadian tersebut.
Peran dewan kehumasan
Pertanyaannya sekarang apakah organisasi-organisasi profesi humas/konsultan PR bisa berperan dalam meminimalisir hal ini terulang. Bahkan, banyak kejadian, sebenarnya di negeri kita yang menunjukkan bahwa terasa ada pelemahan narasi sebuah bangsa yang bersatu, ramah dan bijak.
Fenomena VUCA tidak bisa dianggap enteng. Bila dibiarkan maka cepat atau lambat akan makin membuat tatanan komunikasi massa dan sosial semakin runyam. Kejadian-kejadian viral saat ini adalah dampak dari abai kita terhadap fenomena VUCA.
Saatnya praktisi kehumasan/PR guyub dan mencoba memberi rumusan tentang narasi besar bangsa ini yang bisa menjadi pedoman bagi siapa pun. Ini bisa menjadi peran/andil praktisi kehumasan di negeri ini agar kejadian-kejadian viral tidak terulang atau setidaknya diminimalisir.
Persoalannya kemudian, praktisi kehumasan tampaknya masih belum memiliki satu wadah yang merupakan gabungan dari semua perwakilan organisasi profesi humas/PR. Penobatan Dirjen Informasi & Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo Usman Kansong baru-baru ini sebagai Bapak Humas Indonesia oleh Majalah PR Indonesia (pimpinan Asmono Wikan) dalam Jampiro ke-7 di Bali, bisa dimanfaatkan sebagai momentum bagus untuk pembentuk wadah pemersatu ini.
Kalau di industri pers ada Dewan Pers, kenapa industri kehumasan tidak bisa memiliki Dewan Kehumasan atau apalah namanya. Usman yang lebih lama sebagai wartawan (terakhir sebagai pimpinan senior di Media Grup) tentu bisa memanfaatkan jabatan di pemerintahan saat ini untuk menginisiasi hal tersebut. Atau akan lebih baik lagi bila pembentukan wadah ini bisa diinisiasi secara independen oleh para praktisi kehumasan/PR.
Pandemi covid 19 telah mengubah banyak hal saat ini di dunia. Saatnya, organisasi profesi kehumasan/PR pun melakukan perubahan terobosan untuk bisa berperan lebih aktif dalam komunikasi massa di negeri ini. Kita perlu becermin pada kutipan Peter F Drucker di awal tulisan ini, bila masih memiliki semangat bertahan hidup (survive), tentunya. Bila tidak, … entahlah, sulit atau tepatnya ngeri membayangkan kalau kita masih merasa nyaman dengan kondisi ini dan terus abai dengan fenomena VUCA.
